Jokowi Diyakini Tidak Akan Reshuffle di Tengah Kontroversi
INDEX

BISNIS-27 434.406 (0)   |   COMPOSITE 4934.09 (0)   |   DBX 924.804 (0)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 413.425 (0)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 776.883 (0)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 144.765 (0)   |   JII 523.909 (0)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 966.07 (0)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1366.8 (0)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 258.891 (0)   |   SMInfra18 233.321 (0)   |   SRI-KEHATI 303.606 (0)   |  

Jokowi Diyakini Tidak Akan Reshuffle di Tengah Kontroversi

Senin, 29 Juni 2020 | 22:07 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat komunikasi politik Arif Susanto menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan melakukan reshuffle kabinet di tengah kontroversi. Merujuk pengalaman Kabinet Kerja terdahulu, perombakan dilakukan Presiden Jokowi justru setelah isu tersebut mereda.

"Presiden Jokowi biasanya mengejutkan banyak orang dengan langkah perombakannya," kata Arif di Jakarta, Senin (29/6/2020).

Ia melihat saat ini, Jokowi cenderung ingin menuntut lebih dari para pembantunya pada situasi darurat dan luar biasa. Presiden mungkin akan memberi waktu mereka bekerja tetapi tidak lama.

"Bisa sampai Oktober, baru lakukan reshuffle, tetapi juga bisa lebih cepat. Itu akan bergantung pada kondisi ekonomi 1-2 bulan ke depan," ujar Arif yang juga pengajar pada The Leading Graduate School of Communication (LSPR) Jakarta.

Lebih lanjut Arif memprediksi jika akhirnya terjadi perombakan kabinet, Presiden Jokowi akan menimbang hal-hal berikut. Pertama, kinerja menteri bersangkutan. Kedua, keseimbangan distribusi kuasa diantara anggota koalisi. Ketiga, penerimaan publik.

"Ketiga hal tersebut dapat meminimasi gejolak politik yang mungkin terjadi. Tetapi, jelas bahwa para menteri dengan portofolio ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan sosial memperoleh sorotan tajam," ujar Arif yang juga analis politik pada Exposit Strategic.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

New Normal, Wapres Minta Reformasi Birokrasi Tetap Optimal

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyatakan birokrasi dituntut untuk tetap memberikan pelayanan yang optimal.

POLITIK | 29 Juni 2020

Anggota DPD: Lanjutan Pilkada Harus Utamakan Keselamatan

Komite I DPD sepakat dengan KPU dan Bawaslu bahwa keberlanjutan pelaksanaan pilkada serentak harus benar-benar mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan.

POLITIK | 29 Juni 2020

Tanpa Beban, Jokowi Dinilai Lebih Enteng Menata Kabinet

Menteri yang dipandang tidak berkinerja baik oleh Jokowi, perlu segera dievaluasi.

POLITIK | 29 Juni 2020

Sekjen PPP: Kemarahan Presiden Jokowi Lecutan Agar Menteri Tingkatkan Kinerja

Sekjen PPP Arsul Sani menyatakan pihaknya kemarahan Jokowi kepada para menterinya merupakan lecutan agar meningkatkan kinerja saat pandemi Covid-19.

POLITIK | 29 Juni 2020

Dukung Kinerja, Komisi III Akan Ajukan Revisi UU Kejaksaan

Komisi III DPR akan mengajukan revisi UU terhadap UU nomor 16 tahun 2014 tentang Kejaksaan Agung bisa dimasukkan ke Program Legislasi Nasional Prioritas 2021.

POLITIK | 29 Juni 2020

Soal Reshuffle, Moeldoko Anggap Jokowi Gunakan Strategi Militer

Di dunia militer, seorang pemimpin atau panglima akan melakukan upaya taktis dalam menghadapi situasi krisis.

POLITIK | 29 Juni 2020

Pilpres dan Pileg Tetap Digelar 2024 Bukan 2027

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menegaskan Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) tetap akan digelar pada 2024.

POLITIK | 29 Juni 2020

Moeldoko Ungkap Penyebab Kemarahan Jokowi

Terdapat beberapa penyebab Presiden Jokowi marah di Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020 lalu.

POLITIK | 29 Juni 2020

KPU Akan Batasi Pertemuan Fisik dalam Kampanye Pilkada 2020

KPU sedang menyiapkan aturan agar kampanye terbuka yang melahirkan kerumunan massa dilakukan sangat sedikit, bahkan bila perlu tidak ada.

POLITIK | 29 Juni 2020

Wasekjen Partai Demokrat: Reshuffle Hak Prerogatif Presiden

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD) Irwan menyatakan reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.

POLITIK | 29 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS