Komisi II DPR Setujui Perppu Pilkada
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Komisi II DPR Setujui Perppu Pilkada

Selasa, 30 Juni 2020 | 16:12 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi II DPR bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) disahkan menjadi undang-undang (UU). Persetujuan diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Rapat turut dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly sebagai perwakilan pemerintah. Beberapa anggota Komisi II pun mengikuti langsung rapat, tapi ada juga yang melalui telekonferensi.

"Apakah kita bisa sepakat dan menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini untuk menjadi undang-undang? Kita bisa setuju, Pak Mendagri, Pak Menkumham?" tanya Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung seraya dijawab setuju oleh peserta rapat.

Doli menjelaskan RUU tentang Perppu Pilkada dalam waktu dekat akan dibawa ke rapat paripurna DPR. "Dengan kita menyetujui, maka Perppu telah kita setujui menjadi draf final rancangan undang-undang hasil pembicaraan tingkat I yang selanjutnya akan kita serahkan kepada pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR RI yang akan datang," ungkap Doli.

Sementara itu, Tito mengapresiasi seluruh anggota Komisi II atas kerja sama dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. "Atas nama pemerintah, kami mengampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap anggota DPR," demikian Tito yang juga mantan Kapolri.

Sekadar diketahui, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sempat menolak memberikan persetujuan. "Fraksi Partai Gerindra tidak memberikan persetujuan atas Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi undang-undang, dan merekomendasikan Pilkada (2020) dilakukan tahun 2021," kata Anggota Komisi II Hendrik Lewerissa.

Penolakan Gerindra disebabkan penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 akan berisiko dan membahayakan masyarakat serta penyelenggara. Selain itu juga berpotensi mengurangi kualitas demokrasi sebagai sarana menyejahterakan kehidupan rakyat.

Pilkada saat pandemi pun bakal rentan politik uang atau money politic dengan memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak. "Penyelenggara Pilkada di tengah Covid-19 dan tahapannya dikhawatirkan akan mengurangi kualitas demokrasi sebagai sarana untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat dan menambah beban keuangan negara," ucap Hendrik.

Akan tetapi, selang beberapa waktu setelah menyatakan sikap fraksinya, Hendrik menyampaikan interupsi. Hendrik menegaskan fraksinya menyetujui Perppu Pilkada disahkan menjadi UU sekaligus merekomendasikan Pilkada Serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Puan Maharani: Pelayanan Kesehatan Harus Menjangkau Seluruh Rakyat Indonesia

Perlu ada komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau seluruh rakyat Indonesia.

POLITIK | 30 Juni 2020

Kinerja Erick Thohir Benahi BUMN Dinilai Sudah Bagus dan Tepat

Pembenahan BUMN yang dilakukan Erick Thohir dianggap sudah baik dan tepat.

POLITIK | 30 Juni 2020

Pantau Tiap Hari, Jokowi Tegur Menteri dengan Belanja Covid-19 Rendah

“Saya sekarang tahu setiap hari kementerian ini sudah keluar berapa persen, lembaga ini sudah keluar berapa persen,” ujar Jokowi.

POLITIK | 30 Juni 2020

'Wanita Emas' Nilai Kemarahan Presiden Jokowi Hal yang Positif

Kemarahan Presiden Jokowi merupakan bentuk kepedulian terhadap rakyat Indonesia yang tengah mengalami kesulitan karena pandemi Covid-19.

POLITIK | 30 Juni 2020

Jokowi Diyakini Tidak Akan Reshuffle di Tengah Kontroversi

Presiden Jokowi diyakini tidak akan melakukan reshuffle kabinet di tengah kontroversi.

POLITIK | 29 Juni 2020

New Normal, Wapres Minta Reformasi Birokrasi Tetap Optimal

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyatakan birokrasi dituntut untuk tetap memberikan pelayanan yang optimal.

POLITIK | 29 Juni 2020

Anggota DPD: Lanjutan Pilkada Harus Utamakan Keselamatan

Komite I DPD sepakat dengan KPU dan Bawaslu bahwa keberlanjutan pelaksanaan pilkada serentak harus benar-benar mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan.

POLITIK | 29 Juni 2020

Tanpa Beban, Jokowi Dinilai Lebih Enteng Menata Kabinet

Menteri yang dipandang tidak berkinerja baik oleh Jokowi, perlu segera dievaluasi.

POLITIK | 29 Juni 2020

Sekjen PPP: Kemarahan Presiden Jokowi Lecutan Agar Menteri Tingkatkan Kinerja

Sekjen PPP Arsul Sani menyatakan pihaknya kemarahan Jokowi kepada para menterinya merupakan lecutan agar meningkatkan kinerja saat pandemi Covid-19.

POLITIK | 29 Juni 2020

Dukung Kinerja, Komisi III Akan Ajukan Revisi UU Kejaksaan

Komisi III DPR akan mengajukan revisi UU terhadap UU nomor 16 tahun 2014 tentang Kejaksaan Agung bisa dimasukkan ke Program Legislasi Nasional Prioritas 2021.

POLITIK | 29 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS