Ketua MPR Minta Tim Pemburu Koruptor Kembali Dikaji
INDEX

BISNIS-27 431.53 (3.3)   |   COMPOSITE 4906.55 (23.32)   |   DBX 934.495 (0.17)   |   I-GRADE 129.531 (0.89)   |   IDX30 408.573 (2.68)   |   IDX80 107.231 (0.62)   |   IDXBUMN20 271.434 (0.91)   |   IDXG30 114.42 (0.71)   |   IDXHIDIV20 364.598 (2.32)   |   IDXQ30 119.596 (0.79)   |   IDXSMC-COM 210.435 (0.47)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (1.13)   |   IDXV30 101.606 (0.73)   |   INFOBANK15 772.076 (7.67)   |   Investor33 357.854 (2.91)   |   ISSI 144.258 (0.4)   |   JII 521.112 (2.59)   |   JII70 177.199 (0.72)   |   KOMPAS100 960.444 (6.64)   |   LQ45 749.999 (4.66)   |   MBX 1355.95 (7.37)   |   MNC36 267.764 (1.9)   |   PEFINDO25 261.843 (-0.09)   |   SMInfra18 232.762 (0.72)   |   SRI-KEHATI 301.662 (2.59)   |  

Ketua MPR Minta Tim Pemburu Koruptor Kembali Dikaji

Rabu, 15 Juli 2020 | 15:48 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo meminta agar Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD mengkaji lagi pengaktifan Tim Pemburu Koruptor (TPK) dengan melihat dari sisi urgensi pembentukannya di tengah banyaknya jajaran penegak hukum negara.

"Mengingat seharusnya pemerintah belajar dari kegagalan TPK pada masa lalu yang terbukti tidak efektif memberikan hasil optimal," kata Bamsoet, sapaan akrabnya, Rabu (15/7/2020).

Baginya, lebih baik Kemenko Polhukam meningkatkan sinergitas dan koordinasi serta supervisi instrumen hukum yang ada. Seperti dengan Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan, agar dapat meneguhkan kembali integrated criminal justice system.

Bamsoet mengaku saat ini jauh lebih baik mendorong institusi-institusi penegak hukum yang ada terus bekerja secara optimal dan konsekuen dalam memburu koruptor. Termasuk untuk menyelamatkan aset negara yang dirampok dengan cara korupsi. "Sehingga pengaktifan TPK tidak diperlukan kembali," imbuhnya.

Diketahui, Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku telah mengaktifkan kembali Tim Pemburu Koruptor untuk memburu aset para tersangka atau terpidana yang melarikan diri atau yang bersembunyi atau yang disembunyikan. Tim ini pernah ada sebelumnya tetapi tidak diperpanjang karena masa kerjanya habis. Dengan munculnya buronan Djoko Tjandra bulan Juni lalu, tetapi kemudian hilang lagi, maka tim itu perlu dibentuk kembali. Salah satunya untuk menangkap buronan sekaligus koruptor Djoko Tjandra.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Silaturahmi dengan MUI, AHY: Ini Bukan Komunikasi Politik

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan silaturahminya dengan MUI tidak terkait politik.

POLITIK | 14 Juli 2020

Persahabatan 2 Politikus Beda "Jubah"

Persahabatan memang mengasyikkan Mungkin, itulah yang terjadi dengan Ahmad Mumtaz Rais dan Danang Wicaksana Sulistya.

POLITIK | 15 Juli 2020

Mendagri Larang Penggunaan Dana Bansos untuk Pilkada

Mendagri tegas melarang kepala daerah menggunakan dana bansos untuk kepentingan Pilkada.

POLITIK | 14 Juli 2020

Mendagri: Jadikan Pilkada Ajang Percontohan Penanganan Covid-19

Pelaksanaan Pilkada tidak boleh melahirkan kluster baru penyebaran virus corona.

POLITIK | 14 Juli 2020

Kemdagri: 22 Daerah Masih Cairkan Dana Pilkada di Bawah 40%

Kemdagri sudah memberi batas waktu sampai tanggal 15 Juli 2020.

POLITIK | 14 Juli 2020

Golkar Kabupaten Bogor Siap Gelar Musda, Sejumlah Balon Ketua Bermunculan

Semua kader terbaik Partai Golkar dipersilakan untuk maju mencalonkan diri sebagai ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor.

POLITIK | 14 Juli 2020

Moeldoko Ungkap Lembaga dan Komisi yang Akan Dirampingkan

Moeldoko mengatakan, lembaga dan komisi yang akan dirampingkan adalah yang organisasinya bisa diperankan oleh sektor lain.

POLITIK | 14 Juli 2020

PKS Dukung Rencana Jokowi Bubarkan 18 Lembaga dan Komisi

Mardani mengingatkan agar pembubaran dilakukan dengan dasar pertimbangan rasional.

POLITIK | 14 Juli 2020

Nasdem Akan Kaji Rencana Jokowi Bubarkan 18 Lembaga

Menurut Saan, berdasarkan data Kempan dan RB setidaknya 60 lembaga yang disebut tidak efektif dan efisien.

POLITIK | 14 Juli 2020

Bawaslu Jateng Waspadai Kerawanan Coklit Daftar Pemilih

Bawaslu di masing-masing kab/kota juga terus berkoordinasi dengan berbagai stakholder.

POLITIK | 14 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS