Transparan dan Akuntabel, Anggota DPR Apresiasi Kebijakan Penataan Staf Ahli BUMN
INDEX

BISNIS-27 447.922 (-2.38)   |   COMPOSITE 5096.45 (-20.84)   |   DBX 966.383 (-3.17)   |   I-GRADE 139.404 (-0.96)   |   IDX30 427.333 (-2.25)   |   IDX80 113.424 (-0.5)   |   IDXBUMN20 292.954 (-1.1)   |   IDXG30 119.109 (-0.52)   |   IDXHIDIV20 379.033 (-2.14)   |   IDXQ30 124.381 (-0.5)   |   IDXSMC-COM 220.154 (-0.57)   |   IDXSMC-LIQ 258.539 (0.35)   |   IDXV30 108.161 (-0.42)   |   INFOBANK15 830.634 (-7)   |   Investor33 372.738 (-1.82)   |   ISSI 150.924 (-0.31)   |   JII 548.46 (-1.24)   |   JII70 187.38 (-0.44)   |   KOMPAS100 1019.47 (-5.04)   |   LQ45 787.196 (-3.67)   |   MBX 1409.36 (-5.93)   |   MNC36 279.413 (-1.35)   |   PEFINDO25 280.307 (0.94)   |   SMInfra18 241.86 (-0.29)   |   SRI-KEHATI 315.824 (-1.67)   |  

Transparan dan Akuntabel, Anggota DPR Apresiasi Kebijakan Penataan Staf Ahli BUMN

Selasa, 15 September 2020 | 12:28 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah mengeluarkan surat edaran bernomor SE-9/MBU/08/2020 terkait pengangkatan staf ahli oleh direksi BUMN agar lebih transparan dan akuntabel.

Erick mengeluarkan kebijakan tersebut dalam rangka penataan personalia di lingkungan BUMN karena selama ini banyak terjadi pengangkatan staf ahli direksi BUMN secara serampangan, baik dari jumlah maupun gaji. Bahkan, Kementerian BUMN menemukan gaji staf ahli direktur BUMN mencapai ratusan juta per bulan.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade mengapresiasi kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir yang dinilai transparan terkait kebijakan pengangkatan staf ahli direktur BUMN.

"Saya selaku Anggota Komisi VI DPR RI mengapresiasi transparansi yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir melalui kebijakan yang dikeluarkannya. Ini memperjelas, daripada ada titipan, publik pun bisa melihat. Sebelumnya jumlah staf ahli direksi bumn tidak diatur tegas," ungkap Andre di Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Andre menuturkan, dengan adanya Surat Edaran Menteri BUMN terkait pengangkatan staf ahli direktur BUMN bernomor SE-9/MBU/08/2020 justru menunjukkan bahwa pemerintah menginginkan adanya transparansi, akuntabilitas , dan penertiban dalam mengelola korporasi atau perusahaan milik pemerintah. Sehingga, Perusahaan BUMN bisa semakin profesional dan fokus dengan core business-nya.

"Di era Erick Thohir ada perampingan dan restrukturisasi BUMN agar BUMN semakin profesional dan fokus ke core businessnya. Perlahan-lahan jumlah BUMN semakin sedikit, peran staf ahli memungkinkan untuk mendukung hal ini agar BUMN menjadi lebih baik. Karena itu, dengan adanya surat edaran ini menjadi standar yang jelas untuk mengatur staf ahli di BUMN," tegas Andre.

Sementara itu, Pengamat Badan Usaha Milik Negara dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai langkah Kementerian BUMN dalam pengaturan staf ahli perusahaan milik negara sudah tepat.

Ia menyebut aturan tersebut dapat menertibkan praktik yang selama ini sudah berlangsung cenderung tidak transparan. Edaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan praktik good governance di BUMN.

"Aturan ini untuk memperbaiki praktik yang sudah ada, yang selama ini mungkin belum diatur. Supaya bisa lebih jelas aspek governance-nya," kata Toto.

Selain itu Toto memperkirakan, tidak semua direksi BUMN akan menerapkan kebijakan tersebut. Pasalnya posisi staf ahli di BUMN bukanlah suatu kewajiban.

Menurutnya, perekrutan staf ahli hanya akan dilakukan oleh BUMN yang memiliki kompleksitas persoalan tinggi serta membutuhkan akses jaringan eksternal yang kuat. Di luar itu, Toto menilai penunjukan staf ahli bagi direksi BUMN tidak dibutuhkan.

"Saya perhatikan bahwa tidak semua direksi BUMN akan mempekerjakan staf ahli, karena posisi ini bukan posisi yang mandatory," katanya.

Oleh karenanya Surat Edaran Menteri BUMN mengenai pengangkatan staf ahli bagi direksi, belum tentu diterapkan oleh semua BUMN. Karena Toto menilai tidak semua direksi BUMN memperkerjakan staf ahli.

Hanya BUMN yang memiliki kompleksitas persoalan besar dan butuh akses external yang kuat, disebut Toto biasanya menunjuk staf ahli.

"Hanya BUMN yang kompleksitas persoalan besar dan butuh akses eksternal yang kuat, biasanya menunjuk staf ahli. Di luar itu saya duga tidak banyak BUMN yang menunjuk posisi terebut," ujar Toto Kamis (10/9/2020).

Adapun dalam aturan Surat edaran bernomor SE-9/MBU/08/2020, Direksi BUMN diperbolehkan memperkerjakan staf ahli paling banyak lima orang. Serta diatur juga mengenai gaji bagi satu orang staf ahli di perusahaan plat merah maksimal Rp 50 juta.

Toto menilai bahwa besaran honor yang diatur tergantung kompleksitas dari masing-masing BUMN. Artinya bisa saja BUMN memberikan gaji kepada staf ahlinya lebih rendah dari patokan tersebut, terkait dengan kondisi keuangan masing-masing BUMN.

"Menurut saya nilai itu relatif dikaitkan dengan kompleksitas urusan yang dihadapi BUMN tersebut. Kalau misal staf ahli Direksi di lingkungan perusahaan sekelas Pertamina atau PLN ya Saya kira wajar saja pada angka maksimal tersebut. Tapi kalau di lingkungan BUMN lain dengan size lebih kecil mungkin angkanya akan menyesuaikan lebih rendah, itupun kalau dirasa perlu menunjuk Staf Ahli Direksi," pungkas Toto.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pilkada Diyakini Sukses Jika Protokol Kesehatan Ketat Diterapkan

Pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi membutuhkan langkah-langkah yang luar biasa dari semua pihak.

POLITIK | 14 September 2020

PAN Minta Pilkada 2020 Tetap Lanjut dengan Sejumlah Catatan

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) berharap Pemerintah tetap melaksanakan Pilkada Serentak 2020, walau saat ini banyak pihak yang mendorong penundaan.

POLITIK | 14 September 2020

DPR Setujui Alokasi Rp 30,9 Triliun untuk Perlindungan dan Jaminan Sosial

DPR menyetujui anggaran Rp 30,9 triliun untuk Kementerian Sosial (Kemsos) untuk Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam RDP di DPR hari ini.

POLITIK | 14 September 2020

Bapaslon Wajib Ikuti Aturan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

KPU sebagai penyelenggara pilkada bisa memberikan teguran kepada pihak yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

POLITIK | 14 September 2020

KPU: Sebanyak 738 Bapaslon Akan Bertarung di Pilkada 2020

Jumlah tersebut, tersebar di 270 daerah yang melaksanakan Pilkada.

POLITIK | 14 September 2020

KPU: Tiga Bapaslon Daftar di Masa Perpanjangan

Sesuai jadwal, KPU akan menetapkan Bapaslon menjadi Paslon pada tanggal 23 September mendatang.

POLITIK | 14 September 2020

Yoshihide Suga Akan Jadi PM Jepang Baru

Suga memenangkan 377 suara dari 535 suara dalam pemilihan yang dilakukan LDP.

POLITIK | 14 September 2020

Jokowi: Kepala Daerah Jangan Buru-buru Tutup Wilayah

Jokowi meminta kepala daerah untuk melihat data sebaran Covid-19 saat hendak mengeluarkan keputusan merespon penambahan kasus di daerah masing-masing.

POLITIK | 14 September 2020

Jokowi Lantik 20 Dubes RI, Suryopratomo Ditempatkan di Singapura

Upacara pelantikan yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (14/9/2020) disaksikan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.

POLITIK | 14 September 2020

Unggul di Survei, Olly: Prinsip Saya Kerja, Kerja, Kerja

Sejak dipercaya masyarakat pada Pilgub Sulut 2015, prinsip utama yang dijalankan yakni terus bekerja.

POLITIK | 14 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS