KPU: Konser dan Kampanye Bisa Saja Diatur Daring
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

KPU: Konser dan Kampanye Bisa Saja Diatur Daring

Jumat, 18 September 2020 | 17:06 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengemukakan bahwa terkait penyelenggaraan Pilkada 2020 bisa saja konser musik dan kampanye pengerahan massa dibuat Dalam Jaringan (Daring). Tantangan yang terjadi kemudian adalah bagaimana dengan daerah-daerah terpencil yang masih sulit mendapatkan jaringan internet.

“Misalnya di Papua atau NTT yang masyarakat masih naik gunung atau panjat pohon cari sinyal. Kami harus akomodasi mereka juga,” kata Ilham dalam diskusi online (virtual) bertema “Pilkada tanpa Pengumpulan Massa, Mungkinkah?” di Jakarta, Jumat (18/9/2020).

Ia menjelaskan tidak mudah melarang para calon agar tidak mengerahkan massa saat kampanye. Pasalnya dalam Undang-Undang (UU) tentang Pilkada, tidak ada larangan melakukan kampanye.

Sebagai antisipasi agar kampanye Pilkada tidak menjadi media penyebaran Covid-19, KPU mengaturnya dalam Peraturan KPU (PKPU) No 10 Tahun 2020. Dalam PKPU itu disebutkan massa kampanye dibatasi antara 50-100 orang.

“Kalau di UU, lebih banyak lagi massanya. Nah kami membatasinya dalam PKPU No 6 dan No 10 Tahun 2020,” jelas Ilham.

Terkait permintaan agar kampanye dan konser dilakukan secara Daring, Ilham menyebut akan coba dimasukkan dalam revisi PKPU tentang kampanye yang sedang diminta pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun KPUakan cermat dan teliti menerapkannya apakah semua daerah Pilkada dilakukan seperti itu.

“Konon katanya akan ada Perppu Pilkada di masa pandemi, itu lebih baik. Perppu yang perspektifnya adalah Pilkada sehat,” tegas Ilham.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bawaslu: Pilkada Tanpa Pengumpulan Massa Dimungkinkan

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 bisa saja dilakukan tanpa pengerahan massa.

POLITIK | 18 September 2020

Waketum Hanura: Demi Keselamatan Rakyat, Tunda Pilkada Serentak 2020

Djafar Badjeber menyarankan penetapan kepala daerah tetap dilaksanakan sesuai jadwal, namun pelaksanaannya ditunda ke 17 Maret 2021.

POLITIK | 18 September 2020

Pilkada Berpotensi Munculkan Bom Waktu Penularan Covid-19

Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 yang terus meningkat diyakini akan menjadi bom waktu yang sangat berbahaya bagi masyarakat.

POLITIK | 16 September 2020

Tegakkan Sanksi Diskualifikasi bagi Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan

Penyelenggara Pemilu diminta memberikan sanksi tegas kepada para pasangan calon (paslon) yang maju pada Pilkada 2020 yang melanggar protokol kesehatan.

POLITIK | 16 September 2020

Wakil Ketua DPR Sarankan Kampanye dengan Konser Musik Dihindarkan

Sufmi Dasco Ahmad menyarankan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak memperbolehkan konser musik sebagai ajang kampanye Pilkada Serentak 2020.

POLITIK | 16 September 2020

Jokowi Ucapkan Belasungkawa atas Wafatnya Sekda DKI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan rasa belasungkawa dan duka mendalam atas wafatnya Sekda DKI Saefullah akibat Covid-19.

POLITIK | 16 September 2020

Jokowi Percaya pada Kemampuan Eksekusi Luhut

Presiden Jokowi memilih Luhut B Pandjaitan untuk menyelesaikan kasus Covid-19 di sembilan provinsi karena kemampuan eksekusinya.

POLITIK | 16 September 2020

Ini Komitmen PDIP Menangkan 184 Calon Kepala Daerah Nonkader

PDIP juga mendorong para cakada, ketika terpilih nanti, mendorong kebijakan berbasis riset, serta mendorong pendidikan demi menguasai ilmu-ilmu dasar.

POLITIK | 16 September 2020

DPR Sahkan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2019

Rapat paripurna DPR menerima dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2019

POLITIK | 15 September 2020

Kemdagri Tolak Anggapan Pilkada Kontributor Penyebaran Covid-19

Ada daerah-daerah yang tidak melaksanakan Pilkada, namun penularan Covid-19 justru tinggi.

POLITIK | 15 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS