Pilkada Tetap Digelar 9 Desember Mendatang
INDEX

BISNIS-27 450.793 (0.61)   |   COMPOSITE 5144.05 (1.56)   |   DBX 982.653 (-0.15)   |   I-GRADE 141.194 (0.36)   |   IDX30 430.883 (0.87)   |   IDX80 114.327 (0.12)   |   IDXBUMN20 295.098 (0.63)   |   IDXG30 119.385 (0.08)   |   IDXHIDIV20 382.257 (0.8)   |   IDXQ30 125.574 (0.11)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.14)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-0.04)   |   IDXV30 107.621 (-0.13)   |   INFOBANK15 842.759 (1.76)   |   Investor33 376.322 (0.64)   |   ISSI 151.265 (-0.04)   |   JII 550.5 (-0.55)   |   JII70 187.95 (-0.07)   |   KOMPAS100 1026.39 (0.53)   |   LQ45 794.213 (1.06)   |   MBX 1420.94 (0.53)   |   MNC36 281.737 (0.3)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-0.43)   |   SRI-KEHATI 318.969 (0.58)   |  

Pilkada Tetap Digelar 9 Desember Mendatang

Senin, 21 September 2020 | 20:24 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi II DPR bersepakat dengan menteri dalam negeri, ketua KPU, ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu untuk tetap melangsungkan Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember 2020, dalam rapat kerja yang berlangsung di Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020).

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, kesepakatan itu dibuat setelah Komisi II DPR mencermati seluruh tahapan Pilkada serentak 2020 yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan, dan situasi masih terkendali.

"Maka Komisi II DPR bersama menteri dalam negeri, ketua KPU RI, ketua Bawaslu RI, ketua DKPP menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tetap dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19," ujar dia.

Komisi II DPR juga mendorong KPU segera merevisi Peraturan KPU Nomor 10/2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Non-Alam Covid-19 untuk mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19 dan terjadinya pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19.

"Khususnya ditekankan pada pengaturan di antaranya melarang pertemuan yang melibatkan massa banyak dan/atau kerumunan, seperti rapat umum konser, arak-arakan, dan lain-lain," kata dia.

Selanjutnya, revisi PKPU 10/2020 juga mendorong terjadinya kampanye melalui media daring serta mewajibkan penggunaan masker, hand sanitizer, sabun, dan alat pelindung kesehatan lainnya sebagai media kampanye.

Revisi PKPU 10/2020 juga harus menegakkan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai dengan UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada, khususnya pasal 69 huruf e dan huruf j serta pasal 187 ayat 2 dan ayat 3.

Kemudian, revisi PKPU 10/2020 juga menerapkan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai dengan UU Nomor 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular, khususnya pasal 14 ayat 1.

Revisi PKPU 10/2020 juga menerapkan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai dengan UU Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, khususnya pasal 93 dan juga penerapan pidana sesuai KUHP bagi yang melanggar khususnya pasal 212, 214, 216 ayat 1, dan 218.

"Itu semuanya sudah jelas sanksinya, misalnya ya, pasal 69 dan 187 UU Nomor 10/2016 itu sudah jelas ada sanksi kurungan tahan satu tahun, bayar denda sekian, segala macam itu ada. Makanya kita buat panduan saja, nanti isi (revisi PKPU 10/2020) segala macam, nanti dirumuskan oleh teman-teman KPU," kata dia.

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR juga meminta kelompok kerja yang telah dibentuk bersama antara Bawaslu RI, KPU RI, DKPP RI, Kemendagri, TNI, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Kejaksaan RI, dan Polri dapat mengintensifkan rumusan serta langkah-langkah penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 selama tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020, di antaranya:

1. Tahapan Penetepan Pasangan Calon
2. Tahapan Penyelesaian Sengketa Calon
3. Tahapan Pengundian Nomor Urut
4. Tahapan Kampanye
5. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
6. Tahapan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum

Komisi II DPR bersama menteri dalam negeri, ketua KPU, ketua Bawaslu RI, dan ketua DKPP RI juga bersepakat untuk meminta penjelasan secara rinci, terukur, dan berkelanjutan dari Satgas Penanganan Covid-19 mengenai status zona dan risiko Covid-19 pada setiap daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020.

"Untuk mengantisipasi munculnya klaster baru Covid-19," kata dia.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPU Siap Revisi PKPU Soal Kampanye Virtual

KPU harus meminta persetujuan semua stakeholder, dalam hal ini Pemerintah, Bawaslu, dan DPR.

POLITIK | 21 September 2020

Wakil Ketua DPR Dukung Perppu Pilkada

Perppu tersebut diharapkan dapat mengatur sanksi tegas bagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam tahapan Pilkada.

POLITIK | 21 September 2020

Mendagri Sarankan KPU Revisi PKPU

Mendagri merekomendasikan semua kegiatan kampanye Pilkada 2020 dilaksanakan secara daring.

POLITIK | 21 September 2020

Istana Sebut Presiden Masih Pertimbangkan Tunda Pilkada Serentak

Penerbitan Peraturan Pengganti Perundang-Undangan (Perppu) Penyempurnaan Pilkada juga masih dalam pertimbangan diperlukan atau tidak.

POLITIK | 21 September 2020

Perludem Sarankan Pilkada di Semua Wilayah Ditunda

Perludem menyarankan penundaan pilkada di seluruh wilayah sampai jumlah kasus positif Covid-19 melandai atau berkurang signifikan.

POLITIK | 21 September 2020

KPU: Paslon Boleh Miliki 30 Akun di Medsos

Komisioner KPU I Dewa Raka Sandi mengemukakan setiap pasangan calon (paslon) yang maju pada Pilkada Serentak 2020 hanya boleh memiliki 30 akun resmi di medsos

POLITIK | 21 September 2020

Cegah Kerumunan Pilkada, Mendagri Sebut Bisa lewat Perppu atau Revisi PKPU

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengemukakan, pemerintah sedang menyiapkan dua opsi untuk mengatasi kerumunan massa di tahapan pilkada

POLITIK | 20 September 2020

Petahana Tidak Komitmen Tangani Covid-19, Mendagri: Jangan Dipilih

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020 menjadi momentum agar daerah bergerak dalam penanganan pandemi Covid-19.

POLITIK | 20 September 2020

PDI Perjuangan Sebut Pilkada Harus Dilakukan

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan, Pilkada Serentak 2020 harus diselenggarakan pada tahun ini

POLITIK | 20 September 2020

Perppu Pilkada Jilid II Besok Terbit, Calon Bisa Didiskualifikasi?

Perppu Pilkada Jilid II diperkirakan akan terbit Senin (21/9/2020) dan diperkirakan akan memuat sanksi diskualifikasi jika calon melanggar protokol kesehatan.

POLITIK | 20 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS