Presiden: UU Cipta Kerja, Perusahaan Tak Bisa Lakukan PHK Sepihak
INDEX

BISNIS-27 510.175 (-9.35)   |   COMPOSITE 5783.33 (-76.79)   |   DBX 1064.04 (3.55)   |   I-GRADE 168.858 (-3.6)   |   IDX30 499.932 (-11.4)   |   IDX80 131.904 (-2.74)   |   IDXBUMN20 373.781 (-10.16)   |   IDXG30 136.463 (-2.36)   |   IDXHIDIV20 450.262 (-9.17)   |   IDXQ30 146.101 (-3.1)   |   IDXSMC-COM 248.411 (-1.16)   |   IDXSMC-LIQ 303.864 (-3.76)   |   IDXV30 127.988 (-2.92)   |   INFOBANK15 983.467 (-16.37)   |   Investor33 429.105 (-8.52)   |   ISSI 169.797 (-2.23)   |   JII 620.069 (-13.02)   |   JII70 213.196 (-3.7)   |   KOMPAS100 1177.3 (-20.81)   |   LQ45 920.112 (-19.2)   |   MBX 1606.46 (-25.01)   |   MNC36 321.125 (-6.61)   |   PEFINDO25 316.867 (-2.51)   |   SMInfra18 295.49 (-7.02)   |   SRI-KEHATI 366.206 (-7.34)   |  

Presiden: UU Cipta Kerja, Perusahaan Tak Bisa Lakukan PHK Sepihak

Jumat, 9 Oktober 2020 | 23:00 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) mengatur agar perusahaan tidak bisa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.

Presiden Jokowi, dalam konferensi pers secara daring dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat, mengatakan informasi yang menyebutkan perusahaan bisa melakukan PHK secara sepihak, dan juga hilangnya jaminan sosial terhadap pekerja adalah kabar yang tidak benar.

“Apakah perusahaan bisa mem-PHK kapan pun secara sepihak? Ini juga tidak benar. Yang benar perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak,” kata Jokowi.

Kesejahteraan pekerja, kata Presiden, juga dilindungi dengan adanya jaminan sosial dan kesejahteraan.

“Kemudian juga pertanyaan benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Yang benar jaminan sosial tetap ada,” ujarnya.

Pada dasarnya, menurut Presiden, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan memperbaiki kehidupan para pekerja dan juga keluarga pekerja.

Dari sisi upah,Jokowi mengatakan ketentuan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Provinsi juga tidak dihapuskan dari Undang-Undang yang disusun berdasarkan metode Omnibus Law itu.

UU Cipta Kerja juga mengatur agar sistem pengupahan bisa dihitung berdasarkan waktu dan hasil.

“Ada juga yang menyebutkan upah minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar, tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang, Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil,” kata Presiden.

Kepala Negara menganjurkan jika masih ada pihak yang merasa tidak puas dengan substansi UU Cipta Kerja, maka dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu jadi kalau masih ada yang tidak puas dan menolak silakan diajukan uji materi ke MK,” ujar Kepala Negara.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

PP dan Perpres Turunan UU Cipta Kerja Akan Diterbitkan dalam 3 Bulan

Jokowi menargetkan dalam waktu tiga bulan ini, pemerintah akan menyelesaikan PP dan Perpres yang menjadi turunan UU Cipta Kerja.

POLITIK | 9 Oktober 2020

UU Cipta Kerja Tidak Resentralisasi Kewenangan dari Daerah ke Pusat

Perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pusat.

POLITIK | 9 Oktober 2020

KPU Tetapkan 66 Bapaslon Independen Jadi Peserta Pilkada 2020

Total calon independen yang mendaftar pada tanggal 4-6 September lalu mencapai 69 orang.

POLITIK | 9 Oktober 2020

KPU: Sudah 662 Paslon dari Parpol Jadi Peserta Pilkada 2020

Terdapat 672 Bapaslon dari Parpol yang mendaftar sebagai peserta Pilkada 2020 pada tanggal 4-6 September 2020.

POLITIK | 9 Oktober 2020

Jokowi Tegaskan UU Cipta Kerja Sediakan Lapangan Kerja Baru

Presiden Jokowi menegaskan bahwa UU Cipta Kerja akan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi pengangguran dan pencari kerja.

POLITIK | 9 Oktober 2020

Demo UU Cipta Kerja, Presiden Jokowi Soroti Hoax dan Disinformasi

Jokowi menyatakan bahwa unjuk rasa terjadi karena adanya disinformasi serta hoax yang terjadi di media sosial.

POLITIK | 9 Oktober 2020

Ketua Fraksi Gerindra Meninggal Setelah Terinfeksi Covid-19

Ketua Fraksi Gerindra MPR Soepriyatno meninggal dunia.

POLITIK | 9 Oktober 2020

Ketua Fraksi Gerindra MPR Meninggal Akibat Covid-19

Habiburrokhman menyebut Soepriyatno sebelumnya terpapar Covid-19 sejak akhir September 2020.

POLITIK | 9 Oktober 2020

Puan Ajak Parlemen Dunia Gotong Royong Atasi Pandemi Covid-19

Ketua DPR Puan Maharani mengajak parlemen dunia yang tergabung dalam Inter-Parliamentary Union untuk terus bergotong royong dalam menghadapi pandemi Covid-19.

POLITIK | 9 Oktober 2020

Puan Dorong Pemerintah Gandeng Buruh Bahas Aturan Turunan UU Ciptaker

Ketua DPR Puan Maharani mendorong pemerintah menggandeng buruh dalam membahas aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).

POLITIK | 9 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS