Pakar: Pembangkangan Sipil Langkah Inkonstitusional
INDEX

BISNIS-27 491.129 (11.99)   |   COMPOSITE 5612.42 (112.33)   |   DBX 1062.36 (4.11)   |   I-GRADE 161.886 (4.37)   |   IDX30 478.794 (12.21)   |   IDX80 126.714 (3.02)   |   IDXBUMN20 355.426 (9.57)   |   IDXG30 131.028 (2.32)   |   IDXHIDIV20 432.126 (9.85)   |   IDXQ30 139.823 (3.69)   |   IDXSMC-COM 243.691 (3.69)   |   IDXSMC-LIQ 294.252 (6.8)   |   IDXV30 122.487 (4.61)   |   INFOBANK15 946.8 (29.41)   |   Investor33 412.464 (10.19)   |   ISSI 165.112 (2.43)   |   JII 597.802 (9.53)   |   JII70 206.187 (3.44)   |   KOMPAS100 1134.88 (27.52)   |   LQ45 883.061 (21.77)   |   MBX 1552.46 (34.83)   |   MNC36 308.511 (7.09)   |   PEFINDO25 308.232 (9)   |   SMInfra18 281.756 (5.87)   |   SRI-KEHATI 352.482 (8.96)   |  

Pakar: Pembangkangan Sipil Langkah Inkonstitusional

Minggu, 25 Oktober 2020 | 16:44 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf tidak sepakat dengan istilah pembangkangan sipil yang diembuskan sejumlah pihak. Sebab hal tersebut merupakan langkah inkonstitusional dalam sebuah negara demokrasi.

“Pembangkangan sipil itu artinya ada kewajiban (warga negara) yang tidak ditaati dan tidak dijalankan,” kata Asep, Minggu (25/10/2020).

Menurut Asep, ruang konstitusional bagi publik untuk menyampaikan keberatannya terhadap produk undang-undang hanya melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mekanisme unjuk rasa juga bisa ditempuh sebagai bentuk demokrasi partisipatoris publik.

“Ke MK sebagai saluran formal konstitusional dan demonstrasi sebagai jalur untuk menekan secara politik kepada pemerintah untuk mendengarkan aspirasi dan membuka jalur dialog dengan para pengunjuk rasa,” ujar Asep.

Asep menyatakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja memang menuai pro dan kontra di publik. Namun, Asep menegaskan UU Cipta Kerja memiliki nilai positif seperti hambatan birokrasi dalam perizinan dunia usaha yang dihilangkan.

Selain itu, investor yang akan menginvestasikan modalnya di Indonesia dipermudah. Dengan demikian, lapangan kerja akan tercipta lantaran investor bisa membangun usaha dengan maksimal.

“Tetapi hal-hal positif tersebut tidak mengemuka karena minimnya ruang dialog pemerintah dengan publik. Dialog tidak melulu untuk mengejar titik temu, tetapi paling tidak dialog itu bisa meminimalkan kesalahpahaman antarpihak,” imbuh Asep.

Hal senada disampaikan pengamat hukum tata negara dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Wiwin Suwandi. Menurut Wiwin, pembangkangan sipil tidak tepat dilakukan dalam sebuah negara demokrasi dan menjunjung supremasi hukum.

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan pengujian formal jauh lebih penting daripada uji materiil. Performa MK akan dibuktikan melalui itu, sebagai pengawal demokrasi dan negara hukum dalam proses pembentukan perundang-undangan.

Jimly berharap, perjuangan penolakan beralih semua ke MK. “Alihkan mekanisme proses perjuangan secara melembaga di MK. Sudah cukup ekspresi kekecewaan. Kita hargai dan itu sesuatu yang baik. Tapi cukup, tidak usah berjilid-jilid lagi,” tegas Jimly.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Airlangga: Pembentukan UU Cipta Kerja Tanpa Paksaan

Pandemi virus corona telah menyebabkan sekitar 3 juta penganggur baru, menambah jumlah yang semula berada di kisaran 13 juta penduduk.

POLITIK | 25 Oktober 2020

Rampungkan Pembahasan UU Ciptaker, Dewan Pakar Nasdem: Riset dan Inovasi Keniscayaan bagi Indonesia Maju

Indonesia harus memulai dari sekarang berbagai riset dan inovasi teknologi berkaitan dengan bidang-bidang strategis.

POLITIK | 24 Oktober 2020

Jokowi: Pandemi Bukan Alasan Indonesia Tidak Lakukan Reformasi Struktural

Pandemi Covid 19 bukan menjadi alasan Indonesia tidak melakukan reformasi struktural dan birokrasi.

POLITIK | 24 Oktober 2020

HUT Partai Golkar, Jokowi Sampaikan Optimisme Kebangkitan Ekonomi

Berbagai indikator menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian telah kembali menggeliat.

POLITIK | 24 Oktober 2020

Ulang Tahun Golkar, Airlangga Puji Kepemimpinan Jokowi Saat Pandemi

Menurut Airlangga, riset Bank Dunia mengindikasikan Indonesia akan mengalami era kebangkitan paling tinggi pasca-pandemi.

POLITIK | 24 Oktober 2020

Ibas: UMKM Sektor Krusial dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Edhie Baskoro Yudhoyono menilai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor krusial dalam pemulihan ekonomi nasional.

POLITIK | 23 Oktober 2020

Ini Penjelasan soal Dihapusnya Pasal tentang Migas dalam UU Cipta Kerja

Dalam rapat panja antara DPR dan pemerintah, sudah sepakat pasal tersebut kembali ke dalam aturan UU Minyak dan Gas Bumi.

POLITIK | 23 Oktober 2020

Anggota DPR Dorong Pemiskinan Koruptor Jiwasraya

Pemberlakuan hukuman maksimal penjara seumur hidup terbilang sangat penting untuk memenuhi asas keadilan.

POLITIK | 22 Oktober 2020

Pelanggaran Kampanye Pilkada Masih Tinggi Akibat Lemahnya Sanksi

Sanksi berupa teguran tertulis dan penghentian kegiatan kampanye, dinilai tidak memberikan efek jera bagi paslon.

POLITIK | 23 Oktober 2020

20 Hari Kampanye, Bawaslu Temukan 53 Pelanggaran Medsos

Pelanggaran yang ditemukan Bawaslu berupa penyebaran konten dengan materi yang dilarang seperti berita bohong atau hoax, hasutan, dan ujaran kebencian.

POLITIK | 23 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS