Survei Indikator: Tren Dukungan terhadap Demokrasi Menurun
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

Survei Indikator: Tren Dukungan terhadap Demokrasi Menurun

Minggu, 25 Oktober 2020 | 17:27 WIB
Oleh : Willy Masaharu / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei bertajuk “Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi”. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI) Burhanuddin Muhtadi mengatakan, tren dukungan terhadap demokrasi di Indonesia cenderung mengalami penurunan jika dibanding Februari 2020 lalu.

"Kalau kita cek data tren kita memang ada penurunan dibanding bulan Februari," kata Burhanuddin dalam diskusi yang disiarkan secara live streaming, Minggu (25/10/2020).

Burhanuddin mengatakan, pada survei yang dilakukan pada Februari 2020, sebanyak 72,9% responden menganggap demokrasi sebagai sistem terbaik. Sedangkan pada survei terbaru terjadi penurunan menjadi 62,4%.

“Meskipun demokrasi tidak perfect tetapi mereka menganggap demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik," ujarnya.

Sementara itu sebanyak 19,3% responden menyatakan tidak peduli dengan sistem pemerintahan apa yang dianut Indonesia. Sedangkan 11,1% menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu sistem selain demokrasi bisa diterima.

Sementara itu, IPI juga menyebut sebanyak 36% responden menilai Indonesia menjadi kurang demokratis

"Proporsi yang mengatakan ini (Indonesia jadi kurang demokratis) itu lebih besar ketimbang yang mengatakan Indonesia menjadi lebih demokratis (17,7%)," katanya.

Sedangkan 37% responden mengatakan Indonesia tetap sama keadaannya. Sementara 9,3% lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.

"Kalau misalnya persepsi sekarang dirasakan kurang demokratis dan jumlahnya lebih besar ketimbang yang mengatakan lebih demokratis, sesuatu yang para elite politik perlu untuk diantisipasi," ujarnya.

Burhanuddin juga menyoroti hasil survei tersebut berdasarkan demografi. Hasilnya, mayoritas yang mengatakan kurang demokratis adalah perempuan, yaitu sebanyak 43,6%.

Sedangkan sebanyak 28,4% responden laki-laki mengatakan Indonesia menjadi kurang demokratis. "Kemudian anak muda dibanding yang tua, itu cenderung mengatakan kurang demokratis," ucapnya.

Berdasarkan tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, responden mengatakan bahwa situasi saat ini semakin kurang demokratis.

Burhanuddin mengatakan, meskipun secara statistiknya jumlahnya tidak besar, tetapi mereka dianggap dapat mempengaruhi publik secara luas.

Selain itu berdasarkan basis politik, sebanyak 40,9 % responden yang merupakan pemilih Partai Gerindra juga mengatakan bahwa Indonesia saat ini kurang demokratis. Kemudian sebanyak 60% konstituen Partai Nasdem juga menganggap Indonesia saat ini kurang demokratis. Sedangkan pemilih PKS yang mengatakan Indonesia kurang demokratis sebanyak 58,4%.

Menyatakan Pendapat

Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin juga menyatakan, sebanyak 47,7% responden menyatakan agak setuju bahwa warga makin takut menyatakan pendapat. Kemudian sebanyak 21,9% menyatakan bahwa warga sangat setuju makin takut menyatakan pendapat.

"Lagi-lagi kita ingatkan ada situasi yang di bawah alam sadar masyarakat mulai takut ngomong, padahal dalam konteks demokratis partisipatoris deliberatif, warga itu justru harus di-encourage untuk berbicara, apapun isinya," katanya.

Berdasarkan demografi, responden laki-laki cenderung sangat setuju bahwa warga takut menyatakan pendapat. Selain itu, masyarakat di perkotaan juga cenderung setuju dengan hal tersebut.

Selain itu, Indikator dalam surveinya juga menanyakan soal setuju tidaknya warga makin sulit berdemonstrasi. Hasilnya sebanyak 20,8% menyatakan sangat setuju bahwa warga makin sulit berdemonstrasi, dan 53% responden menyatakan agak setuju warga makin sulit berdemonstrasi.

Sementara hanya 19,6% responden yang menyatakan kurang setuju bahwa warga makin sulit turun ke jalan. Kemudian hanya 1,5% responden tidak setuju sama sekali dengan pernyataan bahwa warga makin sulit berdemonstrasi.

Indikator dalam surveinya juga menemukan bahwa mayoritas publik setuju bahwa aparat makin bertindak semena-mena terhadap masyarakat yang berbeda pendapat. Sebanyak 37,9% responden menyatakan agak setuju bahwa aparat makin semena-mena.

Sebanyak 19,8% menilai sangat setuju aparat makin semena-mena terhadap warga yang berbeda pilhan politiknya dengan penguasa. "Kalau saya gabung sangat setuju dengan agak setuju itu mayoritas, jadi variabel kebebasan sipil itu sepertinya belnya udah bunyi nih hati-hati," kata dia.

Untuk diketahui survei Indikator dilakukan pada 24-30 September 2020 dengan menggunakan 1.200 responden melalui metode simple random sampling. Sementara margin of error sebesar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pakar: Pembangkangan Sipil Langkah Inkonstitusional

Pembangkangan sipil merupakan langkah inkonstitusional dalam sebuah negara demokrasi.

POLITIK | 25 Oktober 2020

Airlangga: Pembentukan UU Cipta Kerja Tanpa Paksaan

Pandemi virus corona telah menyebabkan sekitar 3 juta penganggur baru, menambah jumlah yang semula berada di kisaran 13 juta penduduk.

POLITIK | 25 Oktober 2020

Rampungkan Pembahasan UU Ciptaker, Dewan Pakar Nasdem: Riset dan Inovasi Keniscayaan bagi Indonesia Maju

Indonesia harus memulai dari sekarang berbagai riset dan inovasi teknologi berkaitan dengan bidang-bidang strategis.

POLITIK | 24 Oktober 2020

Jokowi: Pandemi Bukan Alasan Indonesia Tidak Lakukan Reformasi Struktural

Pandemi Covid 19 bukan menjadi alasan Indonesia tidak melakukan reformasi struktural dan birokrasi.

POLITIK | 24 Oktober 2020

HUT Partai Golkar, Jokowi Sampaikan Optimisme Kebangkitan Ekonomi

Berbagai indikator menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian telah kembali menggeliat.

POLITIK | 24 Oktober 2020

Ulang Tahun Golkar, Airlangga Puji Kepemimpinan Jokowi Saat Pandemi

Menurut Airlangga, riset Bank Dunia mengindikasikan Indonesia akan mengalami era kebangkitan paling tinggi pasca-pandemi.

POLITIK | 24 Oktober 2020

Ibas: UMKM Sektor Krusial dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Edhie Baskoro Yudhoyono menilai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor krusial dalam pemulihan ekonomi nasional.

POLITIK | 23 Oktober 2020

Ini Penjelasan soal Dihapusnya Pasal tentang Migas dalam UU Cipta Kerja

Dalam rapat panja antara DPR dan pemerintah, sudah sepakat pasal tersebut kembali ke dalam aturan UU Minyak dan Gas Bumi.

POLITIK | 23 Oktober 2020

Anggota DPR Dorong Pemiskinan Koruptor Jiwasraya

Pemberlakuan hukuman maksimal penjara seumur hidup terbilang sangat penting untuk memenuhi asas keadilan.

POLITIK | 22 Oktober 2020

Pelanggaran Kampanye Pilkada Masih Tinggi Akibat Lemahnya Sanksi

Sanksi berupa teguran tertulis dan penghentian kegiatan kampanye, dinilai tidak memberikan efek jera bagi paslon.

POLITIK | 23 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS