Pernyataan Pangdam Jaya Soal FPI Dinilai Sangat Konstruktif dan Akseptabel
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

Pernyataan Pangdam Jaya Soal FPI Dinilai Sangat Konstruktif dan Akseptabel

Sabtu, 21 November 2020 | 16:39 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pengajar Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji menyatakan mendukung pernyataan Panglima Kodam Jayakarta (Pangdam Jaya), Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang menyatakan akan terus menertibkan spanduk dan baliho pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab yang tersebar di DKI Jakarta.

Bahkan, Dudung juga tak segan mengusulkan pembubaran FPI apabila masih nekat memasang kembali spanduk dan baliho Rizieq Syihab.

"Pernyataan Pangdam harus didukung oleh komponen bangsa dan negara yang cinta harga mati keutuhan dan kesatuan kedaulatan NKRI. Pernyataan Pangdam tidak perlu diperdebatkan, karena pernyataan ini perspektif dari representasi rakyat yang cinta keutuhan dan kedaulatan NKRI,'' ujar Indriyanto, Sabtu (21/11/2020).

Indriyanto menambahkan, pernyataan Pangdam Jaya adalah sesuatu yang sangat wajar, Konstruktif - Akseptabel, karena TNI adalah penanggungjawab tertinggi dan terdepan atas keutuhan, ketahanan dan kedaulatan NKRI dari siapapun yang mencoba memecah kesatuan persatuan ideologi Pancasila dan UUD’45 secara inkonstitusional apalagi dengan dalih religious pretext.

"Prinsip Negara Hukum sudah menjadi komitmen bangsa dan negara Kesatuan RI dan ini dimaknai dengan tanpa pengecualian, karena komitmen kebangsaan ini seharusnya dimaknai tanpa tawar menawar ideologi negara, apalagi identitas ideologi kenegaraan berbasis agama," ungkapnya.

Menurut Indriyanto, sejak tanggal 10 November 2020, saat kepulangan Rizieq Syihab ke Indonesia, Negeri ini bagai kehilangan prinsip Negara Hukum, seolah bangsa dan negara dihipnotis identitas dengan membawa panji-panji keagamaan.

Indriyanto menilai Rizieq Shihab telah melakulan pencelaan kehidupan beragama, penghinaan kepada panji kenegaraan TNI-Polri juga lembaga Kepresidenan.

"Terrmasuk orasi cercaan terkait isu SARA, yang semua ucapan pernyataan itu mengandung actual malice yang melanggar hukum." Bebernya.

Selain itu, Indriyanto juga merasa Negara Hukum dan Aparat Hukum seolah diabaikan, padahal Kondisi darurat pandemi Covid-19 secara tegas jelas melarang kegiatan apapun bentuknya yang melanggar (hukum) kekarantinaan kesehatan.

''Ucap perkataan yang keras, kasar, tidak zakelijk jelas-jelas mengandung penistaan yang melanggar hukum." Jelasnya

Indriyanto meminta ucapan yang dilontarkan Rizieq perlu ditindak secara tegas meskipun kelihatannya seperti ringan, tapi dampaknya sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, dapat memecah belah kerukunan, kesatuan persatuan bangsa dan negara RI,

"Sehingga bila diabaikan tanpa tindakan, tentunya sangat mengganggu idealisme kedaulatan NKRI, dan ini sudah menjadi tugas konstitusionalitas TNI untuj menjaga keutuhan, ketahanan dan kedaulatan NKRI," tuntas Indriyanto.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Target Partisipasi Pemilih Dinilai Realistis

Target angka partisipasi pemilih sebesar 77,5% dalam Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020 cukup realistis.

POLITIK | 20 November 2020

Boni Hargens Apresiasi Ketegasan Pangdam Jaya terhadap FPI

Berbagai video penurunan baliho oleh aparat TNI telah menuai pujian dan apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat

POLITIK | 20 November 2020

Moeldoko Tegaskan Akun Facebook Bernama Dirinya Palsu

Akun resmi Kepala Staf Kepresidenan RI ialah https://www.facebook.com/DrMoeldoko. Akun resmi ini diikuti oleh lebih dari 162.000 followers.

POLITIK | 20 November 2020

Mendagri: Pencopotan Kepala Daerah Jika Melanggar UU

Tito Karnavian mengemukakan pencopotan kepala daerah bisa dilakukan jika yang bersangkutan melanggar Undang-Undang (UU) yang telah ditetapkan.

POLITIK | 20 November 2020

PKB kepada Rizieq: Jadilah Penceramah yang Baik Seperti Wali Songo

Dia mengingatkan sosok seperti Rizieq sebaiknya mengikuti sosok Wali Songo yang berdakwah dengan tidak ada ancaman, provokasi, ujaran-ujaran kebencian.

POLITIK | 20 November 2020

Mendagri Tidak Bisa Serta-merta Pecat Kepala Daerah

Harus ada putusan MA dulu dan tidak bisa langsung dipecat atau dicopot.

POLITIK | 20 November 2020

Fahri Hamzah: Isu Politik Identitas untuk Memecah Belah Rakyat

Dalam proses demokrasi tidak bisa melarang siapa pun maju dalam kontestasi pilkada.

POLITIK | 20 November 2020

Calon Petahana Walkot Semarang Hadiri Debat Publik

Calon petahana Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi bersama wakilnya Hevearita mengikuti debat publik perdana Pemilihan Wali Kota Semarang.

POLITIK | 19 November 2020

Kenaikan Elektabilitas dalam Masa Kampanye Sulit Dilakukan

Peningkatan elektabilitas di masa kampanye, atau ketika jeda sebelum waktu pemilihan, sangat sulit terjadi.

NASIONAL | 19 November 2020

Disinyalir Ada Kekuatan Politik Manfaatkan Sentimen Agama

Politisasi agama merupakan cara yang buruk dan berbahaya jika digunakan untuk memprovokasi.

POLITIK | 19 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS