Instruksi Mendagri Bisa Menjadi Gerakan Politik Pemecatan Kepala Daerah
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Instruksi Mendagri Bisa Menjadi Gerakan Politik Pemecatan Kepala Daerah

Minggu, 22 November 2020 | 19:44 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Lingkar Masyarakat Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai Instruksi Mendagri tidak bermasalah secara teks. Tetapi secara kontekstual, Instruksi Mendagri bisa memicu gerakan politik lokal, melalui DPRD untuk kemudian memakzulkan Kepala Daerah.

"Kalau dibaca teks tidak masalah. Intinya mengingatkan kepala daerah bisa dicopot melalui mekanisme undang-undang yang ada," kata Ray di Jakarta, Minggu (22/11/2020).

Ia menjelaskan bisa saja para politisi di tingkat lokal yang menggunakan surat instruksi tersebut untuk menanyakan kinerja kepala daerah dalam penanganan Covid-19. Jika mencapai cukup dukungan di DPRD bisa saja digiring untuk melakukan pemecatan karena dianggap gagal atau melanggar aturan yang telah dikeluarkan.

“Itu bisa menjadi motivasi politisi daerah untuk melakukan gerakan politik. Itu sah sah saja jika bisa lolos di DPRD,” tutur Ray.

Di tempat terpisah, pakar hukum tata negara dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Umbu Rauta menilai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang berisi ancaman pemecatan kepala daerah tidak melampaui kewenangan. Instruksi itu masih dalam batas kewenangan Mendagri untuk memberi peringatan kepada kepala daerah.

“Instruksi sudah tepat dan tidak melampaui kewenangan. Itu diperlukan di tengah krisis Covid-19 untuk menekankan asas akuntabilitas atau pertanggungjawaban fungsi kepala daerah,” kata Umbu.

Ia menjelaskan instruksi itu dibutuhkan saat ini untuk mengingatkan para kepala daerah bahwa sejumlah aturan yang telah dikeluarkan terkait penanganan Covid 19. Ada tujuh aturan yang dirujuk dalam Instruksi tersebut. Tujuannya agar para kepala daerah harus menjalankan berbagai aturan tersebut karena sudah menjadi produk hukum.

“Instruksi itu merupakan penegasan terhadap kewajiban para kepala daerah untuk menjalankan dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Umbu.

Dia menilai langkah tegas dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah sesuai semangat sistem presidensial. Mendagri sebagai pembina dan pengawas kepala daerah memiliki kewenangan menerbitkan instruksi tersebut.

“Instruksi itu mengkonfirmasi pemahaman yang sangat tepat dan produktif dari Mendagri selaku pembantu Presiden di dalam pengembangan hubungan Pusat-Daerah sesuai konstitusi,” tegas Umbu.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Debat Sesi I Pilwalkot Cilegon, Ratu Ati Soroti Persoalan Limbah Industri

Pasangan calon Pilwalkot Cilegon nomor urut 2, Ratu Ati Marliati-Sokhidin menyinggung soal pemanfaatan limbah yang hanya dikuasai oleh kelompok tertentu.

POLITIK | 22 November 2020

Afifah Sindir Pelayanan di Depok Lamban, Idris Sebut Berkas Tak Lengkap

Pembangunan kawasan Margonda juga menjadi sorotan.

POLITIK | 22 November 2020

Ketua MPR: Waspadai dan Cegah Peningkatan Hoax

Kominfo diminta untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang IT agar dapat mengantisipasi berita hoax.

POLITIK | 22 November 2020

FPB Dorong Pangdam dan Kapolda Lawan Kelompok Radikal

Ketua FPB Ades Kariyadi mendorong Pandam dan Kapolda seluruh Indonesia agar kompak mengawal wilayahnya dari upaya kelompok radikal.

POLITIK | 22 November 2020

Survei SMRC: Elektabilitas Eri-Armudji Unggul di Pilwalkot Surabaya

Machfud Arifin-Mujiaman yang mendapat dukungan 37,3%.

POLITIK | 22 November 2020

Airlangga Perintahkan Golkar Harus Menangkan Bobby - Aulia

Target kemenangan 60% ini harus dimenangkan Golkar secara nasional, termasuk pada 23 kabupaten/kota yang menyelenggarakan di Sumut.

POLITIK | 22 November 2020

Pakar Hukum: Instruksi Mendagri Peringatan Dini Bagi Kepala Daerah

Pakar hukum tata negara Muhammad Rullyandi menilai Instruksi Mendagri merupakan penegasan bagi kepala daerah untuk menjalankan protokol kesehatan.

POLITIK | 22 November 2020

Puan Minta Pemuda Muhammadiyah Jaga Masa Depan Indonesia

Puan Maharani meminta Pemuda Muhammadiyah menjaga masa depan Indonesia dari berbagai ancaman.

POLITIK | 21 November 2020

Jubir: Wapres Belum Ada Agenda Akan Bertemu Rizieq

Munculnya berita pertemuan itu semata sebagai respons spontan dirinya sebagai juru bicara Wapres atas adanya pertanyaan media.

POLITIK | 21 November 2020

Azis Syamsuddin: RUU Perlindungan Data Pribadi Bahas Batasan Usia

RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) akan mengatur hak dan kewajiban pemilik data dan individu, termasuk lembaga yang mengumpulkan dan memproses data.

POLITIK | 21 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS