Pengamat: Instruksi Mendagri Sebagai Peringatan untuk Kepala Daerah
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Pengamat: Instruksi Mendagri Sebagai Peringatan untuk Kepala Daerah

Minggu, 22 November 2020 | 20:21 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana menilai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian yang berisi ancaman pemecatan kepala daerah adalah bentuk peringatan. Mendagri akan sulit memecat langsung kepala daerah karena aturan hukumnya rumit dan panjang.

“Itu hanya bentuk peringatan saja. Peringatan supaya kepala daerah menjalankan kewajibannya untuk mengatasi Covid-19 di daerah masing-masing,” kata Aditya di Jakarta, Minggu (22/11/2020).

Ia menjelaskan peringatan itu sesungguhnya bukan dari Mendagri tetapi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun Jokowi menggunakan Tito sebagai bawahannya yang memegang bertugas mengurusi para kepala daerah.

“Instruksi itu sesuatu yang wajar. Apa yang dilakukan Mendagri sebagai menjalankan fungsi kewajibannya untuk mengingatkan para kepala daerah,” ujar Aditya.

Menurutnya, instruksi yang berisi ancaman pemecatan itu hanya bentuk lain dari apa yang sudah dilakukan Mendagri selama ini yaitu berupa surat teguran. Bedanya, kalau teguran tanpa ancaman, instruksi memberikan itu agar para kepala daerah bisa patuh.

Di tempat terpisah, pakar hukum tata negara, Muhammad Rullyandi menilai instruksi Mendagri sebagai penegasan kewajiban kepala daerah untuk melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan. Termasuk peraturan yang berkaitan dengan penegakan, pengendalian dan penyebaran Covid-19 sebagai bagian dari sumpah jabatan kepala daerah.

"Itu suatu bentuk early warning system atau peringatan dini dan sekaligus suatu penegasan terhadap seluruh kepala daerah (gubernur dan bupati/wali kota) di seluruh Indonesia untuk menaati dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya beserta segala konsekuensi hukumnya," ujar Rullyandi.

Dia meminta para KDH memperhatikan UU Pemerintahan Daerah (Pemda) lainnya yang dapat berujung pada sanksi pemberhentian jabatan manakala tidak melaksana kan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan terkait Prokes. Instruksi itu wajib menjadi pedoman mutlak bagi seluruh KDH untuk tunduk pada sumpah jabatan dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan termasuk peraturan terkait Prokes demi mengutamakan keselamatan rakyat.

Menurutnya, penerbitan Instruksi Mendagri tersebut merupakan amanah konstitusi yang diberikan tugas dan fungsi kepada Menteri Dalam Negeri di bidang urusan pemerintahan daerah. Pasal 17 Ayat 3 UUD 1945 menyebutkan setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, sebagai suatu perintah garis komando pemerintah pusat (unbroken chain of command) sesuai dengan gagasan prinsip asas umum negara kesatuan dan penyelenggaraan otonomi daerah.

“Dalam praktik sistem ketatanegaraan di Indonesia, dimulai dari presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan hingga pada jabatan menteri sebagai pembantu presiden, aturan perundang-undangan yang dikeluarkan merupakan suatu praktik yang lazim guna menunjang jalannya pemerintahan yang memiliki karakteristik imperatif (mengikat),” tutup Rullyandi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Instruksi Mendagri Bisa Menjadi Gerakan Politik Pemecatan Kepala Daerah

Instruksi Mendagri bisa memicu gerakan politik lokal, melalui DPRD untuk kemudian memakzulkan Kepala Daerah.

POLITIK | 22 November 2020

Debat Sesi I Pilwalkot Cilegon, Ratu Ati Soroti Persoalan Limbah Industri

Pasangan calon Pilwalkot Cilegon nomor urut 2, Ratu Ati Marliati-Sokhidin menyinggung soal pemanfaatan limbah yang hanya dikuasai oleh kelompok tertentu.

POLITIK | 22 November 2020

Afifah Sindir Pelayanan di Depok Lamban, Idris Sebut Berkas Tak Lengkap

Pembangunan kawasan Margonda juga menjadi sorotan.

POLITIK | 22 November 2020

Ketua MPR: Waspadai dan Cegah Peningkatan Hoax

Kominfo diminta untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang IT agar dapat mengantisipasi berita hoax.

POLITIK | 22 November 2020

FPB Dorong Pangdam dan Kapolda Lawan Kelompok Radikal

Ketua FPB Ades Kariyadi mendorong Pandam dan Kapolda seluruh Indonesia agar kompak mengawal wilayahnya dari upaya kelompok radikal.

POLITIK | 22 November 2020

Survei SMRC: Elektabilitas Eri-Armudji Unggul di Pilwalkot Surabaya

Machfud Arifin-Mujiaman yang mendapat dukungan 37,3%.

POLITIK | 22 November 2020

Airlangga Perintahkan Golkar Harus Menangkan Bobby - Aulia

Target kemenangan 60% ini harus dimenangkan Golkar secara nasional, termasuk pada 23 kabupaten/kota yang menyelenggarakan di Sumut.

POLITIK | 22 November 2020

Pakar Hukum: Instruksi Mendagri Peringatan Dini Bagi Kepala Daerah

Pakar hukum tata negara Muhammad Rullyandi menilai Instruksi Mendagri merupakan penegasan bagi kepala daerah untuk menjalankan protokol kesehatan.

POLITIK | 22 November 2020

Puan Minta Pemuda Muhammadiyah Jaga Masa Depan Indonesia

Puan Maharani meminta Pemuda Muhammadiyah menjaga masa depan Indonesia dari berbagai ancaman.

POLITIK | 21 November 2020

Jubir: Wapres Belum Ada Agenda Akan Bertemu Rizieq

Munculnya berita pertemuan itu semata sebagai respons spontan dirinya sebagai juru bicara Wapres atas adanya pertanyaan media.

POLITIK | 21 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS