AP2LI Apresiasi Permendag 70 Tahun 2019 Bercirikan Syariah
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

AP2LI Apresiasi Permendag 70 Tahun 2019 Bercirikan Syariah

Rabu, 4 Desember 2019 | 06:19 WIB
Oleh : YS

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI) Ilyas Indra menilai, Peraturan Menteri Perdangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung yang baru saja diterbitkan dan sudah berlaku, bercirikan prinsip-prinsip syariah.

“Ini menjadi ketenangan bagi masyarakat, khususnya umat Islam yang ingin menjalankan bisnis direct selling atau multi level marketing,” ujar Ilyas dalam keterangan tertulisnya yang diterima Beritasatu di Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Ilyas yang juga alumni Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengatakan, sesuai Permendag 70 Tahun 2019, seluruh perusahaan yang sudah memiliki Surat Ijin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL), secara tidak langsung pada prinsipnya sudah memenuhi ketentuan syariah.

Dalam Permendag 70 Tahun 2019 di Pasal 21 Poin B misalnya, perusahaan yang telah memiliki SIUPL dilarang menawarkan barang secara paksa, atau pada poin J bahwa perusahaan yang sudah memiliki SIUPL dilarang melakukan usaha terkait perhimpunan dana masyarakat dan poin K bahwa perusahaan yang sudah memiliki SIUPL dilarang membentuk jaringan dengan skema piramida.

Hal ini sejalan dengan Fatwa MUI no. 75/DSN MUI/VII/2009 bahwa perusahaan yang ingin memiliki sertifikat syariah dari Dewan Syariah Nasional syarat-syarat di antaranya ada objak transaksi, transaksi tidak mengandung gharar, maysir, riba, dharar, dzulm, dan maksiat, tidak ada biaya berlebihan, dan juga tidak melakukan kegiatan money game.

Semuanya itu yang disyaratkan DSN dalam mengurus perusahaan MLM berbasis syariah ini, hampir sejalan dengan Permendag 70 Tahun 2019.

"Kami bersyukur pemerintah memahami hal-hal yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tidak dirugikan dalam menggeluti bisnis MLM dengan Permendag yang bercirikan syariah," ujar ilyas.



Sumber:PR/Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Tuntaskan Kasus Jiwasraya, Komisi XI Minta PPPK Kemenkeu Dievaluasi

Untuk membantu penyelesaian kasus pelik ini, komisi XI DPR RI pun meminta bantuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

EKONOMI | 4 Desember 2019

Anggaran Dana BLK Komunitas untuk Flores Tak Sesuai Janji Awal

Dana BLK Komunitas kurang dari janji awal.

EKONOMI | 3 Desember 2019

Istana Sebut Ledakan Monas Tak Ganggu Investasi

Pascaledakan, tidak ada pengetatan pengamanan di sekitar Istana.

EKONOMI | 3 Desember 2019

Fakta PLTU dan Residu Batu Bara

Batu bara masih menjadi bahan baku favorit penggerak pembangkit listrik tenaga uap di banyak negara, terkait harga yang murah dan tersedia dalam jumlah besar.

EKONOMI | 3 Desember 2019

Luhut: Harga Avtur Harus Turun, Pertamina Tidak Boleh Monopoli

Banyak perusahaan baik nasional maupun asing yang menawarkan untuk menjadi penyedia avtur.

EKONOMI | 3 Desember 2019

SouthCity Pasarkan Tahap II The Parc Apartment

Cicilannya bahkan hampir sama dengan ongkos minum kopi di kafe, hunian seharga secangkir kopi.

EKONOMI | 3 Desember 2019

Akan Rombak BUMN, PDIP: Menteri Belum Mengerti Persoalan

Perombakan yang dibutuhkan adalah perombakan komprehensif dan terintegrasi. Perombokan yang memperkuat BUMN dan meningkatkan daya saing.

EKONOMI | 3 Desember 2019

Penerimaan Pajak Jadi Resiko Fiskal Terbesar Pemerintah Saat ini

Tidak tercapainya penerimaan pajak tahun ini, dipastikan defisit APBN akan melebar dari target 1,87% menjadi 2 - 2,5% dari PDB.

EKONOMI | 3 Desember 2019

Pemerintah Matangkan Persiapan Paviliun Indonesia di Expo 2020 Dubai

Sejak peletakan batu pertama Paviliun Indonesia pada 9 September 2019, sejumlah perusahaan telah mendeklarasikan komitmennya sebagai sponsor paviliun.

EKONOMI | 3 Desember 2019

Jelang Libur Natal, 85 Rest Area Disiapkan di Tol Trans Jawa

Di ruas jalan tol juga akan disediakan mobile reader, mobile top up, dan penjualan kartu perdana uang elektronik pada GT dengan kepadatan lalu lintas tinggi.

EKONOMI | 3 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS