AFPI, OJK, dan Kepala Staf Kepresidenan Bahas Arah Baru UMKM dan Petani Digital
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

AFPI, OJK, dan Kepala Staf Kepresidenan Bahas Arah Baru UMKM dan Petani Digital

Jumat, 24 Januari 2020 | 13:46 WIB
Oleh : Yuliantino Situmorang / YS

Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdiskusi bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk membahas arah baru pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) termasuk petani seperti nelayan, peternak, pekebun, melalui ekosistem berbasis digital.

Tujuannya untuk memberdayakan dan membuat UMKM dan petani tersenyum, sehingga Indonesia turut tersenyum.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu di Jakarta, Jumat (24/1/2020) disebutkan, Moeldoko menyambut baik pertemuan itu.

Pertemuan itu dihadiri Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi. Lalu dari pengurus AFPI turut hadir Wakil Ketua Umum AFPI Sunu Widyatmoko, Ketua Eksekutif Pendanaan Syariah Lutfi Adhiansyah, Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas AFPI Tumbur Pardede, Ketua Bidang Pendidikan, Literasi, dan Riset AFPI Entjik S Djafar, dan Kepala Bidang Hukum dan Etika AFPI Bernardino Vega. Hadir juga pelaku usaha mitra binaan fintech dan OJK dari petani jagung di Makassar, dan organisasi UMKM “Sahabat UMKM”.

Hendrikus Passagi mengatakan, pertumbuhan ekonomi (GDP) Indonesia saat ini 60% adalah dari sektor UMKM, hampir 95% penyerapan tenaga kerja juga dari sektor UMKM. Namun, terjadi gap terhadap akses keuangan dan kolateral di ekosistem petani, sehingga hidup petani sulit untuk menjadi makmur.

“Di sinilah Fintech Peer to Peer (P2P) Lending hadir untuk menyalurkan pinjaman bagi masyarakat yang belum tersentuh lembaga keuangan informal seperti perbankan atau unbanked yang kebanyakan adalah pelaku UMKM termasuk petani,” kataHendrikus seusai pertemuan, Kamis siang.

Dengan kemajuan teknologi, saat ini sudah ada 164 perusahaan penyelenggara Fintech Lending yang terdaftar dan 25 berizin OJK dan menjadi anggota AFPI. Kini industri fintech lending telah mengisi financial gap sebesar Rp 74 triliun dari kebutuhan Rp 1.000 triliun.

Hendrikus juga turut memberikan paparan berupa sosialisasi tentang perkembangan regulasi OJK untuk pengaturan fintech, agar memperjelas perbedaan antara Fintech P2P Lending dengan startup digital lainnya seperti startup fintech payment, e-money, e-commerce yang sering dipersamakan, padahal memiliki peran berbeda.

Wakil Ketua Umum AFPI Sunu Widyatmoko mengatakan, Moeldoko sangat mendukung AFPI bersama OJK terus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa fintech berperan penting.

“Diharapkan dengan kita bisa bersinergi antara asosiasi, pelaku industri fintech maupun regulator OJK, didukung Kepala Staf Kepresidenan dan instansi pemerintah lainnya, diharapkan ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan ekonomi rakyat maupun memberikan sumbangan kontribusi kepada peningkatan ekonomi Indonesia secara luas,” kata Sunu.

Sunu melanjutkan, ada tiga isu strategis yang dibahas dalam pertemuan tadi, dan akan dibantu oleh Kepala Staf Kepresidenan salah satunya adalah, pertama, untuk terbitnya undang-undang (UU) data privasi karena saat ini adalah era digital, supaya memberikan rasa kepercayaan kepada user yang menggunakan layanan keuangan digital.

Kedua, perlunya UU yang mengatur industri fintech, di mana Fintech P2P Lending saat ini hanya memiliki perangkat aturan OJK, akan ditingkatkan lagi dalam bentuk UU seperti layaknya jasa keuangan lain seperti perbankan, asuransi, multifinance yang sudah memiliki UU jasa keuangan terkait industrinya masing-masing.

Ketiga, akses data dukcapil biometrik yakni untuk kecepatan layanan, maupun verifikasi dibutuhkan interkoneksi yang baik.

Ketua Eksekutif Pendanaan Syariah Lutfi Adhiansyah mengatakan, dalam pembicaraan dengan KSP tadi, ada kesepakatan AFPI mempunyai program champion bersama. Pertama, anggota AFPI mendorong tumbuhnya pelaku usaha yang mengekspor barang dengan dukungan akses pembiayaan dari fintech. Kedua, melalui teknologi ini, Fintech P2P Lending mempunyai sistem keagenan yang memungkinkan jangkauan lebih luas lagi para petani yang mempunyai gap teknologi. Sehingga dengan kelompok tani atau sistem keagenan ini bisa menjangkau UMKM yang lebih luas dan bisa menikmati akses pembiayaan yang lebih layak oleh fintech.

“Perbankan belum tentu bisa menyalurkan ke sektor pertanian mikro karena fleksibilitas aturannya. Di sinilah adanya perbedaan aturan fintech yang punya fleksibilitas bisnis model. Fintech bukan hanya memberikan akses permodalan, juga penjualan dan pemasaran,” kata Lutfi yang juga CEO Ammana Fintek Syariah.

Dia menambahkan sudah banyak fintech terdaftar dan berizin OJK memberikan konstribusi kepada UMKM sehingga menjadi contoh yang baik.

“Dan di situ hadir Ammanna menjadi satu-satunya fintech syariah yang mendukung dan mengapresiasi peran OJK dan KSP. Dengan Ammana sudah berizin menjadi presendece baik untuk pengembangan ekonomi syariah melalui Fintech P2P Lending,” ucap Lutfi.

Lutfi menjelaskan sejalan dengan program yang pernah didiskusikan dengan Wapres, Kemenko, KNKS, maupun SNKI bahwa dalam 5 tahun kedepan akan ada 3000 titik layanan keuangan berbasis pesantren dengan pertahunnya 500 pesantren, sehingga Ammana semakin percaya diri mendapat dukungan dari OJK dan KSP bahwa fintech lending ini menjadi salah satu solusi bagi masyarakat khususnya umat untuk mengamalkan ekonomi berbasis pesantren. Saat ini tercatat 12 perusahaan fintech lending berbasis syariah yang terdaftar di OJK dan menjadi anggota AFPI.

Dalam pertemuan itu hadir juga komunitas sahabat UMKM yang turut memberikan masukan terkait pengalaman organisasi mereka dalam membina dan memberdayakan UMKM. Seperti memberikan pelatihan packaging kepada UMKM agar mempunyai nilai tambah dalam bersaing dengan produk-produk merek ternama.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas AFPI Tumbur Pardede mengatakan kehadiran fintech lending memberikan kemudahan-kemudahan dari sisi teknologi, seperti mudahnya proses pengajuan permodalan dan akses dana alternatif. Hal ini menjadikan fintech lending menjadi sebuah arah baru bagi UMKM untuk mengembangkan kapasitasnya karena menerima akses keuangan yang layak.

“Peran penyelenggara fintech lending akan membuka lebih luas akses pembiayaan kepada masyarakat yang unbanked, underserved atau yang belum terlayani lembaga keuangan konvensional,” ujar Tumbur.

Berdasarkan data OJK hingga November 2019, total penyaluran pinjaman dari Fintech Lending mencapai Rp 74 triliun, meningkat 228% secara year to date (ytd). Rekening lender (pemberi pinjaman) juga meningkat 185,13% menjadi 591.662 entitas. Begitu juga rekening borrower (peminjam) bertambah 295,58% menjadi 17.244.998 entitas.



Sumber:PR/Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Agar Pertumbuhan Ekonomi 6%, Diperlukan Investasi Baru Sebesar Rp 4.800 Triliun

Untuk mendorong industri manufaktur adalah diperlukan kebijakan dan iklim yang mendorong inovasi melalui penelitian dan pengembangan.

EKONOMI | 24 Januari 2020

Presiden Jokowi Kembali Resmikan Proyek PTPP

PTPP berhasil menyelesaikan pembangunan runway 3 bandara Soetta lebih cepat dari jadwal yang ditargetkan.

EKONOMI | 24 Januari 2020

Siang Ini, Rupiah Menguat Signifikan Tembus Rp 13.500-an

Rupiah hari ini diperdagangkan dengan kisaran Rp 13.577-Rp 13.643 per dolar AS

EKONOMI | 24 Januari 2020

Rehat Siang, IHSG Turun Tipis ke 6.245

Sebanyak 162 saham naik, 188 saham melemah dan 201 saham stagnan.

EKONOMI | 24 Januari 2020

Sepanjang 2019, Laba Mandiri Naik 9,9% Capai Rp 27,5 Triliun

Capaian ini didukung kenaikan kredit sebesar 10,7 persen year on year (YoY) mencapai Rp 907,5 triliun.

EKONOMI | 24 Januari 2020

Oleh-oleh Davos, Mizuho Tertarik Biayai 70 Pelabuhan Pertamina

Mizuho bukan perusahaan baru di Indonesia karena perusahaan asal Jepang ini telah beroperasi di Tanah Air.

EKONOMI | 24 Januari 2020

TSG Global Gandeng 10 Perusahaan RI Garap Megaproyek di Kongo

Kolaborasi ini merupakan tindaklanjut kegiatan Indonesia Africa Forum (IAF) 2018 dan Asia Africa Infrastructure Dialogue 2019 di Bali.

EKONOMI | 24 Januari 2020

Antisipasi Virus Korona, Lion dan Sriwijaya Tak Terbang ke Wuhan

Kemhub memerintahkan kepada operator penerbangan untuk terus meningkatkan pengawasan di terminal kedatangan internasional.

EKONOMI | 24 Januari 2020

Menkominfo Bahas Pengembangan Teknologi 5G dengan Qualcomm di Davos

Indonesia berpeluang besar dan sedang bersiap untuk menjadi digital hub di kawasan Asia.

EKONOMI | 24 Januari 2020

Mayoritas Bursa Asia Pagi Ini di Zona Merah

Shanghai SE composite di Tiongkok melemah 84,02 poin (2,75 persen) mencapai 2.976.

EKONOMI | 24 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS