Kejagung Serahkan Jaksa Kejari Surakarta yang Menjadi Tersangka Suap
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Kejagung Serahkan Jaksa Kejari Surakarta yang Menjadi Tersangka Suap

Rabu, 21 Agustus 2019 | 16:51 WIB
Oleh : Fana Suparman / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) yang diwakili oleh Jaksa Muda Bidang Pengawasan Muhammad Yusni dan Jaksa Muda Bidang Intelejen Jan S Maringnka menyerahkan Jaksa Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (21/8/2019).

Satriawan diketahui telah menyandang status tersangka kasus dugaan suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.

"Kami bersama Jamintel datang ke sini dalam rangka penyerahan saudara SSL yang sudah kita lakukan pemeriksaan pengawasan dan kami berterima kasih kepada KPK yang telah bersama-sama ini membantu kami untuk pembersihan lah kepada rekan-rekan Jaksa," kata Yusni di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Meskipun telah menyandang status tersangka, Satriawan belum diberhentikan permanen oleh Kejaksaan Agung. Yusni mengatakan Satriawan akan diberhentikan permanen jika kasus yang menjeratnya sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Untuk saat ini, kata Yusni, Satriawan diberhentikan sementara dengan tetap menerima penghasilan sejumlah 50 persen dari total gaji pokok.

"Jadi kita menunggu dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan akan menerima penghasilan 50 persen dari gaji pokok, yaitu ketentuannya sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2008," katanya.

Yusni berharap kasus yang menjerat Satriawan dan Jaksa Kejari Yogyakarta, Eka Safitra ini menimbulkan efek jera bagi seluruh jajaran Korps Adhyaksa. Yusni berharap tidak ada lagi aparat Kejaksaan yang bermain-main dalam menjalankan tugasnya.

"Sekali lagi mengharap inilah yang terakhir. Jangan sampai ada terulang kembali seperti ini," katanya.

Sementara itu, Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya mengapresiasi Kejaksaan Agung yang sudah menyerahkan Satriawan untuk diproses lebih lanjut. KPK berharap koordinasi dengan Kejaksaan Agung dapat terus berjalan, terutama dalam proses penanganan kasus ini.

"Karena tim pasti membutuhkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terkait apakah dari kejaksaan atau dari pihak lainnya. Tentu dengan koordinasi yang bagus dan komitmen yang sama bahwa kasuss ini harus dituntaskan harapannya ke depan pemeriksaan bisa baik dan lancar," katanya.

Diketahui, KPK menetapkan Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta yang juga anggota Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D) Eka Safitra dan Jaksa di Kejari Surakarta Satriawan Sulaksono sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait lelang Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta TA 2019.

Tak hanya dua jaksa, status tersangka juga disematkan Lembaga Antikorupsi terhadap Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri Gabriella Yuan Ana. Penetapan ini dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa secara intensif para pihak yang dibekuk dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/8/2019).

Dalam kasus ini, Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono diduga menerima suap dari Gabriella Yuan Ana agar perusahaannya memenangkan lelang proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan di Jalan Supomo pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta. Proyek tersebut seharusnya diawasi oleh Eka Safitra selaku TP4D dari Kejari Yogyakarta. Sementara Satriawan merupakan Jaksa yang mengenalkan Gabriella ke Eka Safitra.

Atas bantuan Eka, PT Windoro Kandang ‎(WK) yang merupakan perusahaan yang benderanya dipinjam Gabriella memenangkan lelang proyek tersebut.

Atas bantuannya tersebut, Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono diduga telah menerima suap dari Gabriella sebesar Rp 221,74 juta dalam tiga tahap. Uang itu merupakan bagian dari komitmen fee sebesar 5% dari nilai kontrak proyek sebesar Rp 8,3 miliar yang telah disepakati ketiga tersangka. Sementara sisa fee direncanakan akan diberikan setelah pencairan uang muka pada minggu keempat Agustus 2019. Namun, tim Satgas KPK lebih dulu meringkus sejumlah pihak terkait dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/8) atau sesaat setelah terjadinya transaksi suap tahap ketiga.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Gabriella yang ditetapkan sebagai pihak pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Ricuh di Timika, Polisi Amankan 45 Pelaku

Personel Polres Mimika dibantu TNI mengamankan sekitar 45 orang pelaku tindakan anarkis setelah unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Mimika, Rabu (21/8/2019).

NASIONAL | 21 Agustus 2019

Bupati Tabanan Bangkitkan Semangat Nasionalisme

Indonesia mempunyai banyak etnis, suku, dan budaya.

NASIONAL | 21 Agustus 2019

Abdul Somad Penuhi Panggilan MUI

Abdul Somad memenuhi panggilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyampaikan klarifikasi mengenai video ceramahnya yang viral dan memicu polemik.

NASIONAL | 21 Agustus 2019

Pemerintah Diminta Tegas Selesaikan Masalah Papua

Mengusut pelaku rasisme yang menimbulkan kemarahan masyarakat Papua itu lebih penting. Hal ini untuk meredam kemarahan masyarakat Papua.

NASIONAL | 21 Agustus 2019

Kasus Abdul Somad, Polri Bentuk Tim

Kepolisian membentuk tim guna memelajari laporan terkait ceramah ustaz Abdul Somad dengan dugaan pasal penodaan agama.

NASIONAL | 21 Agustus 2019

37 Anggota Polri Terima Penghargaan dari Menteri PANRB

Pengungkapan penipuan pengadaan CPNS dan mafia properti ini merupakan bentuk nyata institusi kepolisian dalam mendorong dan mengawal reformasi birokrasi.

NASIONAL | 21 Agustus 2019

Unjuk Rasa Damai Warga Papua di Timika Berakhir Ricuh

Ini terjadi setelah sekelompok orang melempari aparat keamanan dan fasilitas Kantor DPRD Mimika dengan batu.

NASIONAL | 21 Agustus 2019

Datangi KPK, Menkes Koordinasi Pencegahan Korupsi Melalui E-Katalog

Menkes saat ini pihaknya sedang membangun sistem e-katalog yang sebelumnya dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

NASIONAL | 21 Agustus 2019

Kementerian PANRB Kembali Selenggarakan Anugerah ASN 2019

Anugerah ASN 2019 ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi ASN di seluruh Nusantara untuk lebih berkinerja dan berprestasi bagi negara dan masyarakat.

NASIONAL | 21 Agustus 2019

Soal Rasial, Pangdam Brawijaya Akan Usut Oknum Aparat

Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI R. Wisnoe Prasetja Boedi berjanji akan mengusut oknum aparat yang diduga mengucapkan kata rasis kepada mahasiswa Papua.

NASIONAL | 17 Mei 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS