Penyidik Mabes Polri Dalami Kasus Staf Wapres
INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.29)   |   COMPOSITE 5099.84 (-2.99)   |   DBX 964.111 (0.24)   |   I-GRADE 139.821 (-0.09)   |   IDX30 426.948 (0.87)   |   IDX80 113.317 (0.27)   |   IDXBUMN20 291.67 (3.2)   |   IDXG30 118.931 (0.29)   |   IDXHIDIV20 379.8 (0.34)   |   IDXQ30 124.715 (0.06)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.44)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.66)   |   IDXV30 106.644 (0.76)   |   INFOBANK15 836.821 (-4.09)   |   Investor33 373.706 (-0.46)   |   ISSI 150.561 (0.38)   |   JII 547.285 (1.78)   |   JII70 187.054 (0.64)   |   KOMPAS100 1020.57 (-0.41)   |   LQ45 786.439 (1.69)   |   MBX 1410.93 (-1)   |   MNC36 280.006 (-0.35)   |   PEFINDO25 280.13 (1.79)   |   SMInfra18 241.99 (0.7)   |   SRI-KEHATI 316.197 (0.07)   |  

Kasus Dugaan Pemerasan

Penyidik Mabes Polri Dalami Kasus Staf Wapres

Rabu, 27 November 2019 | 14:59 WIB
Oleh : Farouk Arnaz / YS

Jakarta, Beritasatu.com — Mabes Polri memastikan kasus dugaan pidana yang menyeret Lukmanul Hakim, staf khusus Wakil Presiden Ma’ruf Amin, masih diusut. Hakim akan segera dipanggil polisi karena kasus itu masih dalam penyidikan.

Sebelumnya, kasus itu dilaporkan seeorang bernama Mahmoud Tatari. Dia merasa diperas dan diminta pungutan liar atau pungli saat hendak mengurus perpanjangan akreditasi sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Salah satu stafsus Wapres saat ini perkaranya sedang ditangani oleh Bareskrim Polri. Ini merupakan tindak lanjut penanganan di Polres Bogor Oktober 2019 lalu dan dilimpahkan ke Bareskrim,” kata Kabag Penum Polri Kombes Asep Adi Saputra di Mabes Polri di Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Setelah menerima perkara itu, masih kata Asep, kasus dilanjutkan ke penyidikan dan terus dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan akan dilakukan pemanggilan terhadap terlapor yang sejauh ini masih berstatus saksi.

Kasus itu bermula saat pelapor merasa diperas dan diminta uang sebesar 50.000 Euro atau sekitar Rp 780 juta terkait perpanjangan akreditasi sertifikasi halal MUI.

Pemerasan idilakukan oleh seseorang yang menjadi menjadi pihak ketiga dalam kasus itu. Dugaan pemerasan itulah yang ikut menyeret nama Hakim selaku Direktur LPPOM MUI.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jelang Natal dan Tahun Baru, Satgas Pangan Peringatkan Pedagang Nakal

Mabes Polri tak hanya siap menggelar operasi pengamanan Natal dan Tahun Baru 2019 dalam konteks Kamtibmas, namun juga soal stabilitas harga bahan pokok.

NASIONAL | 27 November 2019

Sekar JICT Sesalkan Proses Hukum Karyawan Dipolitisasi

"Sekar JICT mendukung penuh penegakan hukum di lingkungan JICT untuk mewujudkan situasi kerja yang kondusif, demi kepentingan karyawan dan perusahaan.”

NASIONAL | 27 November 2019

PLN Sentralisasi Sistem Monitoring

Dalam ruangan P2IS itu terdapat layar besar yang terbagi dari beberapa item. Ada yang khusus memonitor daya pembangkit, transmisi, maupun kondisi pemadaman.

NASIONAL | 27 November 2019

Erick Thohir Dinilai Serius Benahi Karut Marut BUMN

Erick Thohir ini kayak Bu Susi Pudjiastuti. Kalau Bu Susi menenggelamkan kapal, sedangkan misinya Erick Thohir “menenggelamkan” koruptor di BUMN.

NASIONAL | 27 November 2019

PT WHW Terapkan Program Alih Teknologi

Sebanyak 82 persen dari total karyawan berjumlah 2.940 orang adalah tenaga kerja asal Kalimantan Barat.

NASIONAL | 27 November 2019

Tanaman Lidah Mertua Mampu Netralkan Udara Kotor

Siswa SPK di Bandung melakukan terobosan dengan tanaman Lidah Mertua.

NASIONAL | 27 November 2019

Kasus Proyek Fiktif, Eks Kadiv Waskita Karya Diperiksa

Ridwan Darma bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang digarap PT Waskita Karya.

NASIONAL | 27 November 2019

Annas Maamun Dapat Grasi, KPK Sampaikan Peringatan

Korupsi yang terjadi ini di lintas sektor, bukan saja korupsi proyek tetapi juga kehutanan.

NASIONAL | 27 November 2019

Kemag dan Kemlu Dapatkan Penghargaan dari Ombudsman

Kemag dan Kemlu berhasil mendapatkan penghargaan Ombudsman Award 2019 untuk kategori kementerian.

NASIONAL | 27 November 2019

Dana Otsus Papua Harus Transparan

Kebutuhan pendanaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Papua masih sangat besar, pemerintah perlu mempertimbangkan kelanjutan dana Otsus.

NASIONAL | 27 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS