Ketua MPR Minta KPK Tepis Apriori Publik dengan Kinerja
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Ketua MPR Minta KPK Tepis Apriori Publik dengan Kinerja

Jumat, 20 Desember 2019 | 21:44 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan dirinya mendorong pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo bisa menjawab berbagai apriori publik terhadap KPK dengan menunjukkan kerja nyata.

"Rakyat membutuhkan hasil pemberantasan korupsi bukan sekadar angka yang ditujukan dengan seberapa banyak perkara yang ditangani. Melainkan seberapa besar penyelenggaraan negara bisa berjalan efektifitasnya untuk kepentingan rakyat," kata Bamsoet, sapaan akrabnya, Jumat (20/12/2019).

Bamsoet menjelaskan, hasil survei Transparency International menunjukan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2018 berada di skor 38. Dari skala 0-100, semakin kecil skornya menunjukan negara tersebut banyak terjadi korupsi.

Dengan skor 38, Indonesia berada di urutan ke-4 negara ASEAN dan urutan 89 dari 180 negara. Artinya, masih kalah dengan Singapura (skor 85), Brunei (skor 63), dan Malaysia (Skor 47).

"Artinya, sejak berdiri pada tahun 2002, kinerja KPK dengan melakukan berbagai operasi tangkap tangan (OTT) ataupun tindakan lainnya yang oleh publik tak jarang dinilai sporadis, terbukti belum maksimal dalam membersihkan Indonesia dari korupsi," ujar Bamsoet.

Pimpinan KPK periode 2019-2023 yang dilantik di Istana Negara antara lain, Ketua KPK Firli Bahuri (Kepolisian), dan para komisioner seperti Alexander Marwata (Komisioner KPK 2015-2019), Lili Pintauli Siregar (advokat), Nurul Ghufron (akademisi), dan Nawawi Pomolango (hakim).

Bamsoet menilai KPK juga harus membangun sinergitas dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan. Bahkan juga ke berbagai lembaga pengawasan lainnya seperti PPATK, BPK, maupun BPKP.

"Pemberantasan korupsi tak bisa dilakukan oleh KPK seorang diri. Hindari show off maupun ego sektoral kelembagaan," katanya.

Mulai periode ini, KPK memiliki Dewan Pengawas yang juga baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Bamsoet memastikan keberadaan dewan itu bukan untuk menghambat kinerja KPK. Melainkan untuk memastikan KPK selalu berada dalam rel dan koridor hukum yang tepat dalam pemberantasan korupsi.

Menurutnya, lima anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang dipilih Presiden Joko Widodo adalah para tokoh dengan rekam jejak luar biasa.

"Siapa yang tak kenal dengan Tumpak Hatorangan Panggabean, mantan pimpinan KPK. Harjono yang Ketua DKPP, Albertina Ho seorang hakim, Artidjo Alkostar mantan Hakim Agung, dan Syamsudin Haris peneliti LIPI. Integritas mereka tak perlu diragukan," katanya.

Menurut dia, penunjukan kelimanya sekaligus menepis anggapan bahwa keberadaan Dewas KPK akan mengebiri kinerja KPK.

"Justru sebaliknya, Dewas akan semakin memperkuat KPK," pungkas Bamsoet.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kemnaker: Tantangan Menjadi Negara Maju Sangat Berat

Menurut Bambang, produktivitas dipandang sebagai indikator penting dalam aktivitas ekonomi.

NASIONAL | 20 Desember 2019

BNN Ciduk 42.000 Tersangka Narkotika Selama 2019

Total barang bukti yang diamankan selama tahun 2019 adalah 112,2 ton ganja, 5,01 ton sabu, 1,3 juta butir ekstasi dan 1,65 juta butir PCC.

NASIONAL | 20 Desember 2019

Pemerintah Diminta Serius Tangani Masalah Perdagangan Manusia

Pemerintah diminta serius menangani kasus perdagangan manusia yang sudah dalam taraf mengkhawatirkan.

NASIONAL | 20 Desember 2019

Kapolda Sumut: Lindungi Generasi Muda Dari Bahaya Narkoba

Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin mengharapkan peran serta dan dukungan masyarakat untuk membantu menekan angka kriminalitas.

NASIONAL | 20 Desember 2019

Purnatugas, Agus Rahardjo Mengaku Punya "Utang" ke PPATK

Utang tersebut berupa data-data dan informasi dari PPATK yang belum ditindaklanjuti seluruhnya oleh KPK saat dipimpin Agus.

NASIONAL | 20 Desember 2019

Kapolda Metro Jaya Naik Jadi Wakapolri

Wakapolri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto yang akan segera memasuki masa pensiun diganti Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono.

NASIONAL | 20 Desember 2019

Baznas Didorong Maksimalkan Potensi Zakat

Anggota Komisi VIII DPR, Lisda Hendrajoni, mendorong Baznas permudah pemberian zakat dengan mengikuti perkembangan teknologi.

NASIONAL | 20 Desember 2019

Mengenang 101 Tahun Jenderal A.H. Nasution, PT Pos Luncurkan Perangko

Tampak hadir mantan Panglima TNI Jenderal Joko Santoso, Jenderal Endriartono Sutartoso, Laksamana Tedjo Edi, Pangkostrad dan lainnya.

NASIONAL | 20 Desember 2019

Tongkat Kepemimpinan KPK Beralih dari Agus Rahardjo kepada Firli Bahuri

Pimpinan KPK Jilid V bersama lima anggota Dewan Pengawas KPK secara bersamaan membacakan Pakta Integritas dan dilanjutkan penandatanganan.

NASIONAL | 20 Desember 2019

Enam Maskapai Ajukan 367 Penerbangan Tambahan di Ngurah Rai

Enam maskapai nasional dan internasional telah mengajukan 367 permohonan penerbangan tambahan di Bandara Ngurah Rai selama musim libur Natal dan Tahun Baru.

NASIONAL | 20 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS