Komisi II DPR Gelar RDP Bahas Tahapan Pilkada Serentak 2020
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Komisi II DPR Gelar RDP Bahas Tahapan Pilkada Serentak 2020

Senin, 30 Maret 2020 | 14:16 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi II DPR mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra kerja. RDP berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020.

"Membicarakan evaluasi pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 sehubungan dengan adanya kondisi darurat akibat Covid-19," kata Wakil Ketua Komisi II Arwani Thomafi kepada wartawan, Senin (30/3/2020).

Mitra kerja yang diundang yakni Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Arwani menegaskan RDP tetap mengacu protokol pencegahan Covid-19.

Arwani menjelaskan, para anggota Komisi II yang hadir dibatasi.

"Rapat akan dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol Covid-19. Rapat di DPR, tapi untuk yang hadir fisik per fraksi dibatasi hanya satu anggota. Sementara lainnya mengikuti secara virtual," ungkap Arwani.

Seperti diketahui, merespons perkembangan pandemi Covid-19, KPU mengeluarkan surat keputusan penundaan tahapan pilkada. Keputusan itu tertuang dalam surat bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman pada 21 Maret 2020.

"Memutuskan, menetapkan penundaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020," bunyi surat keputusan KPU tersebut.

Setidaknya ada empat tahapan Pilkada yang ditunda pelaksanaannya. Pertama, pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) dan masa kerja PPS. Kedua, verifikasi syarat dukungan calon kepala daerah perseorangan. Ketiga, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih. Keempat, tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kurangi Penyebaran Virus Corona, Pemerintah Batasi Pergerakan Mudik

Presiden menyatakan akan membatasi pergerakan orang untuk mencegah penyebaran wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia, terutama pada saat mudik.

NASIONAL | 30 Maret 2020

Pemerintah Didesak Tuntaskan PP Karantina Wilayah

Keselamatan rakyat jauh lebih penting dibandingkan dampak ekonomi akibat Covid-19. Saat ini, sudah banyak aktivitas ekonomi di pusat dan daerah yang lumpuh.

NASIONAL | 30 Maret 2020

Pimpin Paripurna, Puan Janji DPR Akan Fokus Penanganan Corona dan Dampaknya

Selain akanfokus pada penanganan wabah Covid-19, DPR juga akan mencari formulasi untuk membantu pemerintah mengatasi dampak-dampak wabah corona.

NASIONAL | 30 Maret 2020

Arus Mudik Dini Terjadi karena Penghasilan Pekerja Informal Turun Drastis

Banyak pekerja informal di kawasan Jabodetabek terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun drastis akibat terdampak virus corona.

NASIONAL | 30 Maret 2020

Cegah Corona, Jam Malam Diberlakukan di Aceh

Untuk mencegah penyebaran virus corona, Pemprov Aceh akan memberlakukan jam malam (20.30-05.30 WIB) selama status tanggap darurat berlangsung.

NASIONAL | 30 Maret 2020

HMI Sumut Desak Pemda Lakukan Karantina Wilayah

Tutup seluruh akses keluar dan masuk di Sumut.

NASIONAL | 30 Maret 2020

Plt. Gubernur Aceh: Kami Siap Lindungi Tim Medis Covid-19

Dari pemberian insentif hingga bantuan lainnya berupa pemberian APD, pemerintah Aceh menyatakan akan memastikan tenaga medis Covid-19 terlindungi.

NASIONAL | 30 Maret 2020

Yusril Sarankan Pemerintah Terbitkan Perppu Kekarantinaan Kesehatan

Perppu itu harus mengatur kewenangan penanganan wabah Covid-19 diambil alih oleh pemerintah pusat dengan tetap berkoordinasi dengan daerah.

NASIONAL | 30 Maret 2020

Dinkes Aceh Salurkan Rapid Test dan APD ke Sejumlah RS

Dinkes Aceh telah mendistribusikan rapid test corona untuk 37 rumah sakit se-Aceh.

NASIONAL | 30 Maret 2020

Istana: Tidak Ada Karantina Wilayah

Pemerintah menyebutkan belum ada rencana untuk melakukan karantina wilayah untuk mencegah penyebaran Covid-19 semakin meluas di Indonesia.

NASIONAL | 30 Maret 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS