Bawaslu: Perppu Harus Mengakomodasi Pemeriksaan Lewat IT
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Bawaslu: Perppu Harus Mengakomodasi Pemeriksaan Lewat IT

Selasa, 7 April 2020 | 08:45 WIB
Oleh : Robertus Wardi / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan agar salah satu materi yang akan dimuat di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) penundaan Pilkada adalah terkait bolehnya pemeriksaan perkara dengan menggunakan Informasi Teknologi (IT).

Usulan itu berkenan dengan pemanfaatan IT di tengah wabah Covid-19.

"Kami berharap itu bisa masuk dalam muatan Perppu," kata anggota Bawaslu Rahmat Bagja di Jakarta, Selasa (6/4).

Ia menjelaskan, materi lain yang perlu dimuat dalam Perppu adalah terkait jenis-jenis pelanggaran dan prosedur pelanggaran dalam masa penundaan pilkada seperti sekarang.

Alasannya, sekalipun tahapan pilkada ditunda, tetapi pasti ada saja pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Misalnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral.

"Dukungan terhadap calon tertentu dari ASN kan bisa saja terjadi, sekalipun tahapan pilkada ditunda. Nah seperti ini, bagaimana pengaturannya? Ini ruang kosong yang perlu masuk dalam Perppu," jelas Bagja.

Dia berharap leading sector atau pengusul utama dalam Perppu adalah penyelenggara Pemilu yaitu Bawaslu dan KPU. Hal itu agar Perppu efektif digunakan setelah diterbitkan.

"Kami minta pemerintah dan DPR agar penyelenggara sebagai pengusul terhadap Perppu. Supaya komprehensif isi Perppu-nya," tegas Bagja.

Dia mengemukakan meski tahapan Pilkada sudah ditunda, tetapi Bawaslu tetap menggelar sidang. Sidang dilakukan dengan konferensi video.

Sidang digelar terutama untuk memeriksa perkara yang diadukan sebelum tahapan pilkada ditunda.

"Terkait laporan-laporan yang tidak terkait penundan, persidangan tetap dilakuka melalui jaringan telekomunikasi. Sehingga pemohon lakukan gugatan lewat email. Jawaban termohon juga lewat email. Pembuktian saksi dan bukti dilakukan melalui video conference. Walaupan ini tidak diatur dalam UU. Tapi karena begitu urgennya masalah yang ada mau tidak mau ini dilakukan. Apalagi kami kan tidak bisa menolak laporan," tutur Bagja.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Ketua MA Terpilih Harus Utamakan Independensi dan Integritas

Terpilihnya Syarifuddin juga diharapkan dapat menjawab berbagai macam tantangan ataupun yang timbul dalam era digitalisasi seperti saat ini.

NASIONAL | 7 April 2020

DIY Tunda Penyaluran Bantuan Sosial Dampak Covid-19

Karena ada intervensi dari pemerintah pusat, yakni Kemsos, yang juga akan memberikan bantuan sosial bagi mereka yang terdampak,

NASIONAL | 7 April 2020

Pandemi Covid-19, Ratusan Karyawan Hotel di Sulteng Dirumahkan

Tutup karena tidak ada tamu, dan tingkat hunian yang sangat rendah dengan persentase maksimal 10 persen saja.

NASIONAL | 7 April 2020

Sultan HB X: Jangan Paranoid dengan Tenaga Medis yang Tangani Covid-19

Sebagai tenaga medis, pasti sudah menjalani SOP (Standar Operasional Prosedur) jika keluar dari ruang kerjanya.

NASIONAL | 7 April 2020

KY Yakin Syarifuddin Bawa Angin Perubahan di MA

“MA adalah mitra KY, sehingga perlu meningkatkan komitmen dan sinergi agar mampu memberikan harapan para pencari keadilan."

NASIONAL | 7 April 2020

DPR Minta TNI Dilibatkan Penuh Tangani Covid-19

"Pelibatan TNI jangan setengah-setengah di gugus tugas penanganan Covid-19, apalagi TNI juga punya OMSP atau operasi militer selain perang."

NASIONAL | 7 April 2020

DPR Lantik Pengganti Mulfachri Harahap dan Hendrawan

I Gusti Agung Rai Wirajaya dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

NASIONAL | 7 April 2020

Pemprov Banten Anggarkan Rp 975 M untuk Jaring Pengaman Sosial

Dana sebesar itu bersumber dari dana realokasi atau pergeseran anggaran sejumlah program pada APBD Banten 2020.

NASIONAL | 7 April 2020

Kintan Mary, Pembalap Perempuan dengan Sederet Prestasi

Dengan segudang prestasi, Kintan Mary berhasil mematahkan stereotip dunia balap motor hanya dimiliki kaum lelaki.

NASIONAL | 7 April 2020

Pasien Covid-19 Sembuh di Jatim 40, Positif 189 orang

Persentase pasien covid-19 di Jatim, yang sudah dinyatakan sembuh oleh tim medis sampai Senin petang, mencapai 21,6%.

NASIONAL | 7 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS