ICJR Berharap Penghapusan Pidana Mati Dibahas di RKUHP
INDEX

BISNIS-27 496.112 (7.49)   |   COMPOSITE 5571.66 (81.11)   |   DBX 1025.31 (6.73)   |   I-GRADE 161.222 (3.23)   |   IDX30 481.63 (9.32)   |   IDX80 126.239 (2.53)   |   IDXBUMN20 347.718 (10.77)   |   IDXG30 131.769 (1.75)   |   IDXHIDIV20 428.361 (9.36)   |   IDXQ30 139.975 (2.43)   |   IDXSMC-COM 236.298 (3.68)   |   IDXSMC-LIQ 285.496 (7.48)   |   IDXV30 117.12 (3.63)   |   INFOBANK15 959.319 (10)   |   Investor33 418.313 (5.87)   |   ISSI 162.317 (3.18)   |   JII 593.683 (14.31)   |   JII70 203.182 (4.77)   |   KOMPAS100 1131.88 (19.93)   |   LQ45 884.897 (16.77)   |   MBX 1547.61 (24.33)   |   MNC36 311.774 (4.65)   |   PEFINDO25 293.783 (7.19)   |   SMInfra18 273.756 (10.1)   |   SRI-KEHATI 356.906 (5.42)   |  

ICJR Berharap Penghapusan Pidana Mati Dibahas di RKUHP

Selasa, 2 Juni 2020 | 17:43 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berharap, pemerintah bersama dengan DPR dapat melahirkan kebijakan penghapusan hukuman atau pidana mati dalam Rancangan Kitab Perundang-undangan Hukum Pidana (RKUHP). Semua dilakukan agar Indonesia dapat lebih menghormati semangat perikemanusiaan.

"Pemerintah termasuk DPR harus melahirkan kebijakan pidana yang berdasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satunya dapat dimulai dengan RKUHP, yang mewacanakan penghapusan hukuman mati," kata Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus Napitupulu, di Jakarta, Selasa (2/6/2020).

Menurutnya, pendiri bangsa yang juga presiden pertama RI Soekarno telah menyampaikan lima prinsip dasar negara. Masing-masing yaitu Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan prinsip kelima yang menyatakan Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Salah satu prinsip yang kemudian ditekankan Bung Karno adalah prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip Perikemanusiaan (Menselijkheid) menurut Bung Karno adalah jiwa yang merasakan bahwa antara manusia dan manusia lainnya ada hubungannya. Yakni jiwa yang hendak mengangkat/ membedakan jiwa manusia itu lebih tinggi daripada jiwa binatang.

"Perikemanusiaan adalah hasil perkembangan rohani, budaya, dan masyarakat dari tingkat rendah ke tingkat tinggi," ujar Erasmus.

Untuk mengukur sejauh mana prinsip itu ditanamkan, maka Indonesia bisa merujuk kebijakan pidananya. Sebab, dalam konteks kebijakan pidana, salah satu tujuan utama dan paling mendasarnya adalah keadilan.

"Kebijakan pidana yang kita punya di Indonesia rasanya belum menggambarkan jiwa bangsa dan semangat perikemanusiaan yang diinginkan pendiri bangsa," ucapnya.

Dikatakan, pemerintah sebagai penyelenggara negara selama dalam 75 tahun sejak merdeka masih belum bisa sepenuhnya menghadirkan hukum pidana yang mencerminkan prinsip-prinsip negara. Yakni salah satunya untuk mengangkat harkat dan martabat manusia.

"Salah satu pidana yang jelas bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah hukuman mati. Selama hukuman mati masih menjadi satu bentuk sanksi dalam hukum pidana kita, maka Indonesia masih jauh dari cita-cita luhur pendiri bangsa yang terkandung dalam Pancasila," katanya.

Menurutnya, hukuman mati hadir dalam sistem hukum di Indonesia karena alasan rasial dan stigma penjajahan terhadap bangsa Indonesia. Saat itu bangsa Indonesia dianggap tidak dapat diatur dan merupakan bangsa yang tidak bisa dipercaya sehingga perlu tetap diberlakukan hukuman mati.

"Saat ini, Indonesia negara yang merdeka, segala kebijakan berbasis stigma seperti hukuman mati, harusnya dihapuskan. Hukuman mati yang diturunkan oleh penjajah jelas juga tidak menggambarkan kemajuan secara nasional ataupun internasional," ujar Erasmus.

Dirinya mengingatkan, Indonesia sekarang masih menjadi salah satu dari hanya sedikit negara di dunia yang masih mempraktikkan hukuman mati di dalam kebijakan pidanananya. Sedangkan sebanyak 142 negara lainnya sudah menghapus total hukuman mati.

Data olahan tim ICJR dari data Ditjen Pemasyarakatan (2019) dan Database ICJR mengenai hukuman Mati di Indonesia (2020) menunjukkan masih ada sekitar 274 terpidana mati dalam Lapas. Dari jumlah itu sebanyak 60 orang sudah masuk dalam deret tunggu eksekusi mati selama lebih dari 10 tahun.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bengkulu Belum Berencana Terapkan New Normal

Provinsi Bengkulu belum berencana mengajukan izin ke Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pusat untuk menerapkan tatanan kehidupan baru.

NASIONAL | 2 Juni 2020

Memasuki Tatanan Normal Baru, Mendagri Ajak Daerah Berinovasi

Mendagri Tito Karnavian menilai, pemerintah daerah berperan penting dalam menata kehidupan normal baru yang produktif dan aman di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 2 Juni 2020

Cegah Penumpukan di TPS, DPR Minta Pengaturan Jam Pencoblosan

“Memang risiko Pilkada di tengah pandemi seperti sekarang ada tambahan biaya. Besok, kami akan mengadakan rapat lagi dengan pemerintah dan penyelenggara."

NASIONAL | 2 Juni 2020

Pemprov Jambi Percepat Penyaluran Bantuan JPS Covid-19

Pemprov Jambi mengharapkan pemerintah kabupaten dan kota diharapkan bisa mempercepat penyerahan data keluarga penerima bantuan JPS terdampak Covid-19.

NASIONAL | 2 Juni 2020

Indonesia Perlu Pertahankan Sistem Pidana Mati

Hukuman mati dianggap mengacuhkan prinsip perikemanusiaan dan hampir seluruh negara di dunia pun telah menghapus hukuman tersebut.

NASIONAL | 2 Juni 2020

Tatanan Normal Baru Dinilai Menjadi Jalan Tengah

Dengan adanya kebijakan new normal ini, masing-masing pihak harus menyesuaikan, menetapkan basis dasar asumsi kebijakan dan target pencapaian yang baru.

NASIONAL | 2 Juni 2020

Terapi Plasma Konvalesen, Harapan Baru untuk Pasien Covid-19 di Indonesia

Terapi Plasma Konvalesen telah menjadi titik terang bagi penanganan pasien positip Covid-19 di Indonesia.

NASIONAL | 2 Juni 2020

Kejagung Diminta Usut Kasus Tekstil Ilegal Asal Tiongkok

Peredaran tekstil ilegal tanpa membayar bea masuk safeguard itu, selain merugikan keuangan negara, juga mengancam produk tekstil lokal.

NASIONAL | 2 Juni 2020

DMI Jakarta Ikut Arahan Pemprov DKI Terkait Pembukaan Masjid

Menunggu keputusan terkait prosedur tetap.

NASIONAL | 2 Juni 2020

Adaptasi Normal Baru, Jajaran Polri Diminta Humanis

Ketua Komisi III DPR Herman Herry berharap jajaran kepolisian mengedepankan pendekatan humanis menjelang new normal tersebut.

NASIONAL | 2 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS