Pegiat Perlindungan Anak Desak Kemkeu Hapus Aturan Rokok Murah
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Pegiat Perlindungan Anak Desak Kemkeu Hapus Aturan Rokok Murah

Kamis, 4 Juni 2020 | 19:03 WIB
Oleh : Yuliantino Situmorang / YS

Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah pegiat perlindungan anak mendesak pemerintah mencabut peraturan yang membuat rokok dapat dijual murah dan mudah diakses anak-anak. Salah satu beleid yang menciptakan peluang penjualan rokok murah adalah Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Dalam peraturan tersebut, pemerintah membolehkan produsen rokok menjual produknya di bawah 85% dari harga jual eceran (HJE), atau harga banderol, sepanjang dilakukan di kurang dari separuh kantor wilayah pengawasan kantor Bea Cukai (BC) seluruh Indonesia.

Catatan terakhir pemerintah, saat ini terdapat sekitar 98 kantor BC yang dihitung sebagai basis pengawasan. Persoalannya, sebuah kantor pengawasan BC dapat membawahi lebih dari satu kabupaten/kota. Artinya, produsen dapat menjual rokok murah dengan harga di bawah 85% banderol di lebih dari 49 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Ketua Yayasan Lentera Anak Lisda Sundari pun mempertanyakan perlindungan dan pengawasan pemerintah terhadap anak–anak terhadap paparan rokok murah.

“Kami melihat peraturan Bea dan Cukai tentang rokok murah merupakan salah satu penyebab mengapa perokok anak di Indonesia terus meningkat,” kata Lisda di Jakarta (4/6).

Menurut Lisda, saat ini pelajar yang merokok meningkat sampai 40%, anak-anak usia 10-18 tahun itu 9,1% yang merokok. Terdapat keterkaitan yang sangat erat ketika rokok mudah dijangkau karena rokok dijual dengan harga yang murah.

“Saya tentu saja sangat mengkhawatirkan kebijakan ini, yang sudah murah malah ada potongan harga, padahal rokok itu kan bukan kebutuhan pokok yang harus setiap hari di konsumsi, harusnya kalau mau menjual rokok di bawah banderol ya sembako, karena semua orang butuh, kalau rokok itu kan berbahaya,” jelas Lisda.

Pegiat Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Tubagus Haryo Karbyanto menilai, pengawasan yang dilakukan belum mampu menekan peredaran rokok murah.

Menurut dia, aturan menjual rokok di bawah banderol akan bertentangan dengan tujuan negara, visi misi Presiden, dan filosofi pengendalian tembakau.

Selain itu aturan tersebut akan menjadi ancaman bonus demografi dan Pemerintah dianggap gagal dalam menekan prevalensi rokok terutama pada anak-anak.

“Perlu ada langkah hukum untuk mencabut kebijakan rokok murah atau menjual rokok di bawah harga banderol,” ujarnya.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea dan Cukai Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan, tidak ada potongan harga rokok di lapangan.

Menurut Nirwala, HJE merupakan ketetapan sebagai dasar untuk penghitungan cukai dan pajak hasil tembakau. HJE yang baru tidak boleh lebih rendah dari HJE lama, sehingga harus selalu meningkat.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Warga Ajukan Uji Materi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

"Pemohon yang keberatan dengan kehadiran adanya kenaikan iuran dalam Perpres No 64/2020 khususnya Pasal 34 sudah tepat melakukan permohonan ini ke MA."

NASIONAL | 4 Juni 2020

Ketua KPU: Wahyu Pernah Jabat Korwil Papua Barat

Wahyu juga didakwa menerima suap dari Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Rosa Muhammad Thamrin Payapo.

NASIONAL | 4 Juni 2020

Mensos Juliari: Pastikan Rakyat Rasakan Manfaat PKH

Mensos Juliari mengingatkan seluruh pendamping dan koordinator PKH untuk memastikan bansos dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

NASIONAL | 4 Juni 2020

Pandemi Covid-19 Dimanfaatkan Kelompok Tertentu untuk Buat Kisruh

Pemerintah masih fokus menangani pandemi Covid-19.

NASIONAL | 4 Juni 2020

Penguatan Fungsi Intelijen di Tengah Pandemi Covid-19 Dinilai Penting

Pengamat Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Riyanta menilai, penguatan intelijen penting dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 4 Juni 2020

Doni Monardo: Akan Ada Standarisasi Harga Tes PCR

Standarisasi harga tes PCR dibutuhkan agar tidak memberatkan masyarakat yang akan bepergian menggunakan pesawat terbang.

NASIONAL | 4 Juni 2020

New Normal, Ini Syarat dari Indonesia Halal Watch

Indonesia Halal Watch mengimbau agar pengelola pusat perbelanjaan memperhatikan beberapa hal.

NASIONAL | 4 Juni 2020

Tiga Hari Beruntun, Bengkulu Nihil Pertambahan Kasus Positif Covid-19

Dalam tiga hari terakhir tak ada pertambahan kasus positif virus atau Covid-19 di Provinsi Bengkulu, alias nihil.

NASIONAL | 4 Juni 2020

Aspri Imam Nahrawi Dituntut 9 Tahun Penjara

Jaksa meyakini Ulum terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai total sekitar Rp 20 miliar.

NASIONAL | 4 Juni 2020

Pelaksanaan New Normal Harus dengan Protokol Kesehatan

Kuncinya adalah dalam pola kehidupan normal baru (new normal), setiap masyarakat menjalankan protokol kesehatan yang ketat.

NASIONAL | 4 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS