Komnas HAM Cemas Kasus Paniai Bernasib Sama dengan Pelanggaran HAM Berat Lainnya
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Komnas HAM Cemas Kasus Paniai Bernasib Sama dengan Pelanggaran HAM Berat Lainnya

Kamis, 4 Juni 2020 | 19:24 WIB
Oleh : Robert Wardy / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua, bakal mengalami hal yang sama dengan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang ada selama ini seperti tragedi Semanggi I dan II, kasus penembakan mahasiswa Trisaksi, kasus Tanjung Priok, dan sebagainya.

Hal itu karena dua kali hasil penyelidikan diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun, dua kali juga Kejagung mengembalikan dengan alasan yang sama yaitu masalah administrasi yang kurang lengkap.

Padahal, Komnas HAM sudah melengkapi seluruh berkas dan penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM sangat lengkap, utuh dan detail.

"Pengembalian berkas yang kedua dengan subtansi argumentasi yang mirip dengan yang pertama merupakan sinyalemen kuat bahwa kasus Paniai akan mengalami nasib yang sama dengan kasus pelanggaran berat HAM lainnya," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (4/6/2020).

Ia melihat kasus Paniai berpotensi seperti kasus pelanggaran HAM berat lainnya yang mengarah menjadi impunitas atau kekebalan bagi pelaku. Kasus itu akan menjadi utang keadilan bagi negara ini sampai kapan pun.

Dia meminta Presiden Jokowi memberikan keputusan politik dan hukum untuk memastikan kasus Paniai diproses sesuai dengan prinsip HAM. Apalagi lagi masalah pengungkapan kasus Paniai merupakan janji Presiden Jokowi sendiri yang secara langsung disampaikan di depan masyarakat Papua pada Desember 2014.

"Hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat kasus Paniai 2014 sepatutnya dimaknai oleh Presiden sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan kasus tersebut secara adil sebagaimana dijanjikan oleh Presiden. Proses yang sebelumnya telah dilakukan oleh Menkopolhukam, TNI, dan Kepolisian RI atas kasus Paniai terbukti tidak dapat menghadirkan keadilan sesuai dengan prinsip HAM," jelas Damanik.

Komisioner Komnas HAM lainnya, Choirul Anam menjelaskan penyelesaian kasus Paniai sebagai kesempatan bagi Presiden Jokowi untuk menepati janji keadilan berdasarkan skema proses hukum pelanggaran HAM yang berat.

Presiden harus memastikan proses penyidikan berjalan dan bekerja secara independen serta profesional sesuai dengan prinsip HAM. Presiden juga harus memerintahkan bahwa siapapun yang terkait kasus Paniai agar bersikap kooperatif dan semua dokumen berhubungan dengan itu dibuka.

"Presiden harus menegaskan bahwa siapapun yang mencoba menghalang-halangi proses hukum atas kasus Paniai agar ditindak secara hukum," kata Anam.

Dia meminta Presiden Jokowi harus menegaskan bahwa jika sampai batas waktu tertentu tidak ada proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dapat memerintahkan pembentukan tim penyidik dan penuntut independen.

Hal itu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang berisi tokoh-tokoh kredibel.

Kemudian Presiden Jokowi dapat membuat kebijakan negara untuk memperkuat kewenangan Komnas HAM agar Komnas HAM melakukan penyidikan dan penuntutan atas kasus pelanggaran HAM sehingga kepastian hukum atas proses pengungkapan kebenaran dan penegakan keadilan dapat dilakukan.

Menurutnya, Komnas HAM telah melakukan pemeriksaan terhadap 26 orang saksi, meninjau dan memeriksa TKP di Enarotali, Kabupaten Paniai, memeriksa berbagai dokumen, melakukan diskusi dengan beberapa ahli, serta mengumpulkan informasi yang menunjang pengungkapan peristiwa tersebut.

Dokumen hukum hasil penyelidikan kasus Paniai menyimpulkan bahwa peristiwa Paniai 2014 sebagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat telah lengkap, baik dari aspek kebijakan maupun dari aspek konstruksi peristiwa.

Sebagaimana diketahui, Kejagung mengembalikan hasil penyelidikan Komnas HAM yang kedua pada 20 Mei. Kejagung sebelumnya pernah mengembalikan hasil penyelidikan Komnas HAM tanggal 19 Maret lalu. Padahal di berkas kedua, Komnas HAM sudah menyampaikan hasil penyelidikan yang telah diberi catatan oleh Kejagung.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Panglima TNI Apresiasi Muhammadiyah dalam Penanganan Covid-19

"Upaya ini tentunya juga membutuhkan peran organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah yang memiliki basis umat yang besar di seluruh Indonesia."

NASIONAL | 4 Juni 2020

Politikus PDIP Tak Khawatir Isu Pemakzulan Presiden

"Proses pemakzulan presiden cukup sulit. Bahkan bagi saya, dengan konfigurasi koalisi partai politik saat ini proses pemakzulan presiden nyaris tak mungkin."

NASIONAL | 4 Juni 2020

Pilkada di Tengah Pandemi, Ombudsman Ingatkan Bentuk Regulasi Protokol Kesehatan

Ombudsman mengingatkan pemerintah mengakomodir kebutuhan pilkada di tengah pandemi Covid-19 dalam suatu regulasi yang mengikat

NASIONAL | 4 Juni 2020

Pegiat Perlindungan Anak Desak Kemkeu Hapus Aturan Rokok Murah

“Kami melihat peraturan Bea dan Cukai tentang rokok murah merupakan salah satu penyebab mengapa perokok anak di Indonesia terus meningkat."

NASIONAL | 4 Juni 2020

Warga Ajukan Uji Materi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

"Pemohon yang keberatan dengan kehadiran adanya kenaikan iuran dalam Perpres No 64/2020 khususnya Pasal 34 sudah tepat melakukan permohonan ini ke MA."

NASIONAL | 4 Juni 2020

Ketua KPU: Wahyu Pernah Jabat Korwil Papua Barat

Wahyu juga didakwa menerima suap dari Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Rosa Muhammad Thamrin Payapo.

NASIONAL | 4 Juni 2020

Mensos Juliari: Pastikan Rakyat Rasakan Manfaat PKH

Mensos Juliari mengingatkan seluruh pendamping dan koordinator PKH untuk memastikan bansos dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

NASIONAL | 4 Juni 2020

Pandemi Covid-19 Dimanfaatkan Kelompok Tertentu untuk Buat Kisruh

Pemerintah masih fokus menangani pandemi Covid-19.

NASIONAL | 4 Juni 2020

Penguatan Fungsi Intelijen di Tengah Pandemi Covid-19 Dinilai Penting

Pengamat Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Riyanta menilai, penguatan intelijen penting dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 4 Juni 2020

Doni Monardo: Akan Ada Standarisasi Harga Tes PCR

Standarisasi harga tes PCR dibutuhkan agar tidak memberatkan masyarakat yang akan bepergian menggunakan pesawat terbang.

NASIONAL | 4 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS