Pakai Pendekatan Perang, Substansi Perpres Teroris Berbahaya
INDEX

BISNIS-27 450.657 (-2.63)   |   COMPOSITE 5126.33 (-26.49)   |   DBX 964.304 (-0.19)   |   I-GRADE 140.573 (-0.75)   |   IDX30 429.149 (-2.2)   |   IDX80 113.629 (-0.31)   |   IDXBUMN20 294.159 (-2.49)   |   IDXG30 119.586 (-0.66)   |   IDXHIDIV20 382.889 (-3.09)   |   IDXQ30 125.935 (-1.22)   |   IDXSMC-COM 219.954 (-0.25)   |   IDXSMC-LIQ 256.971 (-1.1)   |   IDXV30 106.718 (-0.07)   |   INFOBANK15 842.264 (-5.44)   |   Investor33 375.573 (-1.87)   |   ISSI 150.643 (-0.08)   |   JII 545.954 (1.33)   |   JII70 186.804 (0.25)   |   KOMPAS100 1025.81 (-5.25)   |   LQ45 790.454 (-4.02)   |   MBX 1419.3 (-8.37)   |   MNC36 282.56 (-2.55)   |   PEFINDO25 281.129 (-1)   |   SMInfra18 242.071 (-0.08)   |   SRI-KEHATI 317.648 (-1.45)   |  

Pakai Pendekatan Perang, Substansi Perpres Teroris Berbahaya

Jumat, 5 Juni 2020 | 18:45 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme akan memberikan kewenangan yang luar biasa kepada TNI dalam menangani aksi terorisme di Indonesia. Padahal, sesuai Undang-Undang (UU), dalam mengatasi terorisme harus menggunakan pendekatan atau perspektif tindak pidana.

“Dalam konteks terorisme, seharusnya perpektifnya adalah suatu tindak pidana. Di UU disebut tindak pidana terorisme, maka pendekatannya pendekatan hukum,” kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Ali Safaat dalam Diskusi Nasional bertema "Kupas Tuntas Kontroversi Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme" di Jakarta, Jumat (5/6/2020).

Ia mengingatkan, saat ini UU Tindak Pidana Terorisme perspektifnya adalah penegakan hukum, bukan perang atau tindakan militer. Oleh karena itu kerangka pemberantasan yang dilakukan adalah tindak pidana dan peran utama tetap pada penegak hukum.

"Tugas TNI bersifat perbantuan apabila diperlukan dan melihat bentuk dan eskalasi ancaman. Subtansi perpres framenya justru banyak mengambil dari UU TNI, bukan UU tindak pidana terorisme," ucapnya.

Dicontohkan, seperti yang ada di Pasal 2 Rancangan Perpres yang berasal dari Pasal 6 UU TNI dalam konteks alat pertahanan negara. Seharusnya jika diperlukan Perpres, maka harus menggunakan frame UU Pemberantasan Terorisme.

"Subtansinya justru tidak melaksanakan model atau pendekatan UU tindak pidana terorisme. Di situ penangkalan yang dilakukan juga meliputi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan," kata Ali.

Dengan adanya kondisi itu, diyakini jika Perpres tersebut disahkan maka akan sangat mungkin berbenturan dengan UU Tindak Pidana terorisme.

Di dalam Perpres tersebut juga tidak ada batasan untuk bentuk dan eskalasi terorisme dalam tingkat seperti apa. Penyelenggara hanya disebutkan satuan operasi khusus dan atau satuan TNI lainnya.

Dari sisi penindakan, kata dia, adanya aksi teror juga bisa dilakukan TNI secara langsung. TNI berdasarkan perintah dari presiden bisa langsung melakukan penindakan aksi terorisme.

"Ini bisa berbenturan dengan kepolisian. Ruang lingkup penindakan juga sangat luas. Ini sangat berbahaya," ucapnya.
Menurutnya, TNI yang disiapkan untuk perang tentu mempunyai parameter yang berbeda dengan penegakkan hukum. Semuaini akan mengalami masalah, utamanya dalam bidang pembuktian.

"Perpres itu napasnya tidak memiliki napas pemberantasan tindak pidana terorisme, tetapi perspektif perang yang ada di UU TNI. Ketika penindakan dilakukan dengan pendekatan perang justru akan menimbulkan spiral kekerasan,” kata Ali.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemprov Jateng Mulai Terapkan Sistem Kerja Normal Baru

Pintu masuk dan keluar gedung yang sebelumnya sama saja, kini dipisahkan. Para petugas dari dinas kesehatan menggunakan thermometer gun.

NASIONAL | 5 Juni 2020

John Palinggi: Hentikan Kebiasaan Mencaci Maki Orang Lain

Belum tentu yang suka menghina-hina kalau dikasih kepercayaan memimpin bangsa ini bisa berbuat lebih baik.

NASIONAL | 5 Juni 2020

Setara Institute Sesalkan Penghapusan Aplikasi Kitab Suci Injil Minangkabau

"Permintaan Gubernur Sumbar bisa menjadi preseden buruk, sebab di kemudian hari kemungkinan akan digunakan oleh kelompok yang tidak menghargai kemajemukan."

NASIONAL | 5 Juni 2020

Masjid di Kota Jambi Terapkan Protokol Covid-19 Secara Ketat

Sebagian besar masjid di Kota Jambi sudah melaksanakan salat berjamaah, Jumat (5/6/2020) menyusul relaksasi pembatasan sosial.

NASIONAL | 5 Juni 2020

Ganjar Jumatan Pertama di Tengah-tengah Pandemi Covid-19

Pelaksanaan salat Jumat di Gradhika Bhakti Praja tersebut menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Jamaah yang diperbolehkan ikut dibatasi hanya 100 orang.

NASIONAL | 5 Juni 2020

New Normal di Sumut Mulai 1 Juli 2020

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) masih melakukan pematangan konsep new normal yang rencananya dilaksanakan 1 Juli 2020.

NASIONAL | 5 Juni 2020

DPD Khawatir Pilkada Tidak Akan Berkualitas

“Penyelenggaraan Pilkada termasuk tahapannya di tengah pandemi Covid-19 dikhawatirkan akan merusak makna dan kualitas demokrasi."

NASIONAL | 5 Juni 2020

Politikus PKS Minta Anies Perkuat Pengawasan PSBB Transisi

Anies Baswedan diminta tanggap dengan segera menyiapkan sarana pendukung pelaksanaan protokol kesehatan di semua tempat.

NASIONAL | 5 Juni 2020

Era Normal Baru, Ini 6 Strategi Indonesia Bisa Kembali Sehat

"Dengan memperhatikan enam pedoman strategi di era normal baru, diharapkan Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara isu kesehatan dan isu ekonomi."

NASIONAL | 5 Juni 2020

Gandeng Kanada, Kabupaten Klungkung Dorong Kesejahteraan UMKM

Bupati Suwirta berharap program RIF dapat membantu inovasi Rumah Keong.

NASIONAL | 5 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS