Perpres TNI Tumpas Teroris Bisa Bawa Indonesia ke Zaman Orba
INDEX

BISNIS-27 448.452 (2.34)   |   COMPOSITE 5112.19 (31.86)   |   DBX 973.986 (8.67)   |   I-GRADE 139.714 (1.48)   |   IDX30 428.304 (2.58)   |   IDX80 113.764 (0.56)   |   IDXBUMN20 291.927 (3.17)   |   IDXG30 119.182 (0.2)   |   IDXHIDIV20 379.228 (3.03)   |   IDXQ30 124.656 (0.92)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.7)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (-0.32)   |   IDXV30 107.478 (0.14)   |   INFOBANK15 831.648 (11.11)   |   Investor33 374.125 (2.2)   |   ISSI 151.171 (0.09)   |   JII 550.867 (-0.37)   |   JII70 188.056 (-0.11)   |   KOMPAS100 1022.34 (4.05)   |   LQ45 789.815 (4.4)   |   MBX 1412.7 (8.24)   |   MNC36 280.331 (1.41)   |   PEFINDO25 282.464 (2.47)   |   SMInfra18 241.575 (1.13)   |   SRI-KEHATI 316.512 (2.46)   |  

Perpres TNI Tumpas Teroris Bisa Bawa Indonesia ke Zaman Orba

Jumat, 5 Juni 2020 | 18:50 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komnas HAM Choirul Anam berharap DPR menolak Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme. Perpres tersebut dinilainya dapat membawa Indonesia kembali kepada masa Orde Baru (Orba), di mana ada keterlibatan TNI di dalam upaya penegakkan hukum di Indonesia.

“Kami di Komnas HAM, sikapnya pertama kami sarankan DPR pertimbangannya menolak Perpres tersebut dan mendengarkan suara publik,” kata Choirul dalam Diskusi Nasional bertema "Kupas Tuntas Kontroversi Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme" di Jakarta, Jumat (5/6/2020).

Komnas HAM berharap dalam pemberantasan terorisme tidak ada pendekatan lain selain pendekatan hukum. Jika tidak, maka akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Perpres kita tidak mau yang namanya pendekatan hukum menjadi pendekatan yang lain. Sejak awal dikatakan terorisme merupakan tindak pidana. Kalau pendekatannya paradigma lama, yang diinginkan pendekatan militer," ucapnya.

Pascareformasi, amanat UU dengan tegas menyebutkan, TNI bertugas di dalam bidang pertahanan. Yakni sebagai kekuatan perang, kedaulatan, keutuhan wilayah keselamatan bangsa. Sedangkan kepolisian lebih kepada perspektif keamanan, yaitu ketertiban dan penegakkan hukum, hak dan kebebasan warga negara.

Dalam perspektif tersebut, artinya TNI adalah kekuatan yang bertanggung jawab dalam pertahanan dan polri bertanggung jawab dalam bidang keamanan.

Komnas HAM melihat, ada sejumlah kondisi yang cukup berbahaya jika Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme benar-benar disahkan. Pertama Perpres tersebut akan menyeret Indonesia ke dalam tipologi militer persis di zaman Orde Baru.

"Perpres itu wajahnya operasi yang dilakukan militer. Operasi yang diinginkan TNI adalah operasi permanen," ujarnya.
Padahal, di negara lain, pelibatan tentara dalam pemberantasan teroris memang sangat dimungkinkan. Tetapi tentunya dalam skala dan ukuran yang jelas.

"Itu yang namanya bersifat tidak permanen. Penyelidikan, penyelidikan tidak boleh dilakukan tentara. Padahal kepolisian sendiri, melakukan penyadapan saja butuh izin pengadilan, di perpres ini TNI tidak butuh izin. Tidak ada kontrol apapun, itu sangat berbahaya," ungkapnya.

Selain itu, di perpres tersebut TNI juga nampak jelas tidak mau di bawah koordinasi dengan polisi. Artinya, Perpres tersebut memiliki watak tidak mau diawasi dan kondisi itu bisa bersifat permanen.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pakai Pendekatan Perang, Substansi Perpres Teroris Berbahaya

“Dalam konteks terorisme, seharusnya perpektifnya adalah suatu tindak pidana. Di UU disebut tindak pidana terorisme, maka pendekatannya pendekatan hukum.”

NASIONAL | 5 Juni 2020

Pemprov Jateng Mulai Terapkan Sistem Kerja Normal Baru

Pintu masuk dan keluar gedung yang sebelumnya sama saja, kini dipisahkan. Para petugas dari dinas kesehatan menggunakan thermometer gun.

NASIONAL | 5 Juni 2020

John Palinggi: Hentikan Kebiasaan Mencaci Maki Orang Lain

Belum tentu yang suka menghina-hina kalau dikasih kepercayaan memimpin bangsa ini bisa berbuat lebih baik.

NASIONAL | 5 Juni 2020

Setara Institute Sesalkan Penghapusan Aplikasi Kitab Suci Injil Minangkabau

"Permintaan Gubernur Sumbar bisa menjadi preseden buruk, sebab di kemudian hari kemungkinan akan digunakan oleh kelompok yang tidak menghargai kemajemukan."

NASIONAL | 5 Juni 2020

Masjid di Kota Jambi Terapkan Protokol Covid-19 Secara Ketat

Sebagian besar masjid di Kota Jambi sudah melaksanakan salat berjamaah, Jumat (5/6/2020) menyusul relaksasi pembatasan sosial.

NASIONAL | 5 Juni 2020

Ganjar Jumatan Pertama di Tengah-tengah Pandemi Covid-19

Pelaksanaan salat Jumat di Gradhika Bhakti Praja tersebut menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Jamaah yang diperbolehkan ikut dibatasi hanya 100 orang.

NASIONAL | 5 Juni 2020

New Normal di Sumut Mulai 1 Juli 2020

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) masih melakukan pematangan konsep new normal yang rencananya dilaksanakan 1 Juli 2020.

NASIONAL | 5 Juni 2020

DPD Khawatir Pilkada Tidak Akan Berkualitas

“Penyelenggaraan Pilkada termasuk tahapannya di tengah pandemi Covid-19 dikhawatirkan akan merusak makna dan kualitas demokrasi."

NASIONAL | 5 Juni 2020

Politikus PKS Minta Anies Perkuat Pengawasan PSBB Transisi

Anies Baswedan diminta tanggap dengan segera menyiapkan sarana pendukung pelaksanaan protokol kesehatan di semua tempat.

NASIONAL | 5 Juni 2020

Era Normal Baru, Ini 6 Strategi Indonesia Bisa Kembali Sehat

"Dengan memperhatikan enam pedoman strategi di era normal baru, diharapkan Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara isu kesehatan dan isu ekonomi."

NASIONAL | 5 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS