Tanpa Surat Lolos Sensor, KPI Pertanyakan Alasan Gandeng Netfix
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Tanpa Surat Lolos Sensor, KPI Pertanyakan Alasan Gandeng Netfix

Kamis, 25 Juni 2020 | 15:13 WIB
Oleh : Yuliantino Situmorang / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mempertanyakan langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menjalin kemitraan dengan Netflix dalam penyediaan konten bagi program siaran Belajar Dari Rumah (BDR) yang disiarkan TVRI.

Padahal, belum ada regulasi yang memadai tentang pengaturan konten serta pengenaan pajak bagi transaksi yang dilakukan oleh provider VOD streaming tersebut.

"Kemdikbud juga perlu memikirkan upaya mencegah dampak negatif dari konten hiburan melalui provider VOD global," kata Komisioner KPI Hardly Stefano Pariela seperti keterangan tertulis yang diterima SP, Kamis (25/6/2020).

Dia menuturkan, tayangan VOD Netflix asal Amerika Serikat tersebut tidak melalui proses yang sama dengan distribusi film melalui jaringan bioskop dan televisi terestrial yang harus mendapatkan Surat Tanda Lolos Sensor (STLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF).

Penetrasi film melalui layanan VOD secara streaming dapat dilakukan secara bebas tanpa melalui standar yang berlaku di Indonesia.

"Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait standar tersebut, yaitu sensitivitas terkait isu Suku, Agama, Ras, Antargolongan (SARA), muatan kekerasan, dan batasan tampilan seksualitas," jelasnya.

Dia mencatat terdapat beberapa film yang pernah dilarang beredar di Indonesia antara lain Teeth (2007) yang mengandung muatan kekerasan secara berlebihan, Noah (2014) dinilai kontroversial dari sudut pandang agama, dan Fifty Shades of Grey (2015) terkait isu seksualitas.

Selain STLS, film yang telah tayang di bioskop juga harus memenuhi Standar Program Siaran (SPS) ketika akan ditayangkan melalui stasiun televisi. STLS yang dikeluarkan LSF maupun pemenuhan SPS yang diawasi KPI dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada khalayak dari muatan negatif yang terdapat di film.

"Kemdikbud perlu duduk bersama dengan LSF dan KPI untuk merumuskan pengaturan dan pengawasan film yang dapat diakses melalui VOD streaming," ujar dia.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jokowi: Manajemen Krisis Kesehatan dan Ekonomi Harus Seimbang

“Oleh sebab itu, dalam mengelola manajemen krisis ini, rem dan gas ini harus betul-betul seimbang,” kata Jokowi.

NASIONAL | 25 Juni 2020

KPU dan Bawaslu Ajukan Tambahan Anggaran ke DPR

KPU mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 696,6 miliar dan Bawaslu mengajukan perubahan anggaran sebesar Rp 699 miliar.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Kepala BKN: Banyak Pekerjaan Hilang Akibat Pandemi Covid-19

Ke depan diperlukan evaluasi kembali jabatan yang dibutuhkan dan tidak.

NASIONAL | 25 Juni 2020

70% Warga Jatim Tak Pakai Masker

Jokowi juga mengajak semua tokoh agama dan masyarakat di Jawa Timur untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Harimau Sumatera Tewas Diduga Akibat Diracun

Konflik masyarakat dengan harimau di Desa Rantau Panjang, sudah terjadi selama bertahun - tahun.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Putusan soal Siaran FTA Tanpa Izin Dinilai Beri Kepastian Hukum

"Setiap putusan yang mencerminkan hadirnya kepastian hukum dan keadilan bagi yang berhak selalu pantas untuk disyukuri."

NASIONAL | 25 Juni 2020

Divonis 12 Tahun Penjara, Penusuk Wiranto Tak Ajukan Banding

Abu Rara langsung menerima vonis 12 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (25/6/2020).

NASIONAL | 25 Juni 2020

Pedagang Pasar Tradisional Palu Jalani Rapid Test Covid-19

Sebanyak 40 warga menjalani rapid test dengan hasil negatif.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Polri: Teroris Kalimantan Tiga Kali Latihan Perang

"Rahman telah mengikuti idad (latihan para militer) sebanyak tiga kali bersama dengan Tahliz dan sembilan orang lainnya."

NASIONAL | 25 Juni 2020

Covid-19 di Jatim, Jokowi: Tidak Bisa Surabaya Sendiri

Surabaya Raya adalah wilayah aglomerasi yang harus dijaga terlebih dahulu.

NASIONAL | 25 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS