Komisi VI Pertanyakan Tunggakan Utang Pemerintah Rp 45 Triliun ke PLN
INDEX

BISNIS-27 448.146 (-0.92)   |   COMPOSITE 5091.82 (10.35)   |   DBX 966.643 (4.95)   |   I-GRADE 139.941 (-0.19)   |   IDX30 428.154 (-1.48)   |   IDX80 113.358 (-0.09)   |   IDXBUMN20 291.199 (-0.02)   |   IDXG30 119.599 (-0.63)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-1.43)   |   IDXQ30 124.629 (-0.42)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.25)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.24)   |   IDXV30 107.251 (-0.03)   |   INFOBANK15 832.7 (-0.92)   |   Investor33 373.408 (-0.42)   |   ISSI 150.953 (-0.04)   |   JII 549.986 (-1.27)   |   JII70 187.543 (-0.07)   |   KOMPAS100 1019.5 (-0.12)   |   LQ45 788.563 (-1.51)   |   MBX 1407.83 (2.21)   |   MNC36 279.661 (-0.32)   |   PEFINDO25 277.129 (3.76)   |   SMInfra18 242.149 (-1.27)   |   SRI-KEHATI 316.134 (-0.44)   |  

Komisi VI Pertanyakan Tunggakan Utang Pemerintah Rp 45 Triliun ke PLN

Kamis, 25 Juni 2020 | 15:56 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi VI DPR memberi perhatian kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang kondisinya kesusahan sebagai dampak pandemi Covid-19 dan memiliki piutang Rp 45 triliun lebih yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Indonesia.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mempertanyakan langsung soal kondisi PLN seandainya hingga Oktober mendatang, pemerintah tak kunjung membayar utang tersebut.

"Pak Dirut yakin PLN enggak bangkrut Oktober?" kata Aria Bima, dalam rapat dengan Direksi PLN, Kamis (25/6/2020).

Di dalam rapat itu, Direktur Utama PT PLN Zulkifli Zaini tak menutupi soal utang kompensasi yang belum dibayarkan pemerintah kepada PLN, dengan total mencapai Rp 45,42 triliun. Utang itu merupakan kompensasi tarif selama dua tahun karena tidak ada kenaikan listrik. Pada 2018 angkanya mencapai Rp 23,17 triliun, dan pada 2019 senilai Rp 22,25 triliun.

Sebenarnya, utang itu masih bertambah Rp 3 triliun lagi seandainya PLN menagihkan pelaksanaan kebijakan Pemerintah memberikan diskon listrik gratis ke 24 juta pelanggan 450 VA dan diskon ke 7 juta pelanggan 900 VA selama 3 bulan pandemi Covid-19.

Zulkifli mengatakan, pihaknya memang berharap agar Pemerintah bisa segera mencairkan pembayaran utang tersebut.

"Insyaallah dengan dana Rp 45 triliun ini. Dengan masuknya dana tersebut operasional PLN akan aman sehingga secara operasional kami tetap dapat memberikan pelayanan dan berkualitas," kata Zulkifli.




BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Survei SMRC: Mayoritas Setuju Kebijakan Transisi Menuju Normal Baru

Sebanyak 80 persen setuju dengan pemerintah yang memulai kebijakan transisi menuju kehidupan normal baru, walaupun kasus penularan Covid-19 belum menurun.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Tjahjo: Penerapan Manajemen Talenta ASN Dinilai Penting

Pemerintah kini harus mengembangkan sistem kerja yang fleksibel. ASN bisa bekerja paruh waktu, pilihan waktu, dan tempat.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Birokrasi Kelas Dunia Sulit Terwujud Tanpa ASN Unggul

"Pada 2024 pemerintah ingin birokrasi kelas dunia, tapi itu tidak akan terwujud kalau ASN tidak unggul, tidak cerdas, punya inovasi, dan lain-lain."

NASIONAL | 25 Juni 2020

Aturan Pelaksanaan Normal Baru Harus Jelas dan Terpadu

"Transisi normal baru saat pandemi, yang terpenting adalah pencegahan Covid-19 yaitu protokol kesehatan harus diperkuat."

NASIONAL | 25 Juni 2020

Jokowi Instruksikan Kepala Daerah Buat Kebijakan Berdasarkan Data Ilmiah dan Pakar

“Jangan kita membuat kebijakan, membuat policy, tanpa melihat data tanpa mendengarkan saran dari para pakar. Ini berbahaya."

NASIONAL | 25 Juni 2020

Tanpa Surat Lolos Sensor, KPI Pertanyakan Alasan Gandeng Netfix

"Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait standar tersebut yaitu sensitivitas terkait isu SARA, muatan kekerasan, dan batasan tampilan seksualitas."

NASIONAL | 25 Juni 2020

Jokowi: Manajemen Krisis Kesehatan dan Ekonomi Harus Seimbang

“Oleh sebab itu, dalam mengelola manajemen krisis ini, rem dan gas ini harus betul-betul seimbang,” kata Jokowi.

NASIONAL | 25 Juni 2020

KPU dan Bawaslu Ajukan Tambahan Anggaran ke DPR

KPU mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 696,6 miliar dan Bawaslu mengajukan perubahan anggaran sebesar Rp 699 miliar.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Kepala BKN: Banyak Pekerjaan Hilang Akibat Pandemi Covid-19

Ke depan diperlukan evaluasi kembali jabatan yang dibutuhkan dan tidak.

NASIONAL | 25 Juni 2020

70% Warga Jatim Tak Pakai Masker

Jokowi juga mengajak semua tokoh agama dan masyarakat di Jawa Timur untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan.

NASIONAL | 25 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS