Din Syamsuddin Usulkan Jokowi Bentuk Zaken Kabinet
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Din Syamsuddin Usulkan Jokowi Bentuk Zaken Kabinet

Selasa, 30 Juni 2020 | 10:33 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komite Pengarah Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) Din Syamsuddin mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk kabinet ahli atau Zaken Kabinet untuk mengatasi berbagai persoalan yang melanda Indonesia.

Usulan tersebut disampaikan mengomentari menguatnya isu perombakan atau reshuffle kabinet pasca Jokowi mengutarakan kekecewaannya kepada sejumlah kementerian yang dianggap tidak maksimal dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Kinerja kabinet yang buruk hanya dapat diatasi dengan pembentukan Kabinet Ahli (Zaken Kabinet) dengan menempatkan anak-anak bangsa yang mumpuni dan berintegritas," kata Din Syamsuddin, di Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Saat ini, diingatkan Din, Presiden Jokowi sebaiknya menghindari pertimbangan balas jasa dan bagi kursi. Namun diganti dengan orientasi pada meritokrasi dan kesesuaian seseorang pada tempatnya.

"Kekesalan dan kemarahan Presiden Jokowi terhadap menteri berkinerja buruk, dan janji reshuffle kabinet sudah disampaikan secara terbuka kepada rakyat. Maka rakyat akan menunggu realisasinya," ujar mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.

Menurutnya, selain menteri yang berkinerja buruk, menteri-menteri yang angkuh dan cenderung menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi memang dalah kerugian politik bagi Presiden.

Selain itu, dalam beberapa poin usulannya, Din juga berharap dalam menghadapi masalah bangsa seperti musibah Covid-19, dibutuhkan kebersamaan seluruh elemen bangsa.

"Tidak ada salahnya untuk mendengar aspirasi rakyat, apalagi yang kritis. Karena boleh jadi dalam kritik itu ada solusi yg bersifat konstruktif. Salah adanya jika aspirasi itu dibungkam, baik dengan penyebaran agitasi dan fitnah oleh para buzzer bayaran, ataupun kriminalisasi rakyat kritis dengan menggunakan kekuasaan," ungkapnya.

Saat ini, dalam suasana penuh keprihatinan juga perlu menghindari kebijakan yang kontroversial, apalagi sampai melanggar Konstitusi. Dirinya menyarankan sebaiknya pemerintah dapat menunda terlebih dulu kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat.

"Tunda dulu pembentukan Undang-Undang dan kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat, tidak berpihak kepada rakyat banyak, dan apalagi hanya memberi keuntungan kepada segelintir pengusaha," kata Din.

Di samping itu Presiden juga perlu memastikan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan sesuai dengan nilai-nilai dasar dalam Pancasila dan UUD 1945. Setiap gejala dan gelagat penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 harus segera dicegah.

"Adalah arif bijaksana jika Presiden Jokowi dapat mengambil hal terbaik dari para pendahulunya, yang dengan segala kekurangan dan kelebihan masing-masing, mereka secara relatif menampilkan kenegarawanan," kata Din.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mantan Dirjen Otda: Pergantian Kabinet Harus Segera Dilakukan

Para menteri yang dipilih nanti harus benar-benar berkualitas dan sesuai bidangnya. Jangan menempatkan orang hanya karena balas jasa politik.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Pengamat: Ada Tiga Pos Kementerian yang Patut Diganti

Lambannya kinerja tidak bisa melulu dilihat sebagai kegagalan para menteri. Kelambanan juga karena presiden yang selalu menekankan agar tidak membuat gaduh.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Penyuap Bupati Bengkalis Dituntut 10 Tahun Penjara

Direktur PT Mitra Bungo Abadi, Makmur alias Aan dituntut dengan hukuman 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 800 juta subsider 6 bulan kurungan.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Komisi II DPR Undang Sejumlah Pakar Matangkan RUU Pemilu

Pakar yang diundang di antaranya Kacung Marijan, Topo Santoso, Titi Anggraini, Valina Singka, Philips J Vermonte, Din Syamsuddin, Ramlan Surbakti, August Mellaz

NASIONAL | 30 Juni 2020

DPD: Lanjutan Pilkada Harus Utamakan Keselamatan Masyarakat

“Pandemi Covid-19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Kemudian meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana."

NASIONAL | 30 Juni 2020

11 WNA Penyerang Polisi Tidak Punya Izin Tinggal

Meski dititipkan kepada pihak imigrasi, proses hukum tetap berjalan.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Andreas Nico Dua Kali Kampiun di IOXC Kempora

Andreas Nico berhasil menjadi kampiun dua tahun berturut-turut di IOXC kategori freestyle basket yang digelar oleh Kempora.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Ini Cara Deni TX Majukan Skateboard Indonesia

Pemain skateboard Deni TX kini fokus mengajarkan keahliannya kepada anak muda Indonesia.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana Dituntut 6 Tahun Penjara

Jaksa KPK menuntut agar Tubasgus Chaeri Wardana dihukum enam tahun penjara serta denda sebesar Rp 5 miliar subsider 1 tahun kurungan.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Pakar: Kapasitas RS Nasional Cukup Memadai untuk Pasien Covid-19

Hanya 20% dari kasus Covid dalam kondisi berat dan harus dirawat di RS. Sedangkan 80% sisanya dilakukan isolasi mandiri baik di rumah atau fasilitas yang ada.

NASIONAL | 29 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS