Bawaslu Minta ASN Bijak Gunakan Medsos Saat Pilkada
INDEX

BISNIS-27 448.146 (-0.92)   |   COMPOSITE 5091.82 (10.35)   |   DBX 966.643 (4.95)   |   I-GRADE 139.941 (-0.19)   |   IDX30 428.154 (-1.48)   |   IDX80 113.358 (-0.09)   |   IDXBUMN20 291.199 (-0.02)   |   IDXG30 119.599 (-0.63)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-1.43)   |   IDXQ30 124.629 (-0.42)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.25)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.24)   |   IDXV30 107.251 (-0.03)   |   INFOBANK15 832.7 (-0.92)   |   Investor33 373.408 (-0.42)   |   ISSI 150.953 (-0.04)   |   JII 549.986 (-1.27)   |   JII70 187.543 (-0.07)   |   KOMPAS100 1019.5 (-0.12)   |   LQ45 788.563 (-1.51)   |   MBX 1407.83 (2.21)   |   MNC36 279.661 (-0.32)   |   PEFINDO25 277.129 (3.76)   |   SMInfra18 242.149 (-1.27)   |   SRI-KEHATI 316.134 (-0.44)   |  

Bawaslu Minta ASN Bijak Gunakan Medsos Saat Pilkada

Kamis, 2 Juli 2020 | 21:22 WIB
Oleh : Robert Wardy / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) bijak dalam menggunakan media sosial (medsos) di masa Pilkada Serentak 2020.

Pasalnya setiap perbuatan dan komentar dalam Sosmed akan dilihat. Jika ada komentar yang mendukung calon tertentu maka akan dikenakan sanksi.

"Mengupload atau mengunduh di media sosial kegiatan kampanye pasangan calon atau memberikan simbol like sebagai bagian dari bentuk dari dukungan," kata Ketua Bawaslu Abhan di Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Ia meminta agar ASN benar-benar netral. Jika ada bukti ketidaknetralan, Bawaslu akan bertindak sesuai aturan yang ada.

"ASN menghadiri acara kampanye pasangan calon. Kemudian menjadi pembawa acara dan aktif terlibat dalam kampenye. Ini yang jelas sebagai bentuk pelanggaran," jelas Abhan.

Dia menyebut hingga saat ini, Bawaslu telah menerima 369 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Dari jumlah itu, sebanyak 324 laporan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk diberikan rekomendasi.

"Ada 39 kasus tidak cukup bukti," tegas Abhan.

Dia menyayangkan beberapa rekomendasi sanksi dari KASN bagi ASN yang melanggar netralitas tidak sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pembina pejabat kepegawaian (PPK) di setiap instansi. Hal itu karena PPK di lingkungan pemerintah daerah dijabat oleh kepala daerah, yang bisa berpotensi maju kembali dalam pilkada.

"Banyak rekomendasi yang dikeluarkan KASN, oleh PPK-nya bisa juga ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, tetapi bisa juga ada yang belum ditindaklanjuti atau bahkan tidak ditindaklanjuti. Ini memang bahan evaluasi kedepan, terutama dari segi UU yang mengatur ASN," tutup Abhan.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mendagri Tawarkan Empat Strategi Antisipasi Kebakaran Hutan

"Kita dorong desa-desa itu untuk memanfaatkan dana desanya dalam bentuk membuat desa mandiri bebas Karhutla."

NASIONAL | 2 Juli 2020

Dua Prajurit TNI AD Terlibat Kasus Penusukan Serda Saputra

"Perannya kedua ini memberikan, meminjamkan senjata api kepada tersangka. Jadi senjata api yang digunakan oleh tersangka (Letda RW) itu dipinjam dari Sertu H."

NASIONAL | 2 Juli 2020

Djoko Tjandra Masuk Indonesia Tak Terdeteksi, Imigrasi Diadukan ke Ombudsman

Djoko Tjandra telah memiliki kewarganegaraan Indonesia dengan mengubah nama Joko Soegiarto Tjandra melalui proses pengadilan.

NASIONAL | 2 Juli 2020

LSI Denny JA: Saat Masyarakat Terpuruk, Segera Cari Solusi dan Proaktif Beri Berita Gembira

"Tularkan harapan, tentu yang berdasarkan hasil riset. Spirit ini yang berharga untuk terus ditumbuhkan.”

NASIONAL | 2 Juli 2020

PDI Perjuangan: Covid-19 Masalah Bersama

Covid-19 harus diatasi bersama semua warga negara.

NASIONAL | 2 Juli 2020

PDIP: Covid-19 Masalah Bersama, Kami Pasang Badan untuk Pemerintahan Jokowi

“PDI Perjuangan menilai bahwa Presiden Jokowi telah bekerja keras dan terus berjuang membantu rakyat agar Indonesia secepatnya bisa mengatasi dampak Covid-19."

NASIONAL | 2 Juli 2020

KA Siliwangi Sukabumi-Cianjur Beroperasi Mulai Besok

KA lokal Siliwangi relasi Sukabumi-Cianjur mulai kembali dioperasikan Jumat, 3 Juli 2020.

NASIONAL | 2 Juli 2020

Anggota Baleg: Pancasila Terusik, Persatuan Bangsa Tergugah

"Wajar kalau hampir semua kalangan menolak hadirnya RUU HIP ini. Setiap mengusik Pancasila dapat dipastikan akan menggugah rasa kebangsaan kita untuk menyatu."

NASIONAL | 2 Juli 2020

Pemusnahan 1,2 Ton Sabu di Polda Metro Jaya Abaikan Protokol Kesehatan

Walaupun Pelawak Nardji yang memandu acara itu berulang kali mengingatkan untuk tetap menjaga jarak sesuai protokol kesehatan, namun kerumunan tak terhindarkan.

NASIONAL | 2 Juli 2020

Ini Penyebab Lonjakan Kasus Positif Covid-19

Terdapat dua penyebab lonjakan kasus positif Covid-19 di Indonesia.

NASIONAL | 2 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS