KPU Batalkan Kepesertaan Pemilu 11 Parpol di Sejumlah Daerah
INDEX

BISNIS-27 447.922 (0.22)   |   COMPOSITE 5096.45 (-4.63)   |   DBX 966.383 (0.26)   |   I-GRADE 139.404 (0.54)   |   IDX30 427.333 (0.82)   |   IDX80 113.424 (-0.07)   |   IDXBUMN20 292.954 (-1.76)   |   IDXG30 119.109 (0.49)   |   IDXHIDIV20 379.033 (0.39)   |   IDXQ30 124.381 (0.25)   |   IDXSMC-COM 220.154 (-1.19)   |   IDXSMC-LIQ 258.539 (-0.54)   |   IDXV30 108.161 (-0.91)   |   INFOBANK15 830.634 (2.07)   |   Investor33 372.738 (0.67)   |   ISSI 150.924 (0.03)   |   JII 548.46 (1.53)   |   JII70 187.38 (0.16)   |   KOMPAS100 1019.47 (0.03)   |   LQ45 787.196 (1.37)   |   MBX 1409.36 (-1.53)   |   MNC36 279.413 (0.25)   |   PEFINDO25 280.307 (-3.18)   |   SMInfra18 241.86 (0.29)   |   SRI-KEHATI 315.824 (0.31)   |  

KPU Batalkan Kepesertaan Pemilu 11 Parpol di Sejumlah Daerah

Kamis, 21 Maret 2019 | 20:12 WIB
Oleh : Yustinus Paat / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatalkan 11 partai politik (parpol) sebagai peserta pemilu di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota.

Pembatalan dilakukan karena parpol tidak menyampaikan Laporan Dana Awal Kampanye (LADK) kepada KPU setempat sesuai dengan jadwal yang diatur leh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 334 ayat (2) UU Pemilu ditentukan bahwa parpol peserta Pemilu, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota wajib menyerahkan LADK kepada KPU. Penyerahan LADK paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum yang kalau dihitung itu jatuh pada 10 Maret 2019.

"Jadi, setelah kita rekap, dari 16 partai politik, ada 11 partai yang tidak menyerahkan LADK di tingkat provinsi dan beberapa kabupaten/kota. Ada lima partai yang sudah lengkap menyerahkan LADK, yakni Partai Nasdem, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Demokrat," ujar Komisioner KPU Hashim Asy'ari di Kantor Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Hasyim mengatakan, sesuai ketentuan Pasal 338 Ayat (1) UU Pemilu, parpol peserta pemilu yang tidak menyerahkan LADK sesuai dengan batas waktu yang ditentukan akan dikenai sanksi yaitu berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

"Jadi, sanksi ini sifatnya adalah sanksi administratif karena partai politik tidak memenuhi ketentuan administrasi untuk menyampaikan LADK," tandas dia.

Menurut Hasyim, 11 partai politik ini dibagi dalam tiga kategori. Pertama, kategori partai politik yang memiliki kepengurusan di provinsi atau kabupaten/kota dan mengajukan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tetapi tidak menyampaikan LADK sampai dengan tenggat waktu penyampaian 10 Maret 2019.

Kategori kedua, adalah partai politik yang memiliki kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten kota tetapi tidak mengajukan calon anggota DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan tidak menyampaikan LADK sampai dengan tenggat waktu penyampaian 10 Maret 2019.

Kategori ketiga, partai politik yang tidak memiliki kepengurusan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, tidak mengajukan calon anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota dan tidak menyampaikan sampai dengan tenggat waktu penyampaian LADK pada 10 Maret 2019.

"Yang perlu kami tekankan bahwa pembatalan ini adalah pembatalan partai politik sebagai peserta Pemilu, bukan pembatalan kepengurusannya, karena bukan wewenang KPU membatalkan kepengurusan partai politik yang dibatalkan adalah kepesertaannya," jelas Hasyim.

Berikut data rekapitulasi pembatalan parpol sebagai peserta pemilu:

1. Partai Garuda: 1 Provinsi, 110 Kabupaten, 20 Kota tersebar di 26 Provinsi
2. PKPI: 90 Kabupaten, 16 Kota tersebar di 24 Provinsi
3. PBB: 57 Kabupaten, 1 Kota tersebar di 18 Provinsi
4. PSI: 43 Kabupaten, 6 Kota tersebar di 19 Provinsi
5. Berkarya: 27 Kabupaten, 1 Kota tersebar di 11 Provinsi
6. PPP: 19 Kabupaten, 1 Kota tersebar di 9 Provinsi
7. PKS: 8 Kabupaten, 1 Kota tersebar di 6 Provinsi
8. PKB: 6 Kabupaten, 3 Kota tersebar di 6 Provinsi
9. Hanura: 7 Kabupaten, 1 Kota tersebar di 6 Provinsi
10. PAN: 5 Kabupaten, 2 Kota tersebar di 2 Provinsi
11. Perindo: 2 Kabupaten, 2 Kota tersebar di 4 Provinsi

Total:
- 1 Provinsi
- 428 Kabupaten/Kota

Parpol yang lengkap menyerahkan LADK
1. PDIP
2. Partai Gerindra
3. Partai Golkar
4. Partai Nasdem
5. Partai Demokrat



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Apa pun Hasil Pilpres, Rekonsiliasi Harus Dilakukan

Jimly mengaku khawatir dengan kondisi politik Indonesia belakangan ini.

NASIONAL | 21 Maret 2019

PDIP Targetkan Kemenangan Jokowi 63,4%

Meski survei Kompas memperlihatkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin menurun, PDIP tetap memasang target tinggi bahwa paangan nomor urut 01 itu menang 63,4%.

POLITIK | 21 Maret 2019

Aliansi Pengusaha Nasional Deklarasi Dukung Prabowo-Sandiaga

Pengusaha baik di daerah dan tentunya yang ada dimana-mana tidak pernah meninggalkan Bang Sandi

POLITIK | 21 Maret 2019

Kurangi Seremonial, Effendi Simbolon Minta Jokowi Blusukan Lagi

Jokowi dinilai terlalu banyak mengikuti acara seremonial dan kurang bersentuhan dengan masyarakat.

NASIONAL | 21 Maret 2019

Survei Jokowi di Bawah 50 Persen, Fadli Zon: Game Over

Fadli Zon mengatakan bahwa angka survei di bawah 50 persen yang diraih Jokowi membuatnya tidak berpeluang menang di Pilpres 2019.

POLITIK | 21 Maret 2019

Ingin "yang Pasti Saja", 10.000 Pengusaha Deklarasi Dukung 01 Malam ini

"Anaknya Jokowi tidak terlibat proyek pemerintah. Ini teledan penting untuk iklim usaha yang sehat."

POLITIK | 21 Maret 2019

Hasil Survei Jadi Peringatan Positif untuk Jokowi-Ma'ruf

Survei yang keluar sekitar sebulan sebelum pemilihan akan memicu semangat total dari segenap tim dan pendukung calon 01.

POLITIK | 21 Maret 2019

Hoax Serang PSI: Suara Hangus Jika Pilih PSI

Penyebar kabar bohong ini takut melihat popularitas dan elektabilitas PSI yang terus mengalami peningkatan.

POLITIK | 21 Maret 2019

KPU Harap MK Segera Putuskan Uji Materi Soal DPTb

KPU sudah menghentikan pelayanan pengurusan surat pindah (A5) terhadap pemilih DPTb, sementara masih banyak pemilih yang belum mengurus A5.

POLITIK | 21 Maret 2019

Gerakan KawalPemilu 2019 Diluncurkan

Kawal Pemilu Jaga Suara bertujuan menjaga kemurniaan suara pemilih hingga penetapan hasil Pemilu 2019.

POLITIK | 21 Maret 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS