Pakar: Memperkarakan Amien Rais Buang Energi
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Pakar: Memperkarakan Amien Rais Buang Energi

Senin, 1 April 2019 | 16:33 WIB
Oleh : Hotman Siregar / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Jakarta Abdul Fickar Hadjar menjelaskan, ada UU Contempt of Court (COC) secara khusus dalam rangka menegakan kewibawaan peradilan. Sebab, COC itu bisa dilakukan oleh siapa saja tidak terbatas dilakukan oleh masyarakat termasuk Amien Rais. COC juga bisa dilakukan oleh aparat peradilan yang tidak menghargai lembaganya sendiri.

"Banyak pengadilan tidak mau mengeksekusi putusannnya sendiri karena berbagai faktor termasuk faktor politik," ujar Abdul Fickhar kepada Beritasatu.com, Senin (1/4/2019).

Fickhar menjelaskan, perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan (COC) antara lain pertama, berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (misbehaving in court). Kedua, tidak menaati perintah-perintah pengadilan (disobeying court orders)

Ketiga, menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (scandalising the court). Keempat, menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (obstructing justice). Kelima adalah perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (sub-judice rule)

"Dari defenisi COC itu bisa semua pihak dikenakan COC," katanya.

Fickhar menjelaskan, dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal yang bisa ditafsirkan dan termasuk pengertian penghinaan terhadap pengadilan, yaitu di antaranya Pasal 207, Pasal 217, dan Pasal 224 KUHP.

Pasal 207 KUHP, Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

Selanjutnya Pasal 217 KUHP, barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp 1.800.

Pasal 224 KUHP berbunyi, barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: 1.dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; 2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Khusus pasal 207 KUHP oleh MK sendiri melalui putusannya sudah diubah menjadi delik aduan. Artinya, jika ada yang merasa dihina, maka penguasa atau pejabat dari badan umum itu harus melaporkannya sendiri.

"Apa yang dilakukan Amien Rais harus dilihatnya dalam konteks politik yang seharusnya diambil pelajarannya oleh lembaga-lembaga pelaksana Pemilihan Umum, tidak hanya KPU, Bawaslu, tapi juga Mahkamah Konstitusi untuk berbuat adil dalam menyelenggarakan pemilu atau mengadili kasus kasus pemilu. Jadi terlalu buang-buang energi untuk memperkarakan Amien Rais," katanya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Bawaslu Usut Video Kades Arahkan Warga Menangkan Jokowi

Bawaslu memastikan video ini merupakan sebuah temuan, dan bukanlah aduan masyarakat.

POLITIK | 1 April 2019

BPN Prabowo-Sandi Terus Dorong KPU Perbaiki DPT

"BPN punya kepedulian tinggi agar Pemilu serentak 2019 terselenggara dengan adil dan berkualitas. Ini untuk kepentingan negara dan juga kepentingan rakyat."

POLITIK | 1 April 2019

Prabowo: Kapan Lagi Putra Purwokerto Masuk Istana

Prabowo bangga sebagai keturunan asli Banyumas.

POLITIK | 1 April 2019

Prabowo Minta Warga Banyumas Menangkan Dia di Jateng

"Saat itu di depan bilik suara, tidak ada petani, tidak ada jenderal, semuanya miliki hak yang sama."

POLITIK | 1 April 2019

Kubu Prabowo Ingin Menang Pilpres dengan Cara Bersih

Semua partai politik menginginkan DPT Pilpres 2019 ini tidak terdapat masalah.

POLITIK | 1 April 2019

Kinerja Buruk, DPR RI Dapat "Gabut Award" dari PSI

Tahun ini hanya mengesahkan empat RUU dari 50 yang direncanakan.

POLITIK | 1 April 2019

Bawaslu: Perekrutan TKK Sebagai Pengawas TPS Tak Salahi Aturan

Bawaslu sudah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menempati posisi tersebut.

POLITIK | 1 April 2019

Maret 2019, Kemkominfo Identifikasi 453 Hoax, Terbanyak Politik

Saat ini Tim AIS berjumlah 100 personel didukung mesin AIS yang bekerja 24 jam, 7 hari seminggu tanpa henti.

POLITIK | 1 April 2019

Pengawas TPS Memiliki Peran Strategis untuk Suksesnya Pemilu

Peran pengawas TPS sangat strategis untuk sukseskan Pemilu.

NASIONAL | 1 April 2019

Amien Rais Ancam Pakai People Power jika Pemilu Curang, Ini Kata KPU

KPU mengimbau kepada peserta pemilu untuk mengirimkan saksi guna mencegah kecurangan di TPS.

POLITIK | 1 April 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS