SMRC: Kerusuhan 21-22 Mei Tak Berpengaruh Negatif terhadap Ekonomi
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

SMRC: Kerusuhan 21-22 Mei Tak Berpengaruh Negatif terhadap Ekonomi

Minggu, 16 Juni 2019 | 15:57 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / YS

Jakarta, Beritasatu.com – Kondisi ekonomi rumah tangga dan nasional sekarang jauh lebih baik dibanding tahun lalu. Kerusuhan yang terjadi di Ibukota pada 21-22 Mei 2019 tak berdampak negatif terhadap perekonomian.

Demikian hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Responden yang menilai kondisi ekonomi rumah tangga lebih baik mencapai 43 persen, jauh lebih baik 3 persen, jauh lebih buruk 2 persen, lebih buruk 17 persen, tidak ada perubahan 34 persen, tidak tahu/ jawab 1 persen.

Sementara kondisi ekonomi nasional lebih baik mencapai 40 persen, jauh lebih baik 3 persen, jauh lebih buruk 2 persen, lebih buruk 16 persen, tidak ada perubahan 35 persen, tidak tahu/jawab 5 persen.

“Peristiwa 21-22 Mei tidak berdampak pada ekonomi,” kata Direktur Program SMRC, Sirojudin Abbas saat memaparkan hasil survei nasional bertajuk “Kondisi Demokrasi dan Ekonomi Politik Pasca-peristiwa 21-22 Mei 2019” di Kantor SMRC, Jakarta, Minggu (16/6/2019).

Menurut Sirojudin, pemerintah mampu menjaga ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok dan juga daya beli.

Survei dilaksanakan pada 20 Mei-1 Juni 2019. Survei ini merupakan riset jangka panjang SMRC. Pembiayaan berasal dari SMRC. Populasi survei merupakan seluruh penduduk yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Dipilih secara acak 1.220 responden di 34 provinsi. Responden yang diwawancara secara valid 1.078 atau 88 persen dari total sampel. Margin of error 3,05 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden diwawancarai langsung tatap muka.

Sirojudin menuturkan, hal berbeda terjadi dengan kondisi politik, penegakan hukum dan keamanan sebelum dan sesudah peristiwa 21-22 Mei 2019. Terkait kondisi politik, pada April 2019, responden yang menilai kondisi politik buruk 17 persen, sangat buruk 3 persen, baik 34 persen, sangat baik 2 persen, sedang 34 persen, tidak tahu/ jawab 10 persen.

Sedangkan pada Juni 2019, responden yang menyebut kondisi politik buruk 28 persen, sangat buruk 5 persen, baik 32 persen, sangat baik 1 persen, sedang 27 persen, tidak tahu/ jawab 8 persen.

“Kondisi politik kita mencatat trend kenaikan negatif. Peningkatannya cukup besar,” ucap Sirojudin.

Kondisi penegakan hukum pun demikian. Publik yang menilai baik pada April 2019 sebesar 45 persen, sangat baik 4 persen, buruk 18 persen, sangat buruk 2 persen, sedang 28 persen, tidak tahu/ jawab 4 persen. Sedangkan pada Juni 2019, penegakan hukum berjalan baik 45 persen, sangat baik 3 persen, buruk 19 persen, sangat buruk 2 persen, sedang 27 persen, tidak tahu/jawab 5 persen.

Sementara kondisi keamanan, Sirojudin menuturkan, secara umum terjadi perubahan negatif.

“Yang menilai buruk meningkat. Yang menilai baik, meski mayoritas, ada sedikit penurunan. Peristiwa 21-22 Mei berpengaruh terhadap kondisi politik, penegakan hukum, dan keamanan,” ungkap Sirojudin.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pengamat Nilai Permohonan Prabowo-Sandi Cacat Formil

Permohonan Prabowo-Sandi dinilai cacat formil karena perbaikannya lebih dari 50 persen sehingga substansinya berbeda dari yang diserahkan pada 24 Mei.

POLITIK | 16 Juni 2019

Pakar: Kontradiktif, Minta Pemilu Diulang tetapi KPUnya Diberhentikan

Kalau komisioner diberhentikan, siapa yang menyelenggarakan PSU?

POLITIK | 16 Juni 2019

Survei: Mayoritas Rakyat Indonesia Percaya Pemilu 2019 Berlangsung Jurdil

68-69 persen percaya bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta Pemilu Legislatif (Pileg) pada 17 April 2019 berlangsung jujur dan adil.

POLITIK | 16 Juni 2019

Percepatan Kongres PDIP Buka Peluang Regenerasi Kepemimpinan

"Suka tak suka, PDIP itu adalah partai yang lekat dengan trah Soekarno dan tradisi Marhaen," kata Adi.

POLITIK | 16 Juni 2019

Sidang Pendahuluan PHPU Pilpres, MK Dinilai Tidak Tegas

MK terlihat kurang tegas dalam menentukan permohonan yang digunakan sebagai acuan untuk KPU, Jokowi, dan Bawaslu.

POLITIK | 16 Juni 2019

Demokrat Sulbar Nilai Isu GMPPD "Murahan"

Meskipun dianggap isu murahan namun tetap akan direspons Partai Demokrat di Provinsi Sulbar.

POLITIK | 16 Juni 2019

Isu KLB, Demokrat Riau Tetap Loyal kepada SBY

"Kami sedih dengan pernyataan tentang wacana KLB ini. Ini di luar kebiasaan, apalagi saat ini Partai Demokrat tengah berduka," kata Asri Auzar.

POLITIK | 16 Juni 2019

Sengketa Pilpres, PKS minta Percayakan pada MK

Anggota Fraksi PKS DPR Mardani Ali Sera meminta semua pihak untuk mempercayakan para hakim MK dalam mengadili dan memutuskan sengketa pilpres

POLITIK | 14 Juni 2019

Sandiaga Ingatkan Pendukung Agar Tetap Tenang

Sandiaga Uno terus mengingatkan kepada para pendukung Prabowo-Sandi untuk tetap tenang dan mengikuti proses sengketa PHPU di MK.

POLITIK | 15 Juni 2019

KPU: Logika Tuntutan Prabowo di MK Tidak Logis

Salah satu dalil gugatan Tim Hukum Paslon 02 di Mahkamah Konstitusi, yang menyangkut dugaan rekayasa Situng, adalah tidak logis.

POLITIK | 15 Juni 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS