Perludem: Batasi Belanja Kampanye Paslon
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Perludem: Batasi Belanja Kampanye Paslon

Rabu, 4 Desember 2019 | 06:26 WIB
Oleh : Yustinus Paat / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, salah satu cara menghasilkan pilkada langsung berbiaya murah adalah mencegah mahar politik dan membatasi belanja kampanye pasangan calon kepala daerah.

Menurut Titi, kedua hal tersebut diduga membuat biaya yang dikeluarkan paslon menjadi tinggi di pilkada langsung.

"Kami menduga salah satu pos pengeluaran terbesar calon kepala daerah di pilkada langsung adalah mahar politik atau tiket pencalonan," ujar Titi kepada Beritasatu di Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Titi mengatakan, dugaan tingginya angka mahar politik dalam setiap kontestasi pilkada selalu jadi masalah yang belum terselesaikan. Salah satu penyebabnya, kata dia adalah kelemahan dari sistem penegakan hukum dalam larangan praktik mahar politik.

"Bakal calon kepala daerah pun kebanyakan mengungkap praktik mahar politik ini setelah yang bersangkutan gagal menjadi calon kepala daerah. Pada titik ini, eveluasi pilkada langsung harusnya fokus kepada masalah mahar politik," tandas dia.

Perludem, kata Titi, mendorong beberapa langkah untuk mencegah praktik mahar politik. Pertama, membuat transparan dan akuntabel sumbangan setiap orang kepada partai, jika memang itu dilakukan di dalam kontestasi pilkada.

"Artinya, uang yang diberikan kepada partai, harus dicatatkan dan dilaporkan secara terbuka. Nominalnya mesti mengikuti batasan sumbangan kepada partai politik sebagaimana diatur di dalam UU Partai Politik. Dengan begitu, seorang bakal calon tidak boleh memberikan uang dengan nominal begitu besar, dan tidak dicatatkan dan dilaporkan," jelas dia.

Kedua, lanjut Titi, jika uang yang diberikan dengan alasan dipergunakan untuk kampanye, uang tersebut mesti dicatatkan di dalam laporan awal dana kampanye pasangan calon. Jika tidak dicatatkan, langkah penindakan pelanggaran laporan dana kampanye dapat dilakukan oleh Bawaslu.

"Ketiga, rumusan larangan mahar politik di dalam UU Pilkada harus diperbaiki. Klausul 'memberikan' imbalan dari bakal calon kepada partai, bisa diganti dengan menjanjikan. Kemudian klausul 'menerima' imbalan dari bakal calon untuk partai, diganti dengan 'meminta'. Dengan begitu, pembuktian pelanggaran mahar politik dapat lebih mudah. Penegakan hukum akan bisa berjalan dengan efektif," ungkap dia.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Jokowi Minta Golkar Dukung Omnibus Law

"Kalau Golkar panas semua ikut panas. Sebetulnya enggak apa-apa juga kalau panas."

POLITIK | 4 Desember 2019

Bawaslu: Pengaturan E-Recap Harus di Level UU

Keberadaan e-recap tidak boleh menghambat atau mengacaukan proses rekapitulasi hasil pemilu.

POLITIK | 3 Desember 2019

Di Hadapan Presiden, Airlangga Hartarto Puji Bamsoet

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto tercatat berulang kali memuji Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam pidato pembukaan Munas.

POLITIK | 3 Desember 2019

Jokowi Bantah Intervensi Pemerintah di Munas Golkar

Ia menantang para pengurus Golkar untuk memberikan bukti.

POLITIK | 3 Desember 2019

Rekonsiliasi Golkar, Semua Faksi Dirangkul

Seluruh kader Golkar yang selama ini terbagi dalam kubu Bamsoet maupun Airlangga diminta untuk bersama-sama membangun Golkar ke depan.

POLITIK | 3 Desember 2019

Jokowi Tekankan Pentingnya Pegang Teguh Pancasila

Presiden mengimbau jajarannya agar mampu melihat potensi-potensi yang ada untuk membumikan Pancasila kepada generasi muda.

POLITIK | 3 Desember 2019

Komisi II Sebut E-Recap Diuji Coba di Pilkada Serentak 2020

E-recap diterapkan di beberapa daerah yang ramah dengan teknologi informasi dan internetnya mudah diakses.

POLITIK | 3 Desember 2019

Jokowi Sebut Munas Golkar Sejuk

Dengan suasana sejuk, Golkar bisa lebih maju lagi dan makin besar di masa mendatang.

POLITIK | 3 Desember 2019

Buka Munas, Jokowi: Jika Golkar Panas Perpolitikan Nasional Ikut Panas

Menurut Jokowi, Golkar adalah partai besar yang menjadi aset besar bagi bangsa dan negara.

POLITIK | 3 Desember 2019

Bamsoet Mundur, Dedi Mulyadi Sebut Munas Golkar Fokus Bahas Masalah Bangsa

Menurut Dedi Mulyadi, Airlangga itu adalah sosok yang tepat untuk menakhodai Partai Golkar saat ini.

POLITIK | 3 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS