Ekonomi Aceh Lumpuh, Direksi BSI Diminta Transparan dan Tanggung Jawab

Meulaboh, Beritasatu.com - Gangguan layanan perbankan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) di Provinsi Aceh dalam dua hari terakhir sangat merugikan masyarakat Aceh karena banyak yang menjadi nasabah BSI. Direksi BSI diminta transparan dan bertanggung jawab atas lumpuhnya perekonomian Aceh.

"Gangguan layanan Bank BSI di Aceh merupakan sejarah terburuk dalam pelayanan perbankan di Aceh, ini sangat kita sesali," kata Ketua Umum Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Provinsi Aceh, Nurchalis yang menghubungi ANTARA, Selasa (9/5/2023).

Menurut dia, gangguan layanan perbankan telah menyebabkan ratusan ribu masyarakat di Aceh tidak bisa melakukan transaksi perbankan. Akibatnya, banyak pengusaha di Aceh yang mengalami kerugian besar karena tidak bisa melakukan transaksi keuangan. Bukan hanya pengusaha, kalangan mahasiswa dan orangtua di Aceh juga dirugikan karena tidak bisa mentransfer uang melalui rekening BSI karena layanan tersebut lumpuh total.

"Harusnya, jauh-jauh hari sebelumnya manajemen dan Direksi PT BSI harus mempertimbangkan secara matang terhadap dampak yang akan terjadi, apabila dilakukan layanan pemeliharaan jaringan (maintenance) perbankan," kata Nurchalis.

Hingga Selasa siang, akses layanan perbankan di BSI belum bisa sepenuhnya diakses oleh nasabah. BSI mengatakan saat ini sekitar 1.200 unit ATM BSI sudah pulih dan secara bertahap kantor-kantor BSI telah kembali beroperasi.

"Perbankan merupakan faktor utama dalam menggenjot ekonomi, namun di Aceh malah menyebabkan kerugian di masyarakat, karena akses perbankannya tidak bisa diakses publik," kata Nurchalis.

Untuk itu, ia mendesak Pemerintah Aceh agar segera mengambil langkah secara tepat dan terukur, agar persoalan ini segera teratasi dan masyarakat di Aceh segera bisa melakukan transaksi perbankan.

Nurchalis juga mendesak kepada Direksi PT Bank BSI agar dapat mempertanggungjawabkan lumpuhnya perekonomian masyarakat di Aceh, dan harus menjelaskan kepada publik secara detail dan terbuka terhadap persoalan yang sebenarnya terjadi.

"Sanggupkah BSI memberi pelayanan terbaik bagi Aceh, jangan sekadar memberi alibi. Kalau tidak sanggup beri pelayanan yang profesional, kami minta agar BSI tidak lagi beroperasi di Aceh karena persoalan ini sangat merugikan semua pihak termasuk masyarakat Aceh," kata Nurchalis.

Ia juga mendesak kepada kalangan legislatif di Aceh dan Pemerintah Aceh agar bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan tersebut, sehingga akses perbankan di Aceh kembali normal.

ISMI juga meminta kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat agar kembali mengizinkan layanan perbankan konvensional beroperasi di Aceh, sehingga apabila terjadi kelumpuhan layanan perbankan syariah di Aceh, maka ekonomi masyarakat di Aceh tidak ikut lumpuh, demikian Nurchalis.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) menyampaikan permohonan maaf kepada nasabah atas ketidaknyamanannya dan memastikan bahwa layanan sudah pulih secara bertahap.

"Alhamdulillah, saat ini sekitar 1.200 unit ATM BSI pulih dan secara bertahap kantor-kantor BSI telah kembali beroperasi. Kami senantiasa akan memantau perkembangan secara berkelanjutan," ujar Corporate Secretary BSI Gunawan Arief Hartoyo dalam keterangan resmi, di Jakarta, Selasa (9/5/2023).

Gunawan mengatakan kendala disebabkan karena maintenance sistem dan memastikan dana dan data nasabah tetap aman. "Kami imbau kepada seluruh nasabah untuk senantiasa berhati-hati dan tidak memberikan PIN, OTP maupun password kepada siapapun termasuk pegawai BSI. Jaga selalu kerahasiaan data perbankan Anda," ujarnya.