Ekonomi Naik, Daya Beli Terjepit

Jakarta, Beritasatu.com - Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% pada kuartal I 2026 memang menunjukkan daya tahan ekonomi nasional tetap kuat di tengah tekanan global. Namun, bagi banyak masyarakat, terutama kelas menengah, angka itu belum sepenuhnya terasa dalam kehidupan sehari-hari. Harga pangan masih tinggi, biaya pendidikan dan cicilan terus naik, sementara kenaikan pendapatan berjalan lambat. Akibatnya, masyarakat menahan belanja dan daya beli belum pulih sepenuhnya.

Masalah utama ekonomi Indonesia saat ini bukan sekadar mengejar pertumbuhan tinggi, melainkan memastikan pertumbuhannya berkualitas dan merata. Selama ini, pertumbuhan masih banyak ditopang proyek besar, hilirisasi, ekspor komoditas, serta konsumsi kelompok atas. Aktivitas tersebut memang mengangkat angka produk domestik bruto (PDB), tetapi belum cukup menciptakan pekerjaan berkualitas dengan pendapatan layak bagi masyarakat luas.

Tekanan paling besar dirasakan kelas menengah. Kelompok ini menjadi motor konsumsi nasional, tetapi kini mulai kehilangan ruang belanja karena pengeluaran meningkat lebih cepat dibanding pendapatan. Sektor padat karya, seperti tekstil dan furnitur, masih tertekan impor murah sehingga penyerapan tenaga kerja belum optimal. Kondisi itu membuat ekonomi tumbuh tanpa diikuti penguatan daya beli secara merata.

Pemerintah perlu mendorong pertumbuhan yang langsung menyentuh masyarakat. Investasi harus diarahkan ke sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, UMKM diperkuat, dan industri padat karya dilindungi agar mampu berkembang. Belanja negara juga harus bisa mendongkrak daya beli, sehingga masyarakat percaya diri membelanjakan uang, lapangan kerja meluas, dan kesejahteraan benar-benar dirasakan secara luas.

Guru besar ilmu ekonomi moneter dan perbankan dari Universitas Airlangga (Unair) Rahma Gafmi mengatakan angka pertumbuhan ekonomi 5,61% secara tahunan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) awal pekan lalu memang rasional, tetapi secara sosiologis belum sinkron dengan kondisi riil di lapangan karena belum dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurut Rahma, pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh kebijakan fiskal yang ekspansif dan kinerja sektor keuangan yang cukup kuat. Namun, belum terlihat adanya ekspansi dari pelaku usaha yang mampu membuka lapangan kerja baru secara luas.

“Artinya, ini sangat jelas sektor riil saat ini masih stagnan,” ujar Rahma, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, data PDB hanya mencerminkan rata-rata nasional, bukan pengalaman individu di setiap sektor. Karena itu, meskipun angka pertumbuhan terlihat tinggi, masyarakat tetap merasakan tekanan akibat naiknya harga kebutuhan pokok dan lemahnya daya beli.

Salah satu faktor utama pendorong pertumbuhan pada awal tahun ini adalah percepatan belanja pemerintah atau front-loading. Strategi ini memang mampu mendongkrak angka PDB riil. Namun, dampaknya belum langsung terasa bagi masyarakat menengah bawah karena belanja lebih banyak terserap pada proyek-proyek besar dan belanja negara.

Rahma mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan agresivitas belanja pemerintah pada awal tahun. Hal itu tecermin dari realisasi defisit APBN yang telah mencapai 0,93% dari PDB atau sebesar Rp 240,1 triliun hanya dalam 1 kuartal.

“Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara sektor keuangan dan sektor riil. Terdapat indikasi pertumbuhan ekonomi saat ini didorong oleh sektor-sektor tertentu yang tidak bersentuhan langsung dengan konsumsi akar rumput secara luas,” tuturnya.

Ia menambahkan, kinerja perbankan yang terlihat melesat dari sisi net interest margin (NIM) dan net interest income (NII) belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat secara nyata.

Jika likuiditas tersebut tidak tersalurkan secara merata ke UMKM, masyarakat di lapangan tetap akan merasa ekonomi sedang sulit. Kondisi ini pada akhirnya hanya menciptakan angka pertumbuhan yang tinggi di atas kertas tanpa benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I didorong momentum hari raya Idulfitri 2026. Peningkatan konsumsi rumah tangga, tradisi mudik, pembagian tunjangan hari raya (THR), hingga lonjakan aktivitas perdagangan dan transportasi memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan PDB. Namun, kenaikan produksi barang dan jasa nasional tidak otomatis langsung menurunkan angka pengangguran atau meningkatkan upah dalam waktu singkat.

“Masyarakat masih merasakan tekanan dari risiko triple hit, yaitu gejolak harga energi dan suku bunga global, yang mungkin dominan dirasakan daripada angka pertumbuhan ekonomi triwulan pertama ini,” sebutnya.

Meski demikian, Rahma melihat capaian pertumbuhan 5,61% menjadi bentuk optimisme pemerintah di tengah proyeksi lembaga internasional yang lebih konservatif. Misalnya, Bank Dunia atau World Bank yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,7%.

Menurutnya, angka 5,61% merupakan upaya pemerintah untuk menunjukkan ekonomi domestik lebih tangguh dibanding proyeksi eksternal, meskipun risiko global masih membayangi. Hal itu dilakukan melalui berbagai kebijakan untuk mendongkrak PDB riil, walaupun dampaknya belum sepenuhnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Angka 5,61% adalah hasil dari upaya pemerintah dengan segala polesannya untuk membuktikan ekonomi domestik lebih tangguh dari proyeksi eksternal, meskipun risiko global tetap membayangi,” tutupnya.

Stimulus Musiman

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan pemerintah jangan hanya mengandalkan stimulus konsumsi jangka pendek untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan produksi dan investasi lebih mendesak dilakukan demi menjaga keberlanjutan ekonomi hingga akhir tahun.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi awal tahun ini banyak dipicu oleh momentum musiman Ramadan dan Idulfitri serta belanja pemerintah. Pendekatan yang terlalu bertumpu pada konsumsi rumah tangga itu hanya memberikan dorongan sementara tanpa menciptakan kapasitas ekonomi baru.

“Kalau pemerintah ingin menjaga pertumbuhan tetap kuat, pendekatannya tidak bisa lagi bertumpu pada stimulus konsumsi sesaat. Harus bergeser menuju penguatan sisi produksi dan investasi,” ujar Yusuf Rendy, Jumat (8/5/2026).

Rencana pencairan gaji ke-13 ASN, TNI, dan Polri senilai Rp 55 triliun pada Juni 2026, percepatan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat, serta subsidi dan kompensasi energi Rp 356,8 triliun dinilai dapat menopang pertumbuhan ekonomi kuartal selanjutnya. Namun, dampaknya akan terbatas karena hanya bersifat sementara.

Menurut Rendy, pemerintah harus fokus mempercepat realisasi investasi senilai Rp 540 triliun dari hasil kunjungan kerja ke luar negeri untuk memperkuat pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. Pembenahan sektor riil melalui penyederhanaan regulasi dan peningkatan kepastian kebijakan bagi dunia usaha juga penting, mengingat indeks PMI manufaktur Indonesia yang melandai. Hal ini menunjukkan pelaku usaha masih cenderung menahan ekspansi akibat tingginya ketidakpastian.