Sebanyak 10 PKP2B Teken Amendemen Kontrak

Jakarta - Amendemen 10 perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dilakukan hari ini. Penandatangan dilakukan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said beserta kesepuluh bos perusahaan pemegang PKP2B tersebut.

Sudirman mengatakan penandantanganan amendemen merupakan langkah konkret pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). "Harapan kami momen ini dapat diikuti pemegang KK (Kontrak Karya) dan PKP2B lainnya," kata Sudirman dalam sambutannya di Jakarta, Rabu (5/8).

Mantan Direktur Utama PT Pindad itu mengapresiasi kepada 10 pemegang PKP2B yang telah bersedia mengubah klausul perjanjian dan mengikuti ketentuan UU Minerba. "Terima kasih ke pengusaha, situasi sulit tapi masih terus menunjukkan komitmennya," ujarnya.

Amendemen KK merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Ada enam poin yang dibahas dalam renegosiasi kontrak antara pemerintah dengan pemegang KK. Keenam poin itu mengenai pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri (smelter), pengurangan luas lahan tambang, perubahan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan khus (IUPK), kenaikan royalti untuk penerimaan negara, divestasi, serta penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

Berikut 10 PKP2B yang melakukan amendemen tersebut:

1. Indomico Mandiri di Kutai Timur, Kalimantan Timur
2. Jorong Barutama Greston di Tanah Laut, Kalimantan Selatan
3. Trubaindo Coal Mining di Kutai Barat, Kalimantan Timur
4. Antang Gunung Meratus di Tapin, Kalimantan Selatan
5. Bahari Cakrawala Sebuku di Kotabaru, Kalimantan Selatan
6. Borneo Indobara di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
7. Gunung Bayan Pratama Coal di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
8. Kartika Selabumi Mining di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
9. Mandiri Intiperkasa di Nunukan, Kalimantan Timur
10. Indexim Coalindo di Kutai Timur, Kalimantan Timur.