Diusulkan PP IKA ITS, Jokowi Perlu Tuntaskan Pencemaran Laut Timor

Jakarta – Presiden Joko Widodo perlu menuntaskan persoalan pencemaran Laut Timor yang sudah terkatung-katung sejak tahun 2009 lalu. Hal ini mengingat banyak masyarakat yang menjadi korban dan tidak menjadi preseden buruk pada masa mendatang. Selain itu, dalam waktu dekat Jokowi direncanakan akan mengunjungi Australia.

Demikian disampaian Direktur Ocean Watch Indonesia (OWI) Herman Jaya, Selasa (1/11). Penegasan itu terkait dengan masukan dari Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh November (PP IKA ITS) Surabaya soal pencemaran itu ketika bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, kemarin. Pencemaran yang dikenal dengan Tragedi Montara di wilayah Australia itu telah mencemarin perairan Indonesia di Laut Timor hingga ke pantai-pantai bagian selatan dari pulau-pulau di Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Persoalan ini sudah terkatung-katung dan pemerintah perlu kembali menjadi motor agar cepat tuntas. Apalagi ini terkait dengan perusahaan asing dalam naungan PTTEP di Bangkok yang berada dalam wilayah pemerintahan Australia. Jika benar Jokowi akan ke Australia, sebaiknya masalah ini juga menjadi pembahasan bersama dengan pemerintah Australia," ujar Herman.

Diakui, selama ini pemerintah sudah mendorong agar kasus ini segera selesai, tetapi koordinasi yang lambat menyebabkan persoalan terkatung-katung. Di sisi lain, jangan sampai masyarakat hanya berjalan sendiri untuk menyelesaikannya. Padahal ini banyak terkait dengan persoalan diplomasi internasional.

Kemarin, PP IKA ITS bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, membahas masalah kemaritiman, termasuk pencemaran minyak di Laut Timor akibat meledaknya kilang minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21 Agustus 2009.

Wakil Ketua PP IKA ITS Mukhtasor menegaskan bahwa persoalan pencemaran tersebut jangan sampai menjadi preseden buruk karena menyangkut hubungan Indonesia dengan negara lain. "Ini menjadi bahan masukan yang disampaikan kepada Jokowi sehingga bisa segera dituntaskan," kata Mukhtasor yang juga guru besar ITS ini.

Dalam kajian Mukhtasor, pencemaran wilayah perairan Indonesia di Laut Timor sehingga membawa dampak buruk terhadap usaha budidaya rumput laut oleh masyarakat pesisir NTT. Belum lagi dampak ekologi dan sosial ekonomi lainnya yang harus ditanggung oleh PTTEP Australasia.

Ketua Umum PP IKA ITS Dwi Soetjipto yang juga Dirut PT Pertamina (Persero) dalam keterangannya menyebutkan sumberdaya sosial dan lingkungan laut adalah modal utama pembangunan negara maritim Indonesia. Untuk itu, 70 persen wilayah perairan Indonesia tersebut harus dijaga dan diamankan agar tidak mudah tercemar akibat tumpahan minyak dari kapal-kapal tanker maupun dari kilang minyak Tragedi Montara.