Pemerintah Daerah Harus Dapat Porsi Lebih di Newmont

Terkait masih pro-kontranya pembelian sisa divestasi 7 persen saham Newmont, rasa keadilan perlu ditegakkan dalam pembelian saham ini

Daerah penghasil kekayaan alam seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), harus mendapat porsi pembagian hasil yang besar. Karena itu, Pemerintah Pusat mestinya mendorong agar daerah dapat memiliki saham yang juga lebih besar di PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).
 
Jadi, sisa saham divestasi yang tingal 7 persen, sebaiknya diserahkan pada daerah saja.
 
Anggota Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis, mengatakan terkait masih pro-kontranya pembelian sisa divestasi 7 persen saham Newmont, rasa keadilan perlu ditegakkan dalam pembelian saham ini.
 
Menurutnya daerah mesti diberi kesempatan membeli sisa saham karena itu  akan berdampak kepada peningkatan penghasilan daerah, yang ujung-ujungnya demi kesejahteraa masyarakat setempat.
 
"Bahwa ada kerjasama dengan swasta, itu wajar saja mengingat kemampuan keuangan daerah juga terbatas. Saya melihat rasa keadilan daerah penghasil mesti diutamakan," kata Haris, di Jakarta, hari ini.
 
Dia melanjutkan pemerintah tidak bisa menolaknya dengan alasan daerah lain akan protes bila saham Newmont diberikan ke Pemda setempat. Menurut Haris, soal kesamaan perilaku yang sama pada daerah bisa diatur lebih lanjut oleh pemerintah.
 
Disebut wajar pula bila daerah protes karena itu merupakan wujud komitmen otonomi daerah, dimana Pemerintah pusat memang harus memberi keleluasaan yang lebih kepada daerah.
 
"Jadi memang daerah harus dibiarkan mendapatkan peran lebih dalam mengelola sumber daya di wilayahnya," ujar Politisi Partai Golkar itu.
 
Masalah pembelian sisa divestasi saham Newmont kini dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena pemerintah menganggap ada sengketa kewenangan antara pemerintah dan DPR serta BPK. Pemerintah tidak mau meminta ijin DPR dalam pengambilalihan saham divestasi, sementara DPR merasa pemerintah wajib melakukannya.
 
"Kami berharap MK memahami dan bersikap adil dalam memutus perkara itu," ujar Haris.
 
Sebelumnya Gubernur NTB, Zainul Majdi, berulangkali menegaskan di sidang MK bahwa daerah berkepentingan memiliki saham lebih besar di NTT dengan harapan, hasil dari kepemilikan yang lebih besar itu akan dapat digunakan untuk kepentingan bersama masyarakat.
 
Zainul juga memaparkan bagaimana urgensi kepemilikan sisa saham divestasi NTT itu bagi daerah NTB. Jadi, kata gubernur termuda itu, daerah sangat siap untuk membeli saham NTT.
 
“Sudah saatnya, kita diberi kesempatan untuk bisa menikmati hasil alam daerah, untuk kepentingan daerah, dan juga kepentingan nasional," kata Zainul.