Gerindra Tak Akan Halangi Fraksi Lain Ajukan Hak Angket

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menegaskan, pihaknya tidak akan menghalangi fraksi yang akan mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Apalagi, kata dia, hak angket merupakan hak anggota DPR terkait pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.

"Silakan saja. Kalau kami sih enggak akan menghalangi ya, itu hak masing-masing. Cuma kami menyampaikan dari komunikasi yang banyak kami jalin, seperti itu, ya sudahlah, sudah ada pemenangnya. Apa lagi sih yang dipersoalkan," kata Habiburokhman di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Hak Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hanya saja, kata Habiburokhman, fraksi yang ingin mengajukan hak angket agar mengikuti tahapan dan mekanisme yang berlaku.

"Ya kan sama saja, kami juga mengatakan bahwa enggak perlu. Silakan saja, tetapi kalau untuk mendukung hak angket, kan perlu administrasi. Mereka harus bikin proposalnya, format tanda tangannya, silakan saja," tandas dia.

Terpisah, Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni menegaskan pihaknya tetap akan mengajukan hak angket meski PDIP tidak jadi mengajukannya.

“Kemarin Pak Sugeng Suparwoto (Ketua DPP Partai Nasdem) udah ngomong akan tetap melanjutkan hak angket sekalipun PDIP enggak ikut,“ ujar Sahroni di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2024).  

Sahroni pun mengajak semua fraksi di DPR ikut serta dalam menggulirkan hak angket untuk menyikapi dugaan kecurangan pada Pemilu 2024. Menurut dia, hal tersebut penting agar hasil Pemilu 2024 mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat Indonesia.

“Nah kita ingin jangan hanya satu partai, semua partai yang ada di DPR ini sama-sama buat legitimasi yang kuat kepada publik bahwa DPR itu masih diharapkan oleh masyarakat atas kepentingan transparansi publik,” pungkas Sahroni.