Pengamat Beberkan Dampak Jika Kabinet Jokowi Tidak Harmonis

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat menyoroti adanya isu ketidakharmonisan menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, ketidakharmonisan tersebut dapat menyebabkan melemahnya pelayanan publik.

"Yang muncul dari ketidakharmonisan para menteri di kabinet adalah melemahnya pelayanan publik," kata Achmad kepada Beritasatu.com pada Sabtu (15/6/2024).

Achmad menyebut penyelenggaraan pelayanan publik nantinya bisa terganggu. Selain itu, hubungan yang tidak harmonis juga dapat menyebabkan koordinasi melemah.

Hal tersebut dapat membuat pemerintahan jadi tidak efektif dan ujung-ujungnya pelayanan publik tidak tersalurkan dengan baik.

"Misalnya, kita masih membutuhkan internet di daerah perbatasan. Sebenarnya internet di daerah perbatasan itu bisa di-supply oleh Starlink, misalnya. Nah, kenapa enggak kemudian dikoordinasikan saja?" jelas Achmad.

"Apabila provider yang sudah ada di Indonesia ini misalkan tetap beradanya di ranahnya sekarang dan tidak berubah, tetapi Starlink ini difokuskan di daerah perbatasan," lanjutnya.

Menurut Achmad, apabila hal ini dikoordinasikan dengan baik pasti akan mendapatkan titik temu. Namun, apabila ada perbedaan pandangan dengan kehadiran Starlink maka yang paling dirugikan adalah masyarakat terutama di daerah terpencil yang belum mendapat listrik atau internet.

Sebelumnya, tercium adanya nuansa miskoordinasi antara Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menkominfo Budi Arie terkait kerja sama investasi jaringan internet Starlink.

Kasus tersebut terkuak setelah Bahlil mengaku kementeriannya tidak terlibat dalam investasi Starlink di Indonesia. Bahkan tim Bahlil juga tidak pernah melakukan pembahasan teknis soal layanan internet milik Elon Musk tersebut.

Berdasarkan data online single submission (OSS) nilai investasi perusahaan sangat minim sebesar Rp 30 miliar dan mempekerjakan 3 orang staf di Indonesia.