Pansus BLBI DPD Akan Panggil Pemerintah dan Obligor

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Pansus BLBI Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bustami Zainuddin mengatakan pihaknya akan memanggil pemerintah dan obligor. Pansus BLBI BLBI DPD, kata Bustami, mendorong pemerintah agar tegas tangani skandal BLBI.

"Dalam waktu dekat kami juga akan panggil pemerintah dan obligor," ujar Bustami kepada wartawan, Selasa (19/4/2022).

Bustami mengatakan total bunga utang yang harus dibayar pemerintah saat ini sebesar Rp 400 triliun. Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah ketidaktegasan pemerintah menyelesaikan masalah BLBI dan obligasi rekap BLBI.

Baca Juga: Sekjen HMS Kritik Pernyataan Satgas BLBI Sita Aset Obligor Rp 19 Triliun

Jika skandal BLBI masih menyisakan masalah piutang tak tertagih yang diakui oleh Satgas BLBI sebesar Rp 110 triliun, menurut Bustami, maka obligasi rekap merugikan hingga puluhan triliun setiap tahunnya.

"Sejak obligasi rekap dikeluarin hingga 2022 ini, Pansus BLBI DPD RI sudah bisa pastikan APBN membayar pokok dan bunga obligasi BLBI. Merujuk para ahli, nilainya fantastis. Meski, hingga saat ini Pansus BLI belum bisa mengakses besaran anggaran untuk bayar bunga dan pokok obligasi rekap itu secara jelas dan angka detailnya," tuturnya.

Baca Juga: Ketua DPD Desak Pansus Tuntaskan Kasus BLBI

Bustami mengatakan Pansus BLBI DPD RI terus bekerja untuk menghentikan kerugian negara. Pasalnya, saat ini adalah kondisi kritis keuangan negara dan membutuhkan langkah-langkah kenegarawanan, yakni menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan satu golongan atau beberapa konglomerat saja.

"Pansus BLBI DPD RI bekerja dengan alat bukti kuat. Kita juga terus berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya seperti BPK dan para narasumber pakar keuangan negara. Pada intinya indikasi-indikasi obligasi rekap BLBI, bisa kita duga, telah membangkrutkan negara. Kita sebagai wakil rakyat sungguh-sungguh ingin menghentikan itu," ujarnya.