Pemerintah Sulit Tambah Subsidi Hadapi Lonjakan Harga Minyak

Jakarta, Beritasatu.com- Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengakui pemerintah akan kesulitan mengupayakan tambahan subsidi energi untuk meredam tekanan inflasi akibat kenaikan harga minyak yang sudah terlampau tinggi. Apalagi pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyetujui penambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi senilai Rp 502,4 triliun.

Baca Juga: Harga Minyak Melemah US$ 4 Terbebani Data Ekonomi Tiongkok

"Tentunya akan menyulitkan kita dalam mengupayakan tambahan subsidi untuk meredam tekanan inflasi. Tidak ada negara
yang memberikan subsidi sebesar itu," kata Bamsoet dalam Pidato Sidang Tahunan MPR, Selasa (16/8/2022).

Ia menjelaskan bahwa harga minyak saat ini terus merangkak naik. Harga minyak dunia pada awal April mencapai US$ 98 per barel atau sudah melebihi asumsi dalam APBN 2022 sebesar US$ 63 per barel.

Menurutnya saat ini kondisi global semakin tidak menentu. Saat semua negara tengah berupaya memulihkan ekonominya pasca-pandemi Covid-19, fase ini kembali terganggu oleh munculnya konflik Rusia-Ukraina, serta perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok. "Kemudian risiko ketegangan baru di Selat Taiwan dan disrupsi rantai pasok yang berimplikasi pada fluktuasi harga komoditas pangan dan energi," tuturnya.

Baca Juga: Harga Minyak Turun karena Ekspektasi Gangguan Pasokan Mereda

Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk tetap waspada dan tidak lalai. Meski demikian ia mengakui kesigapan pemerintah menyikapi ancaman krisis. Apalagi survei Bloomberg menyebut, Indonesia dinilai sebagai negara dengan risiko resesi kecil yakni hanya 3%. "Ini sangat jauh dibandingkan dengan rata-rata negara Amerika dan Eropa, yang mencapai 40% hingga 55%, atau negara Asia Pasifik pada rentang antara 20% hingga 25%," ucapnya.