Komunitas Warga, DLH, dan DPRD DKI Dorong Pengesahan Pergub Udara Bersih

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pun sepakat dengan pentingnya SPPU dalam memberikan arah dan fokus upaya terpadu lintas sektor dalam meningkatkan kualitas udara dan juga menjadi referensi penyusunan rencana aksi agar tepat sasaran.

Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan DLH DKI Jakarta, Yusiono A.Supalal mengatakan saat ini draf pergub sedang dalam tahapan verbal dan nantinya akan diterbitkan menjadi Keputusan Gubernur (kepgub). Meski berubah bentuk, Yusiono menegaskan, tidak akan banyak perubahan substansi dalam Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU).

Kolaborasi dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan menjadi salah satu substansi yang tertuang dalam SPPU.

"Pemprov Jakarta membuka peluang kolaborasi kepada berbagai pemangku kepentingan lintas sektor demi terciptanya langit biru dan udara Jakarta yang sehat. Mengajak seluruh masyarakat memainkan perannya melalui tindakan sehari-hari," ungkap Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan DLH DKI Jakarta, Yusiono A.Supalal.

Sementara Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B, Gilbert Simanjuntak yang juga hadir dalam diskusi menyoroti pentingnya keberadaan transportasi publik yang mumpuni sebagai salah satu cara mengatasi permasalahan kualitas udara. Menurutnya, kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta adalah anggaran untuk memperbanyak jalur transportasi publik.

"Kebijakan yang mesti didukung adalah anggaran untuk mengatasi polusi di DKI. Caranya apa? Yaitu anggaran untuk membangun LRT, MRT dan transportasi publik lainnya. Ini penting sebagai cara untuk mencegah masyarakat mengendarai kendaraan pribadi," pungkas Gilbert.