Dicurigai Ada Target Politik dari Kasus Akil

Jakarta - Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) mencurigai ada target politik dari kasus yang menimpa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mocthar. Target politik itu dilakukan kekuatan-kekuatan tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan, terutama menjelang Pemilu 2014 nanti.

"Ditinjau dari perspektif politik, kasus Akil Mochtar terlalu sederhana untuk disebut sebagai peristiwa hukum murni. Karena muncul di tahun politik, maka gejala-gejala politis yang bisa diidentifikasi dari kasus ini juga layak untuk dicermati. Boleh jadi, ada skenario besar yang telah dirancang secara matang dan terencana oleh kekuatan politik tertentu dibalik kasus Akil ini," kata Direktur Sigma Said Salahudin di Jakarta, Jumat (18/10).

Ia menjelaskan dalam misi besar itu kemungkinan Akil bukanlah target utamanya. Akil hanya dijadikan sebagai 'stepping stones' atau pijakan bagi kekuatan ini untuk menggapai target sesungguhnya yang jauh lebih besar. Akil dipilih karena ia dianggap sebagai orang yang paling ideal untuk memuluskan operasi rahasia ini.

"Sangat mungkin rancang bangun dari skenario ini dimulai ketika perilaku buruk dan penyimpangan Akil sudah dideteksi sebelumnya oleh kekuatan ini. Atas data itulah kekuatan ini kemudian melancarkan agenda politiknya," tuturnya.

Dia menduga ada tiga target yang hendak disasar oleh kekuatan ini dengan memunculkan kasus Akil. Pertama, untuk kepentingan Pemilu legislatif (Pileg). Untuk target di Pileg, boleh jadi Partai Golkar adalah sasaran utama dari kekuatan ini.

Lewat kasus Akil, ingin dibangun opini bahwa partai ini dekat dengan korupsi. Akil dari latar belakang politiknya dari Golkar. Dugaan kasus suap terhadap dirinya dalam sengketa hasil Pemilukada juga disebut-sebut melibatkan orang-orang dari partai beringin itu. Ada Chairun Nisa pada kasus Pemilukada Gunung Mas Kalimantan Tengah, ada keluarga Ratu Atut di kasus Pemilukada Lebak Banten, dan nama lain pada kasus yang berbeda.

Kedua, terkait dengan Pemilu Presiden (Pilpres). Dalam konteks target Pilpres, kasus Akil bisa untuk mempermalukan mantan Ketua MK Mahfud MD. Dengan kasus itu mau ditunjuk bahwa MK tidak bersih dari korupsi. Maka Mahfud yang pernah menjadi bagian dari MK bisa dianggap tidak bersih juga.

Di sisi lain, Mahfud pernah berencana ikut konvensi salah satu partai. Tetapi dia mempermalukan partai itu dengan menolaknya karena turan tidak jelas. Bisa saja kasus Akil sebagai balasan atas langkah Mahfud.

Ketiga, ada muatan politik untuk merubah konsep Pemilukada. Kasus Akil dipakai untuk mengubah dari pemilihan langsung ke pemilihan lewat DPRD seperti wacana akhir-akhir ini.