Penghapusan Pilkada Bergantung Desain Otonomi

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setuju wacana penghapusan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Namun tidak semua model Pilkada langsung dihapus. Penghapusan harus disesuaikan dengan desain otonomi daerah (Otda).

"Jika Otda ditempatkan di Kabupaten dan Kota maka bupati dan wali kota harus Pilkada langsung. Kalau penempatan Otda di provinsi maka Gubenur dipilih langsung," kata Wakil Ketua Umum PPP, Ahmad Dimyati Natakusuma dalam diskusi bertema "Menakar Kwalitas Putusan MK, Antara Korupsi dan Korelasi Dalam Lingkaran Pilkada" di Jakarta, Selasa (3/12).

Ia menjelaskan jika bupati dan wali kota dipilih langsung maka gubernur ditunjuk presiden. Sebaliknya jika gubenur dipilih langsung maka bupati dan walikota ditunjuk Presiden. Penunjukkan bukan penilaian subyektif dari presiden tetapi harus melalui mekanisme yang ketat yang diatur Undang-Undang.

"Kepala desa kan dipilih langsung. Lalu camat ditunjuk bupati. Maka bupati dan wali kota dipilih langsung. Jenjang berikutnya gubernur ditujuk presiden seperti camat. Baru presiden dipilih langsung lagi," tutur anggota Komisi III DPR ini.

Dia menjelaskan pihaknya mendorong bupati dan wali kota dipilih langsung karena dekat dengan rakyat. Sementara gubernur hanya wakil pemerintah pusat. Karena itu, cukup saja ditunjuk saja oleh presiden.

Sementara Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti menolak ide penghapusan Pilkada langsung.

Dia menegaskan jika alasannya karena maraknya politik uang dan terjadi kekerasan atau konflik maka yang dihapus sesungguhnya bukan hanya Pilkada, tetapi semua pemilu langsung. Sistem pemilihan kembali saja ke zaman Orde Baru, di mana semua kepala daerah ditunjuk presiden.

"Alasan seperti itu tidak logis karena dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden juga terjadi politik uang dan kekerasan atau konflik. Kalau mau hapus semua sistem pemilu langsung," ujarnya.