Pemda DKI Ingin Perusahaan Prancis Kelola Balai Kir

Sabtu, 9 Agustus 2014 | 16:06 WIB
LT
FB
Penulis: Lenny Tristia Tambun | Editor: FMB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersama wakil ketua KPK Bambang Widjojanto melakukan sidak di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kedaung Kali Angke Jakarta Barat, Rabu (23/7).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersama wakil ketua KPK Bambang Widjojanto melakukan sidak di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kedaung Kali Angke Jakarta Barat, Rabu (23/7). (BeritaSatu.com/Lenny Tristia Tambun)

Jakarta - Supaya kasus kerusakan alat di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kedaung Kali Angke tak terulang kembali, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggandeng PT SGS Indonesia untuk pengadaan alat-alat uji Kir di seluruh Balai PKB milik DKI.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Mohammad Akbar mengatakan pihaknya merencanakan Balai PKB yang ada di Jakarta dikelola oleh PT SGS.

Saat ini, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Perusahaan SGS yang berasal dari Prancis sejak dua bulan lalu. Bahkan perusahaan ini sudah melakukan audit terhadap Balai PKB Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat.

"Kemarin mereka (PT SGS) sudah mulai mengaudit PKB Kedaung Angke. Kalau kami maunya mereka yang mengelola PKB di seluruh Jakarta," kata Akbar, Sabtu (9/8).

Ditegaskannya, alasan memilih PT SGS karena perusahaan ini memiliki rekam jejak yang baik dalam pengujian barang maupun kendaraan bermotor.

Selain itu, Bea Cukai Republik Indonesia pernah mengandeng SGS dalam melakukan audit.

"Jadi barang-barang yang di kontainer masuk ke bea cukai itu juga pernah diuji oleh SGS. Makanya kita mau gandeng mereka untuk kelola seluruh Balai PKB DKI," ujarnya.

Terkait masalah pemecatan Kepala Balai PKB Kedaung Angke, Syafei, mantan Kepala Suku Dinas (Kasudin) Perhubungan Jakarta Pusat ini mengatakan pihaknya menunggu hasil inspektorat.

Akbar menjelaskan pendapatan daerah yang diterima Pemprov DKI sesuai dengan biaya retribusi uji KIR. Untuk retribusi untuk uji KIR bervariasi. Untuk kendaraan besar hanya Rp 80.000, mobil box, Rp 71.000, kendaraan kecil seperti taksi Rp 62.000.

Dari kasus Balai PKB Kedaung Kali Angke, dia akan merubah sistem pembayaran kendaraan yang melakukan uji KIR. Perubahan sistem ini juga salah satu saran dari KPK, yaitu menerapkan sistem non tunai. Sehingga diharapkan pungutan liar (pungli) bisa diminimalisir.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyatakan setelah semua pegawai Balai PKB Kedaung Kali Angke dipecat, maka pihaknya akan membuka kembali operasional Balai PKB Kedaung Kali Angke.

"Bisa saja kita buka kembali Balai PKB Kedaung Kali Angke. Tetapi kita pecat dulu semua pegawainya," paparnya.

Untuk penyediaan alat-alat Uji Kir di Balai PKB Kedaung Kali Angke, mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan PT SGS Indonesia.

"Kita akan kerja sama dengan PT SGS Indonesia. Saat ini SGS lagi survei," tukasnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon