Nurul Arifin: KPU Pongah dan Paranoid

Jakarta - Anggota Komisi II dari Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum presiden itu ibarat kentut. Bau tetapi tidak ada yang mau mengaku siapa yang melakukannya. Oleh karena itu, secara pribadi dia meminta agar Komisi II merekomendasikan terbentuknya panitia khusus pilpres.

"Hal itu (pansus pilpres) perlu dilakukan karena dengan hasil pilpres sekarang ini telah mempertentangkan dua kelompok masyarakat," katanya pada saat rapat dengar pendapat untuk mengevaluasi pilpres di Ruang Rapat Komisi II di Gedung DPR, Senayan, Jakarta selatan, Senin (1/9).

Menurutnya, saat menjalankan tugasnya selama pilpres kemarin, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan kepongahan-kepongahan. Salah satunya membuka kotak suara tanpa persetujuan Mahkamah Konstitusi. Meskipun dalam hal pembukaan kotak suara tersebut antara MK dan DKPP memiliki suara yang berbeda.

Selain itu, politisi yang masuk bursa calon wali kota Depok tersebut juga menilai KPU pongah karena telah menggunakan anggaran Rp. 1,3 triliun tanpa persetujuan DPR. "Seharusnya penggunaan anggaran itu dikonsultasikan dulu di Komisi II. Tetapi KPU tidak melakukannya. Ini yang saya lihat sebagai kepongahan," imbuhnya.

Dia juga menilai, fasilitas keamanan KPU terlalu berlebihan sehingga menurutnya itu merupakan wujud paranoid KPU. "Kalau memang merasa tidak bersalah kenapa separanoid itu? Berarti, kalau KPU takut ada yang dilakukan," tambahnya.

"Oleh karena itu saya pribadi minta penyelidikan mendalam atas kisruhnya DPT, DPKTb ini. Kemudian kami ingin bapak ketua (Husni) transparan. Bagaimana pemindaian C1. Siapa aktor pemindaian tersebut?" Kata Nurul.