Kementerian dan Lembaga Dinilai Makin Akuntabel

Jakarta - Menurut penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPAN-RB), kementerian dan lembaga di Indonesia secara rerata mengalami peningkatan dalam hal akuntabilitas kinerja. Tahun ini terdapat sembilan kementerian lembaga dan pemerintah provinsi yang mendapat predikat A yaitu nilai tertinggi dalam evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut.

"Nilai akuntabilitas kementerian dan lembaga tahun 2014 ini 63,18 meningkat 1,04 dibanding tahun 2013 yakni 62,14," kata Menteri PAN-RB, Azwar Abubakar, di istana wakil presiden, Jakarta, Rabu (24/9).

Sedangkan akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi tahun ini, kata dia, mencapai 59,04, yang tahun lalu 56,92.

Namun demikian, Azwar, menyatakan, masih ada tiga hambatan terselenggaranya akuntabilitas di pemerintahan pusat dan kementerian serta lembaga.

Tiga hal itu adalah pertama, konsistensi penerapan akuntabilitas yang memerlukan komitmen pimpinan, kedua, kurangnya upaya berkelanjutan meningkatkan kesadaran, dan ketiga, kurangnya kesadaran seluruh pegawai dan budaya kinerja individu.

"Karena itu komitmen pimpinan dalam penerapan akuntabilitas kinerja ini harus ditingkatkan terus," kata Azwar.

Acara evaluasi dan penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat dan Provinsi (AKIP) tersebut dihadiri Wakil Presiden Boediono, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, dan sejumlah gubernur serta wakil gubernur di Indonesia.

Sembilan kementerian, lembaga, dan provinsi yang mendapat penilaian A adalah:

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kementerian Keuangan
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas
4. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. Komisi Pemberantasan Korupsi
7. Badan Pemeriksa Keuangan
8. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
9. Provinsi Jawa Timur