Pemekaran Daerah Harus Lebih Selektif

Jakarta - Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Agus Dwiyanto, mengharapkan pemekaran daerah harus dilakukan secara selektif dengan pertimbangan obyektif. Menurutnya, selama ini pemekaran daerah dilakukan dengan pertimbangan politik elite dan birokrat lokal.

"Pemekaran daerah baru harus dilakukan secara selektif dengan pertimbangan yang obyektif," ujar Agus seusai acara peluncuran dan bedah buku yang berjudul "Reformasi Birokrasi Kontekstual" di Gedung LAN, Jalan Veteran, Jakarta, Kamis (7/5).

Dalam acara bedah buku tersebut, hadir pula sebagai pembicara, Kepala Pusat Kajian Reformasi Administrasi LAN, M. Taufik, dan Guru Besar Administrasi Publik UGM, Wahyudi Kumorotomo.

Lebih lanjut, Agus menilai, selama ini, umumnya proses pemekaran tidak berdasarkan pertimbangan yang obyektif. Pemekaran, katanya, hanya berdasarkan kepentingan elite politik dan birokrat di daerah.

"Ini masalahnya yang mengakibatkan hasil pemekaran jauh dari harapan. Jadi, harus ada perbaikan radikal dalam proses itu (pemekaran)," tegasnya.

Agus mengaku, ia dan timnya pernah melakukan kajian terkait pemekaran daerah. Hasilnya, daerah yang dimekarkan oleh Kemendgri jauh lebih baik dibandingkan dengan daerah pemekaran yang diusulkan di DPR.

"Pada umumnya, hasil pemekaran, kualitasnya tidak seperti yang kita harapkan. Sebabnya, daerah yang baru jumlah pekerjaannya sama dengan daerah induk. Kan, tidak masuk akal. Jadi, mindset itu harus diubah," terangnya.

Agus juga mengungkapkan pemekaran daerah justru dapat memperbesar biaya birokrasi. Sebab, langkah tersebut embutuhkan rekrutmen pegawai di daerah pemekaran yang baru. "Masalahnya, pegawai lama tetap berada di daerah induk, sehingga praktis daerah yang baru harus merekrut pegawai baru," tandasnya.