Warga Kampung Pulo Tetap Tuntut Ganti Rugi

Jakarta - Warga Kampung Pulo mengeluhkan tidak adanya ganti rugi tanah dan bangunan bagi warga yang terkena dampak dari normalisasi Kali Ciliwung. Salah satunya warga RT 11 RW 02 Kampung Pulo, Sardi (56), yang tetap menuntut adanya ganti rugi.

"Kita sudah tinggal di sini puluhan tahun, tahu-tahu mau digusur tanpa ganti rugi. Apa enggak punya hati itu pemerintah?" tutur Sardi, Rabu (5/8).

Kendati tak memiliki sertifikat sah kepemilikan tanah, Sardi mengaku selalu rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tiap tahun.

"Dulu waktu Jokowi masih jadi gubernur katanya kandang ayam sampai pohon saja diganti, tapi sekarang mana buktinya. Sepeser pun enggak dapat," ucapnya.

Sementara itu Ketua RW 02 Kampung Pulo Kamaludin mengaku baru tahu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah menegaskan tidak akan memberi ganti rugi.

Sebagian besar warga Kampung Pulo, lanjutnya, memang tidak memiliki sertifikat kepemilikan yang sah. Namun menurutnya tanah itu sudah ratusan tahun ditempati warga.

"Warga itu bangun dengan uang mereka sendiri, bertahun-tahun ditempati. Terus digusur seperti ini ya jelas warga menuntut ganti rugi," katanya.

Meski rumahnya tak terkena penggusuran, di RW 02 tercatat ada 159 bidang yang terkena dampak dari normalisasi Kali Ciliwung.

Ia mengaku tidak akan melakukan tindakan apa pun. Namun pihaknya menegaskan, hanya ingin tuntutan ganti rugi yang jelas bagi warga.

"Gubernur kita ini tangan besi mungkin ya. Sekali-kali warga diikutinlah kemauannya," tegasnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak akan memberikan ganti rugi kepada warga Kampung Pulo, Kecamatan Kampung Melayu, Jakarta Timur, yang terkena proyek normalisasi kali berupa uang kerohiman.

Pemprov DKI lebih memilih memberikan ganti rugi berupa rumah susun (rusun) sebagai ganti lahan yang ditempati warga, dengan catatan lahan tersebut memiliki sertifikat.