Kopri Agar Pahami Area Rawan Korupsi

Jakarta – Korpri harus dapat menjadi ujung tombak pemerintahan. Anggota Korpri juga perlu memahami area rawan korupsi.

Demikian dikemukakan Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Korpri, di Jakarta, Sabtu (5/12) malam.

"Pahami area rawan korupsi, khususnya menyangkut perencanaan anggaran harus hati-hati. Saling mengingatkan itu penting," kata Tjahjo.

Dia menyatakan, agenda mendesak yang sepatutnya dilaksanakan usai Munas Korpri yakni tetap membangun hubungan tata kelola pemerintahan pusat dan daerah. "Intinya Korpri sebagai ujung tombak pemerintahan harus mampu tampil di depan. Jaga stabilitas nasional dan daerah," tegasnya.

Munas Korpri memutuskan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Zudan Arif Fakrulloh sebagai Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Korpri masa bakti 2015-2020. Zudan menggantikan Ketua DPN Korpri 2010-2015 yang juga mantan Sekretaris Jenderal Kemdagri, Diah Anggraini.

"Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada pengurus Korpri terdahulu. Mari kita gunakan Munas (musyawarah nasional) ini sebagai momentum untuk Korpri menjadi lebih professional dan lebih mensejahterakan anggota," kata Zudan.